Jakarta -- Dalam rangka memperkuat peluang mereka di Pilgub 2024, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor dan Hadi Mulyadi, menegaskan komitmen besar untuk membawa Kaltim menuju era 'Kaltim Berdaulat'.
Dengan visi berlandaskan kemandirian dan pengelolaan sumber daya lokal yang optimal, mereka berjanji menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.
Konsep 'Kaltim Berdaulat' bertujuan untuk mendorong kemandirian provinsi ini dalam mengelola kekayaan sumber daya alamnya, seperti pertambangan dan hasil hutan, dengan pendekatan berkelanjutan.
Mereka menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan, diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang kokoh dan ketahanan ekologi yang tangguh.
"Kami telah menunjukkan komitmen nyata, seperti indeks reformasi birokrasi yang mendapat predikat 'Sangat Baik' pada tahun 2023," ujar Hadi Mulyadi dalam debat publik kedua yang diadakan di studio CNN Indonesia, Minggu (3/10/2024).
Capaian ini, kata Hadi, menegaskan keseriusan mereka dalam memperbaiki sistem pemerintahan guna memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat.
Pasangan ini menawarkan lima pilar utama sebagai landasan mewujudkan 'Kaltim Berdaulat'. Pilar pertama berfokus pada kemandirian dalam transformasi sosial, dengan membangun sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera.
Dalam hal ini, Isran Noor dan Hadi Mulyadi menitikberatkan pengembangan kualitas manusia di Kaltim. Mereka berjanji untuk memperbaiki sektor pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, dan memperkuat kesejahteraan sosial, guna menciptakan generasi yang dapat bersaing di tingkat nasional dan global.
Selanjutnya, pilar kedua adalah kemandirian ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Isran-Hadi berupaya mendorong diversifikasi ekonomi guna mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. Mereka juga berkomitmen memperkuat sektor UMKM dan mendukung investasi ramah lingkungan yang menjaga keberlanjutan alam.
Pilar ketiga menekankan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik, dengan memperkuat kelembagaan yang efektif, kolaboratif, dan berintegritas. Reformasi birokrasi akan terus dilanjutkan demi menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel, serta menekan risiko korupsi.
Pilar keempat adalah membangun infrastruktur yang berkualitas, adil, dan merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Menurut Isran-Hadi, ini mencakup pembangunan jaringan transportasi yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi, serta mendukung pertumbuhan kawasan industri baru.
