siapa yang harusnya disalahkan?

Wakil rakyat, ya wakil rakyat atau yang sering biasa kita sebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seorang wakil rakyat dipilih oleh rakyat dengan jalan pemilu legislative. Di pemilu legislative banyak sekali calon-calon yang mendaftarkan diri sebagai calon legislative tapi mayoritas dari masyarakat di Indonesia ini tidak mengenal calon-calon wakil rakyat tersebut. Kalau masyarakat saja tidak mengenal siapa yang akan ia pilih sebagai wakil dari dirinya bagaimana rakyat akan mengerti kinerja mereka dan kualitas calon anggota legislative? Kemudian para calon wakil rakyat tersebut memutar otak memanfaatkan keadaan dan kesempatan dalam kesempitan untuk mendapatkan suara dari masyarakat yang tidak mengenalnya dengan memberikan “sogokan” atau uang panas kepada masyarakat. Dan lebih mencengangkan lagi ketika sayamendengar sendiri pernyataan dari tetangga saya yang berkata bahwa “buat apa milih kalo gak dibayar, daripada saya milih tapi gak dapet duit mending saya cari makan buat sapi saya” apa anda tidak kaget mendengar pernyataan salah seorang warga di desa saya? Keadaan inilah yang kemudian di manfaatkan oleh calon legislative. Keadaan dimana masyarakat yang mayoritas berpendidikan rendah dan tidak mengerti tentang apa dampak yang akan di timbulkan ketika ia menerima uang panas dari caleg tersebut. Mereka hanya memikirkan kalau mau pemilu dapet rejeki tapi, mainset inilah yang kemudian di manfaatkan oleh para calon legislative untuk mencari suara dengan jalan penyuapan atau “sogokan”. Dan pikirkan berapa uang yang dikeluarkan oleh para calon anggota dewan untuk menyuap masyarakat dan biaya kampanye untuk menjadi anggota dewan. Apa masyarakat tidak berpikir ulang ketika seorang calon anggota dewan mengeluarkan uang untuk biaya kampanye dengan Cuma-Cuma? Tentu tidak Cuma-Cuma, mana ada sih orang yang mau rugi? Seperti orang jualan itu yang pertama kali ia pikirkan adalah bagaimana jualannya bisa laku dan balik modal syukur ada lebihnya atau untungnya. Nah seperti itulah gabaran calon anggota dewan yang ingin duduk di kursi legislative dengan jalan tidak benar. Mereka tidak mau rugi juga tentunya bukan? Misalkan setelah mereka menang dan dapat menjabat di kursi empuk legislative, apa mereka juga tidak ingin balik modal? Ya pastinya ingin balik modal, namanya juga manusia pasti ia tidak mau merugi. Bagaimanakah cara balik modal para anggota dewan tersebut? Sudah menjadi rahasia umum yaitu dengan jalan mengambil kembali uang rakyat atau “korupsi”. Nah kalau begini siapa yang ingin disalahkan kalau ada pejabat yang korupsi? Tentu tidak 100% itu salah pejabat. Masyarakat yang menjadi salah satu factor penyebab pejabat korupsi. Tetapi tidak semua masyarakat tentunya hanya segelintir dari mereka yang berpikiran jangka pendek.