Apa yang Kau Tunggu, Pakde Jokowi?

Rupanya, isu lahan saat debat pilpres kedua 17 Februari 2019 lalu tetap menarik dijadikan bahan diskusi baik secara tertutup ataupun terbuka seperti yang terjadi di Sentul International Convention Centre, hari ini 24 Pebruari 2019. Protes kubu oposisi bahwa penguasaan lahan oleh capres 02 yang diungkap di debat sebagai serangan "membuka aib" kepada Bawaslu tampaknya kurang mengena, karena ternyata itu sebenarnya bukan aib. Tanah itu dimiliki dengan cara yang sah sesuai aturan yang berlaku saat itu. Jadi, mengapa mesti marah kalau harta atau hak-hak milik si calon diungkap?

Cerdiknya Pakde Jokowi adalah "memainkan" isu lanjutan saat debat, dimana capres pasangan calon 02 berjanji akan mengembalikan hak penguasaan tanah yang dimilikinya jika diminta oleh negara, walau ada tetapinya, daripada dikuasai asing lebih baik beliau yang menguasai.

Warganet pun kemudian banyak membuat opini tentang tanah-tanah yang dikuasai itu ternyata pengelolaannya juga "disewakan" ke perusahaan asing, ada yang bilang dikuasai oleh pihak ketiga dan lain sebagainya, pembuktiannya mungkin hanya KPK atau polisi yang dapat mengungkapkannya, mengingat perjanjian hukum tanah-tanah tersebut apakah dapat melibatkan pihak ketiga atau tidak ataukah dilarang disewakan kepada orang lain, terutama pihak luar negeri.

Isu-isu lain, adalah, sebenarnya penguasaan lahan besar bukan hanya capres nomor urut 2, banyak orang lain di negeri ini baik yang ada di timses nomor urut 1 atau timses nomor urut 2 atau yang tidak ada di timses manapun. Tetapi masalahnya, yang berdebat di panggung ya itu tadi, si capres yang kurang setuju cara bagi-bagi sertifikat pakde Jokowi, karena mungkin kurang pas dengan visi-misinya.

Tetapi, yang penting, seperti di video dibawah ini dimana Jokowi menunggu siapa saja pemilik konsesi lahan besar yang mau mengembalikan penguasaan tanahnya kepada negara, sekarang juga (hari Minggu, lho, pak), maka sebenarnya ada alasan untuk tidak melakukannya.

Alasannya, di debat, ada ungkapan: kalau diminta oleh negara dan kalimat tambahan: daripada dikuasai asing lebih baik saya yang mengelola. Maka sebenarnya, Pakde Jokowi tidak boleh hanya menunggu, tetapi sebagai wakil negara, segeralah Senin 25 Pebruari 2019 pagi minta tanah-tanah itu dan lihat apa jawabannya. Kalau dibalikin, maka elektabilitas capres nomor 2 dapat naik tak terkendali, kalau tidak dibalikin ya mungkin menurun sedikit.

Tetapi jangan khawatir, begitu tanah-tanah yang luas ratusan ribu hektar itu dikembalikan, misalnya tanggal 26 Pebruari 2019, langsung oleh Pakde dibagi-bagi lagi ke rakyat kecil menjadi jutaan sertifikat tanah, maka elektabilitas capres 1 gantian naik lagi. Agak seperti "roller coaster" memang, tetapi banyak rakyat kecil yang akan diuntungkan.

Jadi, kalau menurut analisis saya, minta sajalah, pak tanah-tanahnya, dengan santun dan kita tunggu reaksinya.

Setuju?

sumber: dokumentasi KOMPAL