Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2023, Satker LHK Sulawesi Selatan melaksanakan upacara bendera di Lapangan BPLHK Makassar. Rabu, 29 November 2023.
Pelaksanaan upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ini menindaklanjuti Memorandum Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: M.12/SETJEN/ROUM/SET.4.4./B/11/2023 tanggal 15 November 2023, perihal Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari KORPRI Tahun 2023 Lingkup KLHK.
Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), merupakan sebuah organisasi yang mewadahi para pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia yang didirikan pada 29 November 1971 berdasarkan Keppres RI Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.Â
Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pegawai negeri serta mengembangkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan dedikasi dalam pelayanan kepada masyarakat.Â
Memiliki peran yang signifikan dalam mengoordinasikan dan mempersatukan PNS dari berbagai latar belakang profesi dan instansi pemerintahan. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk kesatuan dalam memperjuangkan tujuan-tujuan pembangunan nasional.
Bertindak sebagai Komandan Upacara, Arief Hidayat dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Sulawesi dan Kepala BPSILHK Makassar Mochlis, S.Hut.T., M.P didaulat sebagai Inspektur Upacara. Pengibar bendera merah putih juga dari Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi.
Inspektur Upacara mengatakan dalam sambutannya bahwa Pada momentum ulang tahun ke 52, Marilah kita jadikan sebagai upaya untuk meneguhkan KORPRI sebagai penguat NKRI dan pelindung ASN. "Saya menyampaikan terima kasih kepada KORPRI dan seluruh ASN atas semua program yang bermanfat ke masyarakat luas," ujarnya saat membacakan  sambutan dari Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH.
Dari keberhasilan Indonesia melewati Pandemi Covid-9 dengan baik sehingga dipuji khalayak internasional, hingga program terobosan dan reformasi struktural yang telah berdampak positif ke masyarakat luas adalah bagian dari kerja keras para ASN.
"Selain itu peran aktif para ASN anggota KORPRI dalam mengendalikan inflasi dan penanganan stunting sangatlah besar," pesan Kepala BPSILHK Makassar di hadapan peserta upacara.
"Saya mengapresiasi dan berterima kasih atas dedikasi dan pengabdian 4,4 juta para ASN dan seluruh keluarga besar KORPRI," tuturnya.
Lanjutnya, saat ini terjadi perubahan yang sangat cepat karena dua hal besar yaitu karena perkembangan teknologi dan karena perubahan harapan Masyarakat yang terus meningkat.
Dua faktor besar pengubah kehidupan ini harus disikapi oleh KORPRI. Saat ini dunia sudah digerakan oleh AI (Artificial inteleigence), IoT (internet of thing), Big Data, sistem dan algoritma pemrograman, coding, maupun verifikasi biometrik.
"Sehingga kita tidak bisa lagi menggerakan pemerintahan dengan cara-cara lama, kita tidak boleh menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu," imbuhnya lagi.
Kita harus menyelesaikan masalah yang ada saat ini dengan pendekatan yang paling update. Digitalisasi dalam proses, dan marketing semua produk layanan pernerintahan sudah merupakan hasil layanan kebutuhan. Kembali dijelaskan dalam sambutannya bahwa harapan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat tajam.
"Masyarakat sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat. Layanan saat ini sudah harus bisa diakses secara online, cepat dan tepat," terangnya.
"Untuk itu, saya minta KORPRI mampu membaca dan menjawab perubahan ini guna mengembangkan birokrasi Indonesia yang betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045,"tandasnya.
Dijabarkan dalam sambutannya bahwa semua negara maju sudah menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi.
"Saya minta para pengurus KORPRI yang rata-rata adalah para Sekjen, Sesmen, Sekda dapat menerapkan meritokrasi dalam birokrasi," pesan Kepala BPSILHK Makassar.
"Hal ini sangat penting agar birokrasi Indonesia menjadi semakin baik. Meritokrasi harus berbasis pada kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan dan tanpa diskriminasi. Saya berharap sistem meritokrasi ini segera terwujud dan memudahkan pengembangan karir ASN dalam satu kementerian, kabupaten, provinsi, atau pindah kementerian, pindah kabupaten maupun pindah provinsi," jelasnya.
Hal ini harus dapat dilakukan karena tujuan Meritokrasi adalah untuk Merekrut ASN secara professional; Mengembangkan kompetensi ASN; Kepastian karir ASN;
Perlindungan karir ASN; Pengelolaan ASN yang efektif dan efisien dan Penghargaan
untuk memotivasi ASN.
"Selanjutnya terdapat bagian yang menarik dalam Sejarah kehidupan KORPRI ketika disandingkan dengan pemilu presiden dan pilkada,"tambahnya.
Dua event besar ini selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan netralitas KORPRI. Tahun 2024 akan berlangsung pemilihan Presiden DPR, DPD, DPRD dan pemilihan 38 Gubernur/wakil Gubernur dan 514 Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota.
Ini merupakan proses demokratisasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan bersama. Saya percaya bahwa KORPRI sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan Negara, Pancasila dan UUD 1945.
KORPRI yang memiliki peran penting dan strategis dalam membangun bangsa
Indonesia, merupakah salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa.
"Melalui KORPRI, mari kita senantiasa berperan dengan meningkatkan kinerja, berkolaborasi dan bersinergi, serta menumbuhkan energi positif dalam setiap pelaksanan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diamanahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ajaknya.
"Untuk itu, Saya mengingatkan kembali tentang netralitas dimaksud karena orientasi KORPRI tetap tidak berubah yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan NKRI. Kepada seluruh Pengurus KORPRI dimanapun berada untuk terus menjaga anggotanya, agar tetap tegak lurus kepada Negara, Pancasila dan UUD 1945," tambahnya.
"Secara khusus, saya juga meminta keluarga besar KORPRI untuk terus menerus membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalisme," pesannya.
Kita ketahui bersama bahwa berbagai program pembangunan digerakkan oleh kinerja birokrasi. Ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesin yang mampu menggerakkan kendaraan tersebut.
Maka sebagai mesin, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima, sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan. "Dapat dikatakan, baik atau buruknya kinerja pelayanan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas birokrasi," jelasnya.
Untuk memastikan birokrasi selalu dalam kondisi prima, maka dibutuhkan suatu
ekosistem yang baik mulai dari aspek ideologi, budaya kerja, tata kelola kinerja, hingga kesejahteraan.
Oleh karena itu, KORPRI ke depan harus terus menjadi bagian dari pengungkit kinerja birokrasi agar berbagai program pembangunan bisa terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat.
Untuk itu, sebagai aset bangsa, ASN berhak mendapatkan kesejahteran yang layak. Pemerintah agar menjamin kesejahteran ASN melalui perbaikan komponen kesejahteraan ASN yang layak, pemberian pensiun bagi PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pemberian apresiasi atau penghargaan atas prestasi dan capaian ASN dalam membangun negeri.
Saat ini Pemerintah sedang mendesain sistem penggajian yang baru dengan model 'single salary sistem' dan sistem pensiun yang lebih mensejahterakan.
"Kesejahteraan ini tentu saja harus diiringi oleh kinerja ASN yang lebih optimal," pesan Inspektur Upacara.
Selanjutnya, Indonesia saat ini tengah mengalami pesatnya perkembangan teknologi melalui pertumbuhan aplikasi digital untuk menjawab kebutuhan sehari-hari. Manfaat dari tren ini bukan saja dialami oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga oleh berbagai masyarakat di daerah pelosok.
Disektor pemerintahan juga tengah terjadi transformasi layanan tatap muka (tradisional) menjadi layanan digital.
Menurut data pemerintah, terdapat lebih dari 27.000 aplikasi digital di seluruh kementerian, lembaga pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Sayangnya mayoritas aplikasi digital tersebut tidak terintegrasi alias bekerja sendiri-sendiri, bahkan banyak yang tumpang tindih dan duplikasi.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah meluncurkan kebijakan mengenai sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mendorong keterpaduan dan efisiensi penyampaian pelayanan berbasis digital.
Namun, implementasi SPBE masih menghadapi tantangan di berbagai sisi, terutama salah kaprah penyamaan upaya
digitalisasi pemerintah dengan pembuatan aplikasi.
Akibatnya, publik ataupun ASN masih dihadapkan dengan proses birokrasi yang gemuk (excessive bureaucracy). Hal inilah yang menyebabkan mengapa kini pemerintah harus mengutamakan 'interoperabilitas' antar aplikasi 'digital existing' .
"KORPRI mampu membaca dan menjawab tantangan zaman ini dengan memperkuat kompetensi digital dan budaya digital pada seluruh ASN di Tanah Air, membentuk layanan digital pemerintah secara terpadu mengutamakan kebutuhan warga," harapnya.
Saat ini program utama KORPRI mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi ASN, perlindungan arir, bantuan hukum, dan peningkatan kesejahteraan. "Program ini diharapkan membawa dampak positif pada masyarakat," pungkasnya.
