78 Pegawai KPK Terbukti Melanggar, Lebih Buruk dari Koruptor, Pecat Sekarang!

Lebih dari setengah pegawai KPK menjalani hukuman, dengan cara meminta maaf secara langsung atas hukuman yang diputus oleh dewan pengawas KPK karena terbukti melakukan pungutan liar di rutan KPK. Berdasarkan hasil pengusutan Dewas KPK, dugaan pungli dalam kurun waktu Desember 2021 - Maret 2022  mencapai 4 miliar rupiah

Dalam waktu belakangan ini menurut anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan para terduga pelaku menerima uang pungli hingga ratusan juta rupiah. Itu macam-macam juga, ada ratusan juta, ada yang hanya jutaan. Ada puluhan juta. Beda-beda sesuai dengan posisinya.

Pegawai KPK saat ini, tak memiliki maruah independensi seperti apa yang di impikan masyarakat, tak hanya itu Dewas KPK pun tak memiliki taring untuk menindak secara tegas. Tak hanya sekedar memberikan hukuman permintaan maaf, melainkan pemecatan langsung bagi pegawai KPK yang tak menjalankan maruah lembaga, itu adalah sikap tegas.

Alasan logis pemecatan pegawai KPK yang tersangkut pungli adalah bentuk bahwa mereka tak lagi memiliki nilai independensi lembaga yang berfungsi menjaga amanat rakyat. Ketidakmampuan mereka menahan godaan membuat pegawai KPK tak lebih hanya sekedar pelacur koruptor yang dibayar, dimanfaatkan, lalu ditinggalkan.

Pegawai KPK yang dibayar untuk mengikuti permintaan koruptor mengenai pengutan liar, tentu lebih buruk moralnya daripada seorang koruptor. Pasalnya pegawai tersebut mengetahui bahwa koruptor adalah penjahat kerah putih negara yang menjadi musuh masyarakat. Sudah pun mengetahui itu, namun pegawai KPK tak sadar, artinya sifat koruptif 78 pegawai KPK melampaui sifat koruptif para koruptor yang berada di rutan KPK.

Seharusnya hukuman yang diberikan jauh lebih berat dari mereka, bukan hanya sekedar permintaan maaf, melainkan, pemecatan, hingga penjeblosan kedalam penjara adalah hukuman yang adil untuk penjahat kerah putih negara, seperti 78 pegawai KPK.

Tak hanya itu bagi para koruptor yang berupaya melakukan negosiasi pungutan liar, juga harus di usut tuntas, diungkap, & dihukum lebih berat daripada hukuman sebelumnya.

Natael Bremana WB

Ketua Presidium PMKRI Cabang Semarang