Pendapat menarik dari Umbara Sutisna yang menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat ("SindoNews", 29 Agustus 2017), karena menurut saya pemikirannya kurang luas. Hanya melihat persoalan secara parsial, tidak menyeluruh. Pembangunan jalur cepat adalah program pemerintah, seperti halnya bantuan 150 miliar dalam bentuk Bantuan Dana Desa untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB). Demikian pula dengan bantuan dana desa dari Pemda Jawa Barat senilai 119 miliar di 2017 ini. Saya yakin mereka warga KBB sangat siap dan ikhlas menerima bantuan 150 miliar tersebut, belum tahun-tahun berikutnya pasti pemerintah memikirkan juga bantuan lain buat KBB.
Saat pertanyaan dari Umbara Sutisna perihal "Siapa yang diuntungkan dengan proyek kereta cepat jalur Bandung Jakartta PP?" cobalah mulai banyak membaca, cari referensi yang lebih lengkap. Berapa juta jumlah penumpang kereta di rute cantik Bandung-Jakarta. Berapa banyak pengusaha dari wilayah Bandung dan sekitarnya yang naik kereta api mondar-mandir ke Jakarta demi keperluan bisnisnya, juga berapa banyak wisatawan dari Jakarta yang masuk ke Bandung/Jawa Barat setiap tahunnya, yang akhirnya menggerakkan sektor ekonomi sektor di wilayah terkait. Tidak sedikit pula warga Kabupaten Bandung Barat yang kesehariannya mereka bekerja di perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata, dan juga wirausaha yang bisa maju pesat karena dukungan transportasi Jakarta-Bandung yang lancar.
Bila kita melihat sejarah, di mana Gubernur Jenderal Herman Williem Daendels membuat Jalan Raya Pos sepanjang +-1000 KM di Pulau Jawa, dengan mengorbankan ribuan hektar tanah dan ribuan tenaga, waktu itu Pulau Jawa masih belum berkembang. Tapi lihatlah imbasnya sekarang, Jawa menjadi pulau paling padat penduduknya, beberapa daerah di Pulau Jawa justru paling maju ekonominya. Tidak terkecuali Bandung.
Tantangan
Perubahan memang tidak bisa dihindari bila ingin maju. Lewatnya kereta api cepat di Kabupaten Bandung Barat janganlah dianggap sebagai momok. Kita setiap hari mengalami perubahan, tugas kita adalah beradaptasi dengan perubahan, bila kita menolak perubahan, makan kita sendiri yang akan tergusur. Jadikan tantangan dalam menghadapi perubahan.
Bila Umbara Sutisna beralasan bahwa KBB masih didominasi dengan kehidupan tradisonal, cobalah belajar dari Bali, dari Jogja dimana kehidupan tradisional dan modern bisa menjadi satu, tetapi tingkat ekonominya jelas lebih baik dibanding KBB, itu karena Bali dan Jogja mau menerima perubahan.
Pendapat saya, bila memang Kabupaten Bandung Barat menolak proyek/program pemerintah ini, tolaklah juga bantuan dari pemerintah, tolak bantuan dana desa, tolak bantuan pendidikan, tolak bantuan lainnya, dan jadilah mandiri.
Negeri ini bisa lebih cepat maju dan makmur bila setiap daerah bisa bersinergi dengan pusat dalam melakukan pembangunan. Jangan berpikir terlalu kerdil bahwa yang diuntungkan adalah si investor pembiayaan proyek kereta cepat. Cobalah kita tengok APBN negeri ini, dan lihat bagaimana pemerintah lebih memilih duitnyadisalurkan ke rakyatnya seperti contohnya melalui Dana Desa dan pembangunan infrastruktur lainnya dibanding membangun kereta cepat.
Pemilihan pendanaan melalui investor, baik investor asing maupun nasional karena pemerintah tidak ingin mengurangi APBN (uang rakyat) untuk pembangunan yang membutuhkan dana cukup besar. Bila pemerintah daerah bisa bersinergi dengan pusat, saya yakin pembangunan perekonomian di Jawa Barat akan lebih cepat dari sekarang.
Bila Umbara Sutisna bilang soal terusirnya warga karena lahannya dipakai lintasan kereta api, ini pendapat yang sangat berlebihan. Jalur kereta cepat ini hanya akan melewati 17 desa dari 4 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, bila lahan yang terpakai untuk proyek ini hanya selebar 15-30 meter dikali panjang lintasan, itu nilainya sangat sedikit sekali dibanding luas Kabupaten Bandung Barat yang 1.311,31 Km persegi. masih banyak sekali lahan yang bisa dimaksimalkan untuk pertanian misalnya.
Mari kita berpikir generasi anak cucu kita yang akan menikmati kemajuan wilayah kita. Itulah yang dipikirkan pemerintah saat ini, berpikir yang lebih modern.
Tugas pemerintah daerah dan DPRD adalah termasuk menciptakan lapangan pekerjaan, bila merasa daerahnya masih kurang maju, bikinlah konsep yang menarik, bersinergi dengan masyarakat dan pusat untuk kemudian menciptakan formula yang pas untuk mendongkrak ekonomi di daerah.
