Diutarakannya lagi bahwa Inilah yang dipakai dan menjadi rekomendasi pada pimpinan advis to minister. Inilah yang menjadi integrasi pelayanan publik. Tahun 2024 adalah tahun penilaian. Belajarlah administrasi, Manajemen teknis hingga implementasi dan transformasi. Layanan digitalisasi menjamin pelayanan digital, Layanan data, Analisis dan Exercise.
Produktifitas juga harus ada disetiap instrumen.
"Jika pola pikir telah berubah maka ini semua bisa dilakukan. Identifikasi  paradigma-paradigma corective action yang berjalan sesuai kebijakan. Hari ini kita berpikir, Ada PR apa di lingkup saya? khususnya pejabatadminstrator,  pengawas dan fungsional," ungkap Sekjen KLHK.
Ditekankannya kembali bahwa Bahasa birokrasi bukan tumpukan kertas tapi birokrat lincah bersahabat dan beraksi.
"Administrasi, hukum, teknis itu kinerja pelayanan Setjen. Kalau saya lihat pelayanan hari demi hari, Â First in first out," tuturnya.
"Sistem disposisi dimanapun, Sistem srikandi dimanapun. Kinerja hitungan bukan jam tapi menit," pesannya.
Sekjen LHK kembali berpesan bahwa Ibu Menteri LHK minta kita buat kalender kerja Sekertariat Jenderal dan  harus menjadi rumusan kalender kerja.
"Integrasi biro hukum dan P3E. Ini penting untuk kebijakan. Hukum dan  kebijakan merupakan  salah satu target Setjen. Sekertariat Jenderal tampil sebagai Hub KLHK, Layanan publik hingga layanan administrasi pemerintahan secara holistik, Integrasi, Reformasi birokrasi, Pola pikir, Akuntabel, Transformasi pelayanan dan Anggaran," urainya.
"Arahan Bapak Presiden pada reformasi birokrasi teman-teman harus hafal.
Milestone RB serta regulasi UU ciptaker dan SPBE," ungkapnya.
Lebih lanjut dipesan Sekjen KLHK bahwa Satu rupiah bisa menjadi apa untuk rakyat, Bukan satu rupiah menjadi dokumen apa. Prestasi apapun jika kita tak mengawal  maka semua tak bisa menyatu. Semua menyatu. Mengintegrasikan antar Pemerintah Pusat, Daerah dan Provinsi. Hal yang sama juga bagi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion ( P3E).
Sekretariat Jenderal sebagai roda penggerak dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KLHK melalui Program Dukungan manajemen senantiasa memberikan wujud layanan yang prima dan handal dalam menuju perbaikan dan prestasi kinerja. Kualitas pelayanan publik, tersedianya PTSP untuk masyarakat dalam pengajuan izin lingkungan hidup dan kehutanan
Layanan pengaduan elektronik (e-services).
Kapasitas Birokrasi, perbaikan indikator kapasitas birokrasi melalui nilai Reformasi Birokrasi, SAKIP, Opini BPK dan lainnya yang menunjukkan nilai baik dan positif. Keterbukaan dan transparansi publik, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Pelayanan informasi melalui media internet yang interaktif.
