Kenapa saya masih membahas 'relawan dua jari' dan bukan 'relawan 3 jari'? Karena pada kenyataannya memang 'relawan 2 jari' ini adalah sekelompok orang yang secara sendiri-sendiri ataupun berkelompok mendukung Jokowi secara gigih tanpa pamrih untuk menjadi presiden sampai batas pelantikan tok. Dan setelahnya mereka bukan lagi 'pendukung fanatik' yang akan membela Jokowi 'APAPUN KEBIJAKAN YANG DIAMBILNYA", tetapi pengawal nilai-nilai luhur yang ada di 'janji kampanye Jokowi'.
Beberapa nilai luhur tersebut antara lain:
1. Anti korupsi.
2. Anti bagi-bagi jabatan.
3. Anti bagi-bagi proyek.
4. Anti pemborosan APBN untuk program konsumtif aparatur negara.
5. Anti mafia-mafia yang konon selama 40-an tahun menggerogoti APBN.
Menurut pendapat saya, 'relawan 2 jari' inilah yang minimal 50% berperan penting menjadikan Jokowi presiden, selain dari 'mesin partai' dan 'garis tangan Jokowi yang tak bisa dihapus'. Karena kalau hitung-hitungan mesin partai yang dipakai, suara Jokowi hanyalah maksimal 45%.
Di kisruh pemilihan Kapolri di mana KPK 'menstabilo merah' Pak Budi Gunawan, yang 'konon kabarnya' diajukan oleh partai-partai dari Koalisi Indonesia Hebat, relawan dua jari banyak mendatangi istana untuk meminta Jokowi ingat janjinya.
Di sosial media pun banyak yang meributkan, baik itu dari 'relawan dua jari' atau 'mantan relawan satu jari' (saya belum tahu apakah teman-teman di pihak Prabowo Hatta ada yang 'murni relawan' non partai, karena di sosmed memang 'cyber army' partai pendukung kabarnya lebih dominan, terkoordinir dan ternafkahi daripada yang bukan).
Sebenarnya kalau KIH mengajukan nama calon Kapolri dan ditetapkan KPK jadi tersangka, logikanya KMP langsung 'menyambar' yang dianggap 'blunder' itu untuk menolaknya dan secara pencitraan lebih baik, tetapi anehnya malah KMP pun meloloskan di 'uji kelayakan dan kepatutan' di komisi III DPR RI.
Jokowi sebenarnya tidak ada alasan tidak melantik Pak Budi Gunawan, tetapi memilih menundanya karena masih 'mendengar protes relawan'.
Tetapi menunda itu rawan, relawan secara 'de yure' tidak punya hak melarang Jokowi melantik siapa pun, kalau partai pendukung Jokowi 'ngotot' melantik sesegera mungkin, bukan tidak mungkin Jokowi mengalah.
Dan bila Kapolri yang baru dilantik oleh pengadilan divonis bersalah, maka satu 'janji Jokowi' pudar.
Maka, 'relawan dua jari' sebaiknya tetap kawal 'janji Jokowi' di sosial media atau di 'off line' segencar mungkin, karena yang menarik dari Jokowi di kampanye adalah janji-janjinya yang idealis dan memberi harapan dan bukan 'merek kendaraan politiknya'.
Sehingga kekuatan politik yang mempengaruhi Jokowi sampai 2019 seharusnya ada 3 kelompok besar, Koalisi Indonesia Hebat, Koalisi Merah Putih dan relawan dua jari. Bila KIH dan KMP 'bermufakat' untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan 'Janji Jokowi', maka relawan dua jari masuk memprotes.
