Apakah penghasilan di bawah PTKP tidak perlu melaporkan SPT?

Pasal 38 UU KUP: Jika karena kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar/tidak lengkap, yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara, maka dikenakan sanksi:

• Denda 1-2 kali jumlah pajak terutang yang kurang dibayar
• Atau pidana kurungan 3 bulan - 1 tahun

Pasal 39 ayat (1) UU KUP: Jika dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak benar, maka dikenakan sanksi:

• Pidana penjara 6 bulan - 6 tahun
• Denda 2-4 kali jumlah pajak terutang yang kurang dibayar

Cara Melaporkan SPT
SPT dapat dilaporkan melalui berbagai saluran, termasuk:

• DJP Online: Melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak.
• Pos: Mengirimkan dokumen ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
• Drop Box: Menyerahkan langsung di KPP atau tempat pelayanan perpajakan lainnya.

Penyampaian SPT Tahunan dilakukan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk WP Orang Pribadi dan empat bulan untuk WP Badan, sesuai Pasal 3 ayat (3) UU KUP.

Kesimpulan
Meskipun terdapat beberapa kategori wajib pajak yang dikecualikan, sebagian besar pemilik NPWP tetap wajib melaporkan SPT Tahunan. Pelaporan ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga berkontribusi pada transparansi dan pembangunan negara. Penting untuk memahami ketentuan yang berlaku agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan menghindari sanksi.

Dasar Hukum yang Relevan

1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. PMK No. 191/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
3. PMK-9/PMK.03/2018 ttg Perubahan atas PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang SPT

Dengan memahami dan mengikuti ketentuan tersebut, wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik dan terhindar dari risiko hukum.