Mohon tunggu...
Saepiudin Syarif
Saepiudin Syarif Mohon Tunggu... Freelancer - Writer

Menulis dan membaca

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Hukuman Mati Bagi Koruptor di Negeri Wakanda

20 Desember 2021   08:05 Diperbarui: 20 Desember 2021   08:07 436
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi tiang gantungan sebagai cara menghukum mati di masa lalu | Foto: pixabay.com

Menurut sebuah laporan di negeri Wakanda ada sekitar 270 juta jiwa tapi yang memiliki rekening di atas 1 milyar hanya 565.000 yang berarti hanya 0.21% saja, sisanya 99.79% bisa dibilang ke dalam kaum pas-pasan. Bagaimana bisa koruptor mencuri uang negara yang harusnya untuk kepentingan rakyat yang masih hidup pas-pasan. Sungguh tidak punya otak dan nurani.

Sebegitu susahnya atau sebegitu banyak kepentingankah sehingga masalah korupsi ini ibarat benang kusut yang tidak bisa diurai?

Lantas bagaimana jika rakyat Wakanda sudah muak dengan koruptor? Apakah bisa memaksa pemerintah melakukan tindakan ekstrim agar koruptor jera? Apakah bisa membuat UU darurat untuk menghukum mati koruptor? Tidak hanya hukuman mati bagi pelaku tapi juga keluarga yang menikmati hasil korupsi dipajang di media massa dan disiarkan secara luas kepada masyarakat umum agar malu sehingga menjadi pengingat siapapun anggota keluarga yang memegang jabatan untuk tidak korupsi.

Budaya malu sepertinya sudah semakin luntur di negeri Wakanda. Yang menonjol justru budaya pamer apalagi setelah adanya sosial media, kesempatan untuk pamer seakan tersalurkan dengan sempurna. Semua dipamerkan bahkan tak jarang dengan cara-cara tidak etis dan menipu. Pamer tentu boleh saja asal sesuatu yang positif dan memotivasi orang lain untuk mencapai hal serupa. Pamer prestasi, penghargaan, pencapaian, bukan pamer kekayaan, hedonisme, dan sejenisnya.

Belum lagi ada cerita dukungan dari teman sejawat jika salah satu rekannya tertangkap korupsi termasuk jika pejabat besar yang tertangkap, aparat lain seakan dari memberikan perlakuan istimewa di penjara dan di persidangan. Sebuah tontonan yang menyakitkan rakyat dan merendahkan hukum itu sendiri.

Bahayanya sampai kapan rantai kebobrokan itu dipertahankan? Tontonan seperti itu bukannya malah mengajari generasi penerus bahwa korupsi bukan hal yang menakutkan?

Tentu selalu ada pro dan kontra masalah hukuman mati tapi bila melihat dampaknya di mana satu koruptor bisa mengorbankan ribuan bahkan jutaan rakyat miskin apakah menghukum satu koruptor bukan sebuah hukuman yang adil?

Tentu saja hukuman yang akan diberlakukan ada tingkatannya. Hukuman mati adalah hukuman maksimal jika dampak dari korupsinya bisa merugikan banyak orang.

Seandainya hukuman mati diberlakukan di negeri Wakanda--sebagai shock therapy sampai tingkat korupsi menurun drastis dan tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran negara-- kemungkinan besar cerita akan lain. Cita-cita Wakanda menjadi negara maju, menjadi negara dengan GDP tinggi, negara dengan rakyatnya sejahtera, adil, dan makmur seperti yang juga diamanatkan undang-undang mungkin akan lebih cepat tercapai.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun