Analisis Kebijakan PHK bagi Para Pekerja pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Dunia sedang menghadapi permasalahan yang sangat krusial dengan kehadiran covid-19 yang telah menyebarluas keseluruh dunia termasuk Indonesia. 

Dilematis berbagai negara dalam menanggulangi covid-19 membuat pemerintahan bahkan masyarakat merasakan keresahan dan kerugian yang berdampak pada kesehatan maupun perekonomian. 

Sehingga, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran covid-19. 

Kebijakan tersebut, membuat beberapa perusahaan mengambil langkah untuk mengurangi kerugian akibat covid-19. Salah satu langkah yang diambil oleh beberapa perusahaan di Indonesia yaitu harus melakuakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada para karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut. 

Hal ini sejalan dengan Pasal 164 dan 165 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kurang lebih frasanya menyatakan bahwa suatu perusahaan berhak memutus hubungan kerja terhadap pekerja apabila suatu perusahaan mengalami kerugian.

Namun pada umunya, beberapa perusahaan yang memutus hubungan kerja dimasa pandemi covid-19 ini seringkali menggunakan alasan force majeure, padahal perusahaan tersebut masih berproduksi seperti biasanya. 

Hal penting yang menjadi syarat pemutusan hubungan kerja perusahaan kepada para pekerja yaitu, perusahaan terbilang mengalami penurunan atau kerugian selama 2 tahun. 

Sedangkan pandemi covid-19 saat ini belum mencapai atau terbilang 2tahun. Kejelasan force majeure yang masih menjadi pertanyaan memasuki klasifikasi dalam bencana alam atau tidak perlu diperhatikan.

Karena alasan force majeure yang dipakai perusahaan untuk memutus hubungan kerja tidak dapat dibenarkan. Melihat gangguan ekonomi yang massif diakibatkan oleh covid-19 telah mempengaruhi banyak para pekerja yang kehilangan pekerjaannya harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang jelas.

Oleh karena itu, ketidak jelasan terkait Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan dimasa pandemic covid-19 menjadi titik fokus penulis untuk membahas dan menganalisa lebih kompherensif terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun perusahaan untuk para pekerja.