"Mohon dengan sangat, Dok. Rumah sakit terutama bagian pendaftaran rawat jalan kembali memperkuat penyaringan pasien BPJS Kesehatan di identitas pasien, kartu keluarga atau KTP (kartu tanda penduduk) aslinya serta kartu BPJS-nya harus dilihat dan foto di KTP kalau meragukan, bisa ditanyakan lagi tanggal lahir dan identitas lainnya misalnya SIM (surat ijin mengemudi) untuk mencegah pasien-pasien nakal yang bertujuan 'shopping' obat-obat kronis mahal yang tersedia di BPJSK..." Kata petugas BPJS Kesehatan ke pihak rumah sakit baik manajemen, medis dan administrasi dalam rapat koordinasi bulan ini.
"Oh, seperti kasus pasien yang minta insulin banyak-banyak itu, ya?"Tanya saya, karena memang pernah memergoki dan melaporkan seorang ibu-ibu yang ngotot minta diresepkan insulin dua jenis sebanyak total 9 pena, padahal kadar gulanya normal, kebetulan pasien baru dan belum ada riwayat gula darah tinggi di rumah sakit kami, tetapi mengaku di rumah sakit lain gula darahnya diatas 500. Bukti laporan laboratoriumnya yang asli tidak dibawa katanya. Saya sarankan diberikan dosis obat oral dahulu malah marah-marah dan mengancam mau melapor kemana-mana. Ternyata setelah diresepkan dosis rendah dia tidak ambil obat makannya dan tidak pula melapor.
"Iya, Dok. Ada dua suami istri yang sementara ini terdeteksi dalam sebulan seorang dapat 8 kali berobat ke 4 rumah sakit yang berbeda, memakai beberapa rujukan yang berbeda, meminta resep obat-obat kronis dosis tinggi yang mahal-mahal dalam sebulan. Tetapi memang KTP-nya gambar mukanya tidak jelas, sepertinya fotonya sengaja digesek-gesek." Kata si petugas lagi.
Ya, memang beberapa obat di 'e-katalog' BPJS-Kesehatan harganya kalau di swasta bisa diatas 10 ribu sebutir. Bahkan insulin satu penanya bisa 300 ribuan, kalau dia bisa 'membohongi' dokter di poliklinik untuk dapat maksimal 9 pena insulin maka dia potensial bisa dapat 2,7 juta dari satu kali kunjungan. Obat hipertensi pun dia bisa minta sampai 3 jenis obat mahal yang dosis penuh sehingga potensial bisa dapat 30x10 ribu x 3 jenis obat = 900 ribu.Â
"Bagaimana dia bisa dapat rujukan yang berbeda-beda?"Tanya salah seorang Manajemen penasaran.
"Mereka sering memakai rujukan yang 'off-line', Dok. Alasannya FKTP-nya sering mati lampu atau memang dari BPJS-nya tidak 'on-line'."Jawab mereka lagi, yang membuat 'sangat-sangat geleng-geleng kepala'.
Bahkan, mungkin saja semua identitas kartu BPJS, kartu keluarga dan KTP yang dibawa oknum-oknum ini sebenarnya punya orang lain yang mereka pinjam dan si empunya kartu sendiri sebenarnya tidak pernah sakit.
Saya pribadi sudah mendengar modus 'pasien nakal' yang mencari keuntungan 'shoping' obat ini sejak jaman dahulu sebelum ada BPJS Kesehatan. Asuransi lain pun dan perusahaan-perusahaan yang punya klinik atau rumah sakit dengan fasilitas yang 'full service' sering dibobol oleh pesertanya maupun karyawannya yang 'aji mumpung' dengan berobat dan minta obat-obat paten seperti vitamin, obat kronis untuk dijual, sementara mereka untuk makan sendiri membeli versi generiknya.
![KTP wajah tidak jelas (dokumentasi pribadi)](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/08/16/ktp-59942ef893be256cac4425d2.jpg?t=o&v=770)
1. Yakinkan rujukan yang dibawa pasien asli dan 'on-line'. Bila tidak 'on-line' mintalah konfirmasi petugas BPJS yang ada di rumah sakit.
2. Yakinkan foto di KTP mirip dengan yang mengaku si pasien. Kalau KTP tidak jelas,lihat foto SIM atau pasport.
3. Kalau pasien meminta obat-obat kronis dosis tinggi dan banyak jenis, padahal belum pernah ada riwayat di rumah sakit itu, dan pemeriksaan fisik serta laboratoriumnya normal, maka haruslah dimulai dengan dosis rendah dulu dan kontrol seminggu kemudian. Kalau si pasien marah-marah dan mengancam mau melapor kesana-kemari, jelaskan bahwa untuk kasus baru memang harus diberi obat bertahap dulu dan sudah disepakati dengan BPJS Kesehatan, penyesuaian dosis perlu untuk menghindari keracunan obat.
4. Pasien yang 'dicurigai' jualan obat ini jangan diberikan ke dokter spesialis yang kurang teliti dan mengerti aturan BPJS Kesehatan dan kurang mau mengedukasi pasien. Dokter yang kurang tegas dan cenderung mengalah kalau ditodong pasien obat-obat 'buruannya', sebaiknya diberikan pasien yang tidak terindikasi 'shoping' saja.
5. Apoteker di rumah sakit terakhir sebagai penyaring, melihat kalau ada resep 'boros' dari pasien yang baru atau pasien lama yang sebelumnya resepnya biasa-biasa saja. Boleh berkoordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan apakah si pasien ini dalam sebulan sering berobat 'mahal' juga di rumah sakit lain.
Ini penting, karena memang selalu saja ada 'penadah' obat-obat beginian yang tidak ada cap 'BPJSK-nya'. Maka selama ada kebutuhan, maka akan ada saja penyuplainya. Proses penyaringan di rumah sakit dari pendaftaran, dari dokter spesialis dan terakhir dari apotik dapat mencegah kerugian negara.
Dan kabarnya, pasien-pasien yang mulai terendus modusnya ini kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan apakah semua obat yang dia dapatkan dipakai atau dimakan maka mungkin saja kartu BPJS-nya di non-aktifkan.
![dari fb kompal](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/08/16/kompal-59942cccb1641643436ef174.jpg?t=o&v=770)