Demokrasi di Tengah Negara Fragmentasi

Pemilihan Presiden dan legislatif April 2019, tentu saja, didambakan khalayak berlangsung demokratis. Harapan itu kian absurd ketika kompetisi demokrasi di panggung publik tampaknya babak belur dihajar hoaks berkali-kali. 

Hoaks serius tercatat sedikitnya  satu yang paling super heboh sepanjang 2018, ketika Ratna Sarumpaet dikhabarkan dihajar orang tak dikenal. Ratna dihajar lawan politik, begitu khabar itu tersiar luas.  Kita semua tahu, Ratna Sarumpaet adalah satu dari team sukses kubu Prabowo.

Berita Ratna dihajar lawan politik, tentu saja, segera asosiatif dengan kubu Jokowi. Jadi yang menghajar Ratna adalah orang suruhan team Jokowi. Berita itu menyebar sangat lekas ke seluruh sudut sosial negeri ini, serentak dengan itu pula berita Ratna dihajar lawan politik mengundang perhatian amat sangat luas.  

Berita Ratna Sarumpaet dihajar orang tak dikenal segera menyedot keprihatinan yang sangat luas, apalagi umum telah mahfum Ratna gemar mengkritisi pemerintahan Jokowi amat sangat sarkas. Jadi, tatkala  Ratna diberitakan begitu, khalayak sepertinya agak menuding Jokowi. Isi tudingan kira-kira begini:  demokrasi  elektoral tidak membenarkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan.

Beberapa saat berselang, ketika aparat polisi mengendus kasus itu, diketahui jelas, Ratna bukan dihajar lawan politik. Tetapi Ratna  berwajah agak tidak sebagaimana biasanya itu karena dia mengikuti serial operasi atas wajahnya. Ia tidak dihajar, tetapi wajahnya lebam disengat sayatan pisau operasi reparasi wajah.

Namun, berita Ratna Sarumpaet dihajar lawan, terus terang, telah membimbing team inti kubu Prabowo. Bahkan Prabowo sendiri, sangat terang terbimbing siar warta itu sampai kemudian Prabowo memberi keterangan pers.

Dalam keterangan pers itu jelas disebutkan, Ratna Sarumpaet dihajar orang tak dikenal. Prabowo menuntut agar pemerintah segera menangkap pelaku nan keji itu. Meski kemudian team inti kubu Prabowo dan Prabowo sendiri memanggungkan amat liar ralat siar, tetapi berita itu terlanjur memacu dan memicu  pembilahan sosial di lapisan masyarakat. Pembilahan sosial sebagai realitas terberi (given) dipicu oleh kompetisi politik, kemudian mengental dan berubah menjadi politik aliran.

Pembilahan sosial (social cleavages) tak hanya membangkitkan fragmentasi  lama yang anasir politiknya ada sejak rejim otoritarian Orde Baru, tetapi juga fragmentasi sosial kian mengalami akselerasi justru karena faksi-faksi politik aliran kian mengalir  liar.  Sebagaimana tulisan saya sebelumnya (vide: Kompasiana: Antara wajah bipolar atau multipolar politik Pilpres 2019)

Timbul pertanyaan, apakah hoaks itu sebagai bagian dari game  etape politik elektoral ketika pada konteks temporary yang sama elektorasi Jokowi cenderung menguat? Apakah hoaks itu semacam entitas teknik melumpuhkan atau melemahkan dan menghambat laju elektorasi Jokowi? 

Hingga tulisan ini dibuat belum ditemukan satu pun analisis sahih politik yang sanggup menjelaskan  gejala ini dengan lebih dekat kebenaran empiriknya.

Namun,  pada awal tahun 2019, tampaknya ada semacam tanda. Apa itu? Khalayak politik Indonesia kembali heboh ketika dikhabarkan ada tujuh kontainer kertas suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok.