Pemulihan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Indonesia Setelah Dihantam Wabah Covid-19

Wabah Covid-19 di laporkan berasal dari Kota Wuhan yang berada di China pada bulan Desember 2019 lalu. Gejala awal yang di timbulkan akibat terinfeksi virus tersebut adalah demam yang tinggi, sesak pernapasan, disertai dengan batuk kering yang tak kunjung berhenti. Untuk penyebarannya pun sangat cepat sehingga mewabah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tepat pada 2 Maret tahun 2021, kasus yang berasal dari China tersebut  yaitu Corona Virus (Covid-19) ditemukan di Indonesia, seperti yang di sampaikan oleh Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa terdapat dua orang warga negara yang berasal dari Indonesia yang positif terpapar virus Corona. Virus tersebut menyebar dengan sangat cepat menyebar ke seluruh Indonesia, dan memakan banyak korban dikarenakan vaksin untuk virus tersebut masih belum ditemukan. Banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menekan rantai penyebaran virus corona tersebut, dimulai dengan menetapkan status Lockdown di berbagai wilayah Indonesia, Menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga mengampanyekan secara massal tentang 5M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas). Dengan status pembatasan segala kegiatan di luar rumah pada seluruh wilayah di Indonesia membuat kegiatan perekonomian di Indonesia menjadi stagnan. Hal tersebut membuat pemenuhan akan segala kebutuhan menjadi terbatas dan membuat kondisi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat terganggu.

Pada perhitungan Year on year di triwulan pertama tahun 2020, mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai  2,97% yang berbeda jauh dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 triwulan pertama berada di angka 5.07%. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut berlanjut secara terus menerus hingga menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satunya adalah meningkatnya angka pengangguran serta penduduk miskin yang diakibatkan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena banyak perusahaan yang tidak mampu lagi untuk mempertahankan faktor produksinya akibat melemahnya daya beli masyarakat. Akhirnya pada 13 Januari 2021, Program Vaksinasi dalam menghadapi Virus COVID-19 di Indonesia mulai dilaksanakan. Proses Vaksinasi pertama di lakukan dI Istana Negara dan Presiden Joko Widodo menjadi orang yang pertama kali di suntikan vaksin Sinovac. Pada awalnya banyak keraguan dari masyarakat dengan vaksin yang disediakan oleh pemerintah tersebut secara gratis, karena banyak yang mengeluhkan efek samping dari vaksinasi tersebut. Akan tetapi pada akhirnya masyarakat banyak yang ikut untuk melakukan vaksinasi demi terhindar dari virus Covid-19. Hingga pada hari Sabtu, 28 Mei 2022 Pemerintah melaporkan, sudah ada 96,12% atau sebanyak 200.183.465 orang sudah melakukan vaksinasi dosis pertama. Sedangkan untuk vaksinasi kedua sudah mencapai angka 80,33 % atau 167.291.406 orang. Hingga 15 September, menurut Kementerian Kesehatan berdasarkan data yang di dapat, pada cakupan untuk vaksinasi booster pertama sudah 26,45% atau 62.080.191 orang. Dengan meningkatnya vaksinasi yang dilakukan pemerintah ke seluruh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia membuat Pemerintah melonggarkan berbagai kebijakannya dalam pembatasannya untuk berinteraksi di luar rumah dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan. Hal tersebut membuat kondisi perekonomian Indonesia juga kian membaik, dan mampu memulihkan konsumsi rumah tangga yang menjadi tumpuan roda perekonomian sehingga proses produksi, distribusi, dan konsumsi dapat kembali berjalan normal seperti sebelumnya. Dampak dari vaksinasi tersebut juga membuat mengurangi persentase penduduk miskin pada akhir tahun 2021 mencapai angka 9.71 setelah sebelumnya pada bulan September 2020 sempat menyentuh angka 10,19%.

Penguatan pemulihan ekonomi tersebut juga mampu untuk terus membuka lapangan kerja baru dalam penyerapan dan penambahan angkatan kerja baru serta pekerja yang sempat terkena dampak PHK di masa pandemi. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya proporsi pekerjaan formal yang mencapai 1,02% yang juga didukung oleh penyaluran belanja pemerintah yang ikut serta dalam menciptakan lapangan pekerjaan bahkan membantu memberikan subsidi modal usaha kepada masyarakat. Pandemi juga membuat percepatan digitalisasi didalam setiap aspek kehidupan masyarakat seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya yang mana karena pada saat pandemi semua kontak sosial dibatasi membuat masyarakat beradaptasi kepada kemajuan teknologi dan digitalisasi sehingga menciptakan perubahan pada budaya masyarakat. Digitalisasi merupakan salah satu faktor kunci dalam percepatan pemulihan perekonomian di Indonesia karena segala informasi dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara cepat, membuat pertumbuhan perekonomian Indonesia bisa lepas dari keterpurukan akibat wabah Covid-19. Digitalisasi tersebut mendorong terjadinya transformasi di berbagai aspek yang terlihat dari lonjakan penggunaan internet yang begitu besar dari penggunaan aplikasi online seperti untuk belanja, belajar, bekerja, konsultasi kesehatan, percepatan perizinan, serta penyederhanaan birokrasi dan reformasi regulasi. Namun dalam proses menuju transformasi digital ada beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu salah satunya adalah maraknya terjadi serangan siber.  Oleh karena itu dibutuhkan suatu strategi dalam setiap langkah yang diambil pemerintah agar jalan transformasi digital dapat berjalan secara sistematis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.