[caption id="attachment_176145" align="aligncenter" width="425" caption="ilustrasi/admin(shutterstock.com)"][/caption] Di awal tahun 2012 PEMPROV JATIM melalui DISPENDA, berencana melaksanakan kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan bekerja sama dengan POLDA JATIM melakukan swepping terhadap kendaraan yang menggunakan plat nomor luar Jatim tetapi beroperasi di wilayah Jatim. Kebijakan ini menuai kontroversi, menurut pengamat Kebijakan Publik Andrinof Chaniago menilai kewajiban itu menyimpang dari ketentuan tentang otonomi daerah. "Setiap warga negara dan kendaraannya sebenarnya berhak bergerak kemana saja di wilayah ini. Itu Jawa Timur bukan Negara, dia masih bagian dari Negara Republik Indonesia. jadi tidak boleh kalau kendaraan itu di. Kalau ingin mendorong orang mengalihkan balik nama, bagusnya pendektaannya pendekatan insentif. jadi bebaskan misalnya atau apa keringanan sehingga orang itu merasa untung ketika mengalihkan, membaliknamakan kendaraannya. Nha baru kemudian pemerintah daerah bisa mendapatkan pajak dari kendaraan itu." Dalam perkembangannya, Gubernur Jawa Timur (Pakdhe Karwo) tidak sependapat dengan rencana Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Polda Jawa Timur yang menggelar razia kendaraan bernopol luar Jatim. Orang nomor satu di Pemprov Jawa Timur ini meminta Kadispenda menghentikan program pengalihan nopol luar Jatim menjadi nompol daerah di Jatim. (klik disini). Akan tetapi pernyataan Gubernur Jawa Timur tesebut seolah tidak berlaku, hal ini terbukti semalam (13/03/2012) ketika saya melintas di MERR di daerah Sukolilo tepat sebelum perempatan Jl. Arief Rahman Hakim, kendaraan saya di hentikan oleh 4 (empat) orang petugas Polisi dengan alasan melakukan Razia. Tanpa di tanya saya langsung tunjukan kelengkapan surat-surat kendaraan saya beserta SIM saya, setelah tidak mendapati kesalahan saya salah seorang petugas tidak berseragam mengatakan dengan ketus kira-kira begini percakapan kami : Petugas :"segera di mutasi ke sini kendaraannya". Saya : "bapak coba liat, SIM dan STNK saya alamatnya sama, yaitu di Jawa Tengah, bagaimana ceritanya saya harus mutasi kendaraannya ke sini, saya tau mengenai aturan kewajiban melaporkan kendaraan jika berada di daerah lain selama 3 bulan secara terus menerus" Petugas : "pokonya aturannya begitu". Saya : "pakdhe Karwo (Gub. Jatim) saja meminta untuk menghentikan rencana razia seperti ini" Petugas : "Saya tidak tau itu, orang yang bikin aturan untuk mewajibkan balik nama kendaraan kan pejabatnya kok bisa pakdhe karwo begitu" Saya : "Saya baca berita, pakdhe Karwo aja tidak setuju" Datanglah petugas satu lagi mendengar perdebatan kami ini, dan dengan santai dia bilang "Orang bayar Pajaknya di daerah lain tapi bikin macet kota Surabaya" Saya jawab lagi demikian " Bapak tau gak klo jalan ini di bangun dari APBN juga, yang berarti APBN bersumber dari penerimaan Pajak dari seluruh Indonesia" dan sang petugas menjawab " saya tidak tau urusan itu, saya hanya menjalankan perintah atasan, dan perintahnya begini" . dan karena tidak ada kesalahan saya makanya saya di persilahkan melanjutkan perjalanan. Dari dialog diatas tadi, saya menyayangkan ketidak profesionalan petugas Polisi yang melakukan razia tadi malam. Disini saya juga menaruh kecurigaan klo razia ini hanya "kreatifitas" Polsek Sukolilo semata, karena yang melakukan razia cuma 4 (empat orang) dan tidak ada rambu-rambu atau tanda klo lagi dilakukan razia. Dan penyataan dari petugas yang mengatakan "Orang bayar Pajaknya di daerah lain tapi bikin macet kota Surabaya" sungguh disayangkan, dimana Nasionalisme dia sebagai abdi negara ??? Ketidak mau tauan seperti ini kalau masih dijaga dan selalu bekerja dengan pokoknya begini, pokonya begitu, adalah preseden buruk reformasi yang dilakukan oleh Kepolisian RI. Semoga kedepan Polisi bisa lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya. dan reformasi bukan hanya sekedar remunerisasi, tapi juga Polisi semakin profesional dan smart dalam bertugas. Salam