Mengapa Usulan Pak Menteri Teten Masduki tentang Memberi Pinjaman ke UMKM Berdasarkan "Scoring" Itu Sulit?

Satu hal yang saya selalu tunggu-tunggu di Kompasianival 2023 adalah "Key Note Speech" yang biasanya tokoh-tokoh nasional seperti mentri atau gubernur atau negarawan-negarawan dan panutan-panutan sesuai usulan kompasianer. Pernah ada pak Jusuf Kala di Kompasianival 2013, Ahok dan Kang Emil di 2014, Faisal Basri, Mentri Luar Negeri bu Retno dan lain sebagainya.

Untuk tahun ini diundang pak Mentri Koperasi dan UMKM Teten Masduki yang menceritakan bahwa pengusaha kecil binaan departemennya membuka lapangan kerja yang lebih besar dari pengusaha besar tetapi sangat kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank yang selalu meminta agunan. Padahal pengusaha sate atau dagangan-dagangan lain yang secara konsisten berjualan dengan omset yang besar terkadang tempat jualannya pun menyewa dan sulit menjaminkan aset tetapi dapat dinilai konsistensi usahanya dengan memakai sistem "scoring" yang sudah dilakukan di negara-negara lain.

Hal ini yang membuat pak mentri yang dulunya aktifis LSM ini serba salah, karena dia sekarang bukan di luar sistem tetapi sudah di dalam sistem pemerintahan namun masih sulit mengubah sistem pinjam meminjam di perbankan yang memang sangat hati-hati memberikan pinjaman ke UMKM.

Sebenarnya terlihat sederhana, hanya dengan membuat peraturan tertentu bahkan undang-undang khusus misalnya, bisa saja perbankan disuruh memberikan pinjaman tersebut dengan sistem "scoring", tetapi kan para bankir mungkin dekat dengan para anggota dewan jadi bisa saja mereka sudah keberatan duluan dan menyampaikannya kepada teman-temannya disana. Emang cuma UMKM yang rakyat? Para bankir juga rakyat, kan?

Dan satu lagi yang terpenting saya bisa mengerti alasan susahnya sistem "scoring" bagi UMKM untuk meminjam uang di bank sebagai ganti agunan adalah budaya "main mata" dan "kekeluargaan" di negara kita, dimana bisa saja surveyor yang memverifikasi "scoring" kelayakan UMKM itu lebih meloloskan mereka yang mau kasih "pelicin" atau masih sedulur sesanak dengan mereka dibandingkan UMKM yang tidak kasih apa-apa atau bukan siapa-siapa mereka. Siapa bisa menjamin seleksi para surveyor atau verifikator ini akan bebas "KKN"?

Nah, itulah pak mentri, satu sisi ide Bapak saya setuju tetapi saya sendiri juga ragu apakah dapat diterapkan di lapangan karena untuk pembagian sembako bagi rakyat prasejahtera saja masih sering salah sasaran, apalagi mau penjaman uang ke bank?

Dokumentasi KOMPAL