[Surat untuk Jokowi] Kementrian Daerah Berpotensi Maju: Pemikiran dan Agenda Dr. Ing. Jonatan Lassa, MSc

Pertama membuka keterisolasian ruang fisik dan mental elit. Terletak jauh dari jantung Republik, umumnya daerah-daerah berpotensi maju adalah daerah-daerah yang walaupun masuk secara fisik dalam peta Republik, namun tidak masuk dalam peta mental para penguasa di Jakarta. Karena itu, dengan Revolusi Mental Pak Jokowi, daerah-daerah berpotensi tersebut harus dilihat ulang sebagai target utama di mana negara dihadirkan kembali agar rakyat dapat memahami arti ril dari UUD 1945 "Bahwa pengelolaan sumberdaya untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat". Hal ini dapat terjadi bila target pengentasan kemiskinan di daerah-daerah ini dibuat lebih efisien di mana intervensi pendidikan, kesehatan serta perbaikan penghidupan mentarget secara langsung tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Sistim Voucher Pintar/Pendidikan 12 Tahun serta Voucher Sehat (untuk daerah-daerah yang akses teknologi informasinya terbatas) ataupun Kartu Pintar dan Kartu Sehat (untuk daerah-daerah yang memungkinkan) dari Pak Jokowi dapat dilaksanakan.

Keterisolasian akses infrastruktur dan ekonomi. Keterisolasian akibat infrastruktur yang terbatas dapat dibuka secara perlahan dengan membangun database perencanaan jalan desa berbasis GIS yang existing dan yang seharusnya dalam waktu 5 tahun. Bagi daerah kepulauan, database perencanaan jaringan perahu/kapal yang eksisting dan yang seharusnya akan dibuat dan menjadi agenda monitoring melekat yang setiap bulan dilaporkan kepada Presiden. Dalam hal ini Kementrian daerah berpotensi maju akan bertugas dengan memberi nilai tambah pada Pemda-Pemda melalui teknologi informasi jaringan jalan desa dalam skala resolusi yang sangat detail. Insentif-insentif ekonomi yang didisain secara pilot-project akan monitor dan dilaporkan kepada pemerintah daerah secara teratur. Harmonisasi kebikakan pusat dan daerah (propinsi dan daerah) terkait intervensi melalui alokasi anggran sesuai mandat Undang Undang Desa akan dilakukan secara intensif di daerah-daerah berpotensi maju. Pasar-pasar kampung dan daerah berpotensi maju (DBM) ini akan digiatkan secara incremental.

Keterisolasian politik. Distribusi kesejateraan melalui akolasi anggaran dan proyek pembangunan sering tidak mengikuti prioritas kebutuhan. Sebaliknya masyarakat yang tersolasi secara politik dan yang tidak memiliki representasi politik di DPRD/DPR umumnya menjadi masyarakat kelas dua dalam akses pada sumberdaya dan dana pembangunan. Oleh karena itu, Kementrian Daerah Berpotensi Maju akan mengembangkan agenda penyadaran hak-hak rakyat terkait masalah keterisolasian politik dan mendorong proses-proses demokrasi desa yang bermartabat dan Pancasilais dapat bermakna riil bagi masyarakat akar rumput marginal.

Keterisolasian informasi dan gagasan. Daerah-daerah berpotensi maju akan lebih mungkin bebas dari kerbatasan dan keterbelakangan ketika mereka di berikan akses pada informasi dan gagasan-gagasan. Hal ini bermakna bahwa baik masyarakat maupun sekolah-sekolah di daerah tertinggal perlu di fasilitasi dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan melalui teknologi informasi. Karena itu, salah satu agenda adalah penguatan kapasitas masyarakat di daerah tertinggal dalam menggunakan fasilitas internet dan android dalam mengakses informasi.

Peran Kementrian Daerah Berpotensi Maju akan mendorong proses-proses koordinasi antara BAPPENAS, BAPPEDA, PEMDA serta Kementrian-Kementrian untuk memiliki semangat koordinasi (baik koordinasi konsep, data, operasi hingga koordinasi pemantauan perkembangan di desa-desa target KDPM).

Keterisolasian multidimensi sering membuat masyarakat menjadi kehilangan potensinya untuk menjadi maju. Karena itu ancaman-ancaman seperti banjir, kekeringan serta berbagai jenis bencana dan ancaman seringkali terus terjadi karena keterisolasian di atas. Saatnya membangun Indonesia mulai dari kantong-kantong pontensial namun terisolir.

Sekian rangkuman pandangan Dr. Lassa terkait KDBM. Sekiranya masih ada lontaran gagasan segar dari beliau, akan saya sampaikan melalui forum ini demi kepentingan kita bersama. Terima kasih karena Bapak telah membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengusulkan figur menteri alternatif.

Kupang, 26 Juli 2014
Salam hormat.

Pither Yurhans Lakapu.
Anggota Forum Academia NTT.