Akankah Demokrasi di Indonesia Dapat Menggalami Perubahan Lagi??
Demokrasi diambil dari bahasa Yunani, demos memiliki arti rakyat dan Kratein berarti pemerintah. Dengan demikian, demokrasi berarti adanya kekuasaan tertinggi yang dipegang langsung oleh rakyat. Menurut Sidney Hook Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana semua keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Budaya demokrasi merupakan salah satu penerapan dari nilai -nilai demokrasi yang menjamin adanya perubahan dalam demokrasi dan mewujudkan masyarakat dan Negara yang demokratis. Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sistem demokrasi. Negara yang demokrasi memiliki sistem bernegara yang menyerahkan kedaulatan di tangan rakyatnya. Semua keputusan penyelenggara pemerintah, rakyat yang menentukan. Rakyat dapat langsung menentukan pilihan atau keputusannya atau dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga negara yang mewakili suara rakyat.
Untuk saat ini Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, yang berbeda dengan sistem negara lain. Demokrasi Pancasila berpedoman kepada lima sila sebagai dasar negara dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Indonesia atau bisa dikatakan sebagai sumber hukum tertinggi. Maka dari itu, sesuai dengan sistem demokrasi Pancasila semua sistem kehidupan berbangsa dan bernegara diatur di dalamnya. Di dalam konstitusi sendiri berisi sistem pemerintahan, bentuk negara, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, lembaga-lembaga negara, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Dimana, demokrasi Pancasila ialah demokrasi yang bersumber dari pada pandangan hidup atau falsafah hidup Bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup, Bangsa Indonesia yang kemudian tumbuh dasar falsafah Negara kita yaitu falsafah Negara Pancasila yang tercermin dan terkandung dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.
Indonesia telah mengalami banyak perubahan dalam Sistem Demokrasi disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya karena banyaknya kekurangan - kekurangan yang ada pada sistem demokrasi sebelumya. Maka bangsa Indonesia berusaha mengatasi kekurangan tersebut dengan beralih ke sistem demokrasi yang berbeda. Indonesia menggunakan system Demokrasi Pancasila, dikarenakan Demokrasi Pancasila melibatkan rakyat secara langsung kedalam sistem pelaksanaanya. Selain itu, Demokrasi Pancasila juga muncul dari nilai nilai dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang telah melekat dengan jati diri Bangsa Indonesia.
Lalu, Akankah Demokrasi di Indonesia Dapat Menggalami Perubahan Lagi?.
Demokrasi bisa saja mengalami perubahan jika dalam penyelenggaraannya dapat membawa dampak yang signifikan pada sebuah negara, misalnya pada bidang politik, ekonomi dan lainnya. Perubahan sistem demokrasi pastinya memiliki tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu, serta mencipatakan adanya kedaulatan negara untuk rakyat yang dihendaki oleh rakyat.Â
Demokrasi yang diterapkan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan: Pertama adalah demokrasi liberal yang diterapkan pada masa kemerdekaan. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin, saat Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang diterapkan sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Dan yang keempat adalah demokrasi yang saat ini yaitu demokrasi Pancasila.
Jika demokrasi benar menggalami perubahan maka akan berdampak pada pergantian sistem demokrasi yang pernah terjadi. Contohnya pada masa awal diterapkanya demokrasi Pancasila, dimana pada awal demokrasi ini diterapkan Stabilitas keamanan masyarakat dan negara sangat dijaga sehingga terjadi pemasungan kebebasan berbicara. Tingkat kehidupan ekonomi rakyat relatif baik. Hal ini yang mengakibatkan sistem nilai tukar dan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) sehingga harga-harga barang dan jasa berada pada titik keterjangkauan masyarakat secara umum. Namun penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin parah yang ada di  pemerintahan. Lembaga pemerintahan yang ada di eksekutif legislatif, dan yudikatif terkena virus KKN ini. Sehingga, setelah kejatuhan Presiden Soeharto, selain adanya kenaikan harga barang dan jasa beberapakali dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, instabilitas keamanan dan politik serta KKN bersamaan terjadi dan yang paling terkena dampaknya adalah rakyat kecil yang jumlahnya mayoritas di Indonesia yang menyebabkan posisi tawar Indonesia sangat lemah di mata internasional yang mengakibatkan tidak adanya kepemimpinan yang kuat. Maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang dikatakan baru, dengan hasil dari kebijakan reformasi yang diterapkan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan pada saat era Orde Baru.
Oleh karena itu sebagai negara yang menerapkan sistem demokratis Pemerintah pusat dan daerah harus tegas dalam menjalankan sistem demokrasi di Indonesia. Pemerintah  harus tegas dalam mengambil sikap dan dapat menjadi penengah saat berlangsungnya pesta demokrasi yaitu pemilu legislative bahkan pemilu presiden harus juga menjadi sikap independen tidak memihak kepada salah satu calon atau kepada semua partai politik. Lembaga pemerintahan baik dari daerah maupun dari pusat harus bersikap netral tidak memihak siapapun. Bahkan penyelenggara pemilu, pemantau pemilu dan komite pengawas pemilu yang memang mengharuskan bersikap netral tetap harus diwanti wanti untuk berjalan sesuai prosedur yang berlaku jangan melakukan hal kecurangan.
Bagi seluruh rakyat Indonesia yang juga menerapkan sistem demokrasi  harus jujur dan adil. Serta melaksanakan hak dan kewajiban sebagai bangsa Indonesia dengan baik. Ketika memberikan hak pendapat dan suara dengan  hati nurani sendiri dan tidak terpengaruh hanya dengan selembar uang. Sebagai masyarakat harus saling membantu agar terlaksanakan sistem demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan Azas-azasnya yang benar dan jangan menjadi pihak-pihak yang tidak seharusnya merusak sistem demokrasi Indonesia itu sendiri.
