Belajar dari Insiden CFD dan Monas, Relawan Jokowi Harus Mulai Terkoordinasi

Saya tidak mau membahas "may day" yang sudah "DNA-nya" buruh harus memberi tuntutan kepada pemerintah untuk lebih diperhatikan atau pidato "racun kalajengking" Jokowi yang menurut saya mungkin "joke" atau hanya membuka wawasan, tetapi sedang heboh diplintir teman-teman dari toko sebelah seolah "slip tongue" parah mirip insiden Pulau Seribunya Ahok, karena itu memang sudah jelas ranahnya siapa.

Kali ini saya mau membuka wacana tentang adanya terlalu banyak relawan Jokowi dengan berbagai agenda tetapi terkesan tidak terkoordinasi.

Ada beberapa kelompok relawan Jokowi yang saya baca beberapa bulan ini, antara lain:

1. Relawan Jokowi non partai, ini yang dahulunya secara akar rumput 'memaksa' partai-partai politik mengajukan Jokowi sebagai presiden, padahal sebenarnya terkesan "belum rela" Jokowi meloncat terlalu cepat. Saat ini posisi mereka apakah di 'ring 1' Jokowi, tetap mendukung diluar kekuasaan atau malah sudah menyeberang, datanya kita tidak tahu pasti, alias tidak terdata.

2. Relawan Jokowi karena partainya mendukung Jokowi. Ini sifatnya komando, keputusan partai untuk mendukung Jokowi harus dilaksanakan, kalau jelas-jelas meneriakkan nama calon yang lain biasanya dipecat.

3. Relawan Jokowi plus wakil Jokowi. Ini kelompok sudah pasti mendukung Jokowi, asal wakilnya sesuai yang mereka usung, kalau tidak? Tebak sendirilah.

Pertama, kasus "Car Free Day" 29 April 2017 saya angkat, karena ada kaus yang dipakai ibu yang dipersekusi dan kelompok "Dia Sibuk Kerja", kesannya relawan Jokowi dan ada partai pendukung Jokowi pula yang mengadukan hal tersebut ke polisi. Pertanyaannya, apakah pemakai kaus itu tahu kalau di hari yang sama ada kelompok berkaus "2019 Ganti Presiden" juga sedang kumpul dalam jumlah yang lebih banyak?

Kalau benar adanya, maka sepertinya ada niat berbenturan dengan massa "toko sebelah" dan apakah sudah siap lahir bathin dengan jumlah massa lebih kecil mendatangi tempat itu?

Kasus kedua,pembagian sembako di Monumen Nasional 28 April 2019 yang berujung dengan meninggalnya 2 anak-anak yang katanya ikut antrian sembako, konon kabarnya ketua panitianya adalah relawan Jokowi di 2014 dan warga yang mau ikutan diminta pakai baju merah.

Ini memang dibantah sebagai bagian dari kampanye untuk Jokowi atau PDIP, tetapi rekam jejak digital menunjukkan ada arah-arahnya kesana, lagipula dana sebegitu besar menyediakan 300 ribuan paket sembako darimana?

Seharusnya, semua yang mau "berjuang" menjadikan Jokowi presiden 2 periode menyatukan diri dalam sebuah sekertariat bersama dan berkoordinasi satu sama lain mau melakukan apa dan bagaimana mempersiapkan dan mengantisipasinya.

Semua kegiatan tercatat, terpublikasi secara transparan di media "online" kalau perlu, sehingga kepolisian, pihak "toko sebelah" maupun pihak yang bukan relawan maupun bukan "toko sebelah" tetapi mau buat onar tahu, bahwa tim relawan Jokowi sudah punya agenda dan diluar itu bukan tanggung jawab sekertariat bersama relawan Jokowi yang mengadakannya alias liar.

Misalnya, seperti di "CFD", kalau diperkirakan pihak "toko sebelah" pesertanya 5000, maka kalau di hari yang sama sudah ada agenda di "CFD", maka massa yang dipersiapkanpun sama 5000, sekalian dorong-dorongan oke-oke saja, sekalian adu panco atau tarik tambang atau balap karung, "why not"?

Atau kalau ada agenda di hari itu dan pihak lawan juga melakukan acara sama di tempat yang sama, pihak relawan Jokowi mau menghindari bentrokan, dapat mengalihkan massa ke Senayan dan biarkan massa lain di Bundaran Hotel Indonesia.

Acara di Monas, kalau jelas-jelas tidak terdaftar di agenda relawan Jokowi, maka siapapun tidak boleh menuduh itu panitianya pro Jokowi atau partai-partai pendukung Jokowi, walaupun ada peringatan keagamaan tertentu disana dan ada "dress code" merah disana.

Ini penting, karena selalu saja ada "double agent", orang yang mengatasnamakan pihak tertentu melaksanakan sebuah kegiatan dan dibenturkan dengan pihak lain atau malah memang diatur supaya kacau untuk kemudian menjadi bahan "gorengan" menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ini akan mudah dibantah kalau sudah jelas ada sebuah jadwal/agenda relawan baik secara nasional maupun perdaerah.

Ini sebenarnya semata-mata berguna untuk mengambil hati para pemilih mengambang "swing voter" dan golongan putih untuk lebih tertarik memilih Jokowi, tetapi kalau "haters" dan "lovers" sepertinya tidak mungkin berubah lagi, mereka sudah pasti mau memilih siapa atau minimal sudah yakin tidak akan memilih Jokowi, walau belum tahu mau mendukung siapa.

dari FB Kompal