Penindasan terhadap muslim Rohingya di Myanmar masih terus terjadi. Baru saja pemerintah Myanmar mengerahkan puluhan militernya ke propinsi Rakhine. Puluhan rakyat sipil tewas saat militerisasi pemerintah Myanmar menyerbu kampung-kampung.
Konflik antara etnis minoritas Muslim Rohingya dan penduduk Myanmar mayoritas beragama budha seolah tak berkesudahan. Puluhan ribu warga Rohingya terlunta-lunta hingga mencari perlindungan hingga ke negara termasuk Indonesia. Di Myanmar tempat dihelatnya AFF U-18, semoga timnas kita yang mayoritas muslim selamat sampai berakhirnya AFF U-18 di Myanmar. Sadisnya!, Etnis Rohingnya tak diakui pemerintahnya sebagai warga negara.
Mereka kesulitan memperoleh akses kesehatan, pendidikan dan perumahan yang layak. Kekerasan terus terjadi, sebenarnya apa pangkal permasalahannnya, apakah konflik kemanusiaan Myanmar murni karena agama semata? Secara umum orang berpendapat krisis Rohingya di Myanmar adalah masalah agama, tetapi menurut badan penelitian krisis ini lebih bersifat politis dan ekonomis. Dari sisi geografis penduduk Rohingya adalah penganut agama Islam atau muslim, yang jumlahnya sekitar satu juta orang dan tinggal dibagian negara bagian Rakhine.
Wilayah Rakhine juga ditempati masyarakat yang mayoritas memeluk agama budha. Rakhine dikenal sebagai Wilayah yang kaya sumber daya alam. Tetapi hal itu menjadi timpang, ketika pada kenytaannya tingkat kemiskinan disana ternyata tinggi. Komunitas warga Rahkine merasa didiskriminasi secara budaya juga tereksploitasi secara ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh Pemerintah Pusat yang didominasi etnis Burma.
Dalam konteks pesial ini Rohingya dianggap warga Rakhine sebagai saingan tambahan dan ancaman bagi identitas mereka sendiri, inilah penyebab utama ketegangan di negara bagian itu an telah mengakibatkan sejumlah konflik antar senjata antar kedua kelompok. Mayoritas warga Rakhine menilai Rohingya sebagai saingan dalam mencari pekerjaan maupun berkesempatan untuk berwirausaha.
Dari permasalahan politik warga Rakhine merasa jika kaum Rohingya telah mengkhianati mereka lantaran tidak memberikan suara bagi partai politik mayoritas penduduk setempat, cetek sekali pola fikir warga Rakhine ini. Hal-hal sepele itupun merubah kebaikan menjadi benci. Bukankah berbeda itu indah.
Jadi bisa dibilang rasa tidak suka warga Budha terhadap Rohingya bukan saja masalah agama, tetapi melainkan didorong masalah politis dan ekonomis. Hal ini diperburuk oleh sikap Pemerintah Myanmar yang bukannya mendorong rekonsiliasi tetapi malah mendukung kelompok fundamentalis budha. Umat budha di seluruh dunia sendiri mengutuk serangan Militer bergaris keras di Myanmar terhadap Muslim Rohingya.
Di dalam negeri Pemerintahan Myanmar nyaris tidak ada yang membela aksi anarkis terhadap etnis muslim Rohingya, dibeberapa titik Negara Bagian Rakhine luluh lantak oleh kebrutalan Militer Myanmar menyebabkan nyawa-nyawa tidak berdosa berjatuhan. Dunia mengutuk pemimpin Myanmar Aung Suu Kyi tercatat sebagai sosok peraih “Nobel Perdamaian” diam seribu bahasa soal kejahatan kemanusiaan di Rohingya.
Nasib muslim Rohingya pun masih jauh dari kata ‘damai’. Konteks atau dalih apapun itu, Militerisasi massa tidak dibenarkan menyerang warga sipil dan menciderai hak-hak dasar muslim Rohingya. Seluruh Pemimpin negara dunia untuk pro-aktif melawan segala bentuk kekerasan. Bukan hanya masalah minoritas versus mayoritas, akan tetapi kekejaman ini sudah menyangkut nyawa Penduduk Etnis Rohingya di Myanmar.
Setidaknya melalui media ini saya turut prihatin atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya, semoga segera mendapatkan solusi terbaik agar genocida Etnis Rohingkya tidak berlarut-larut hingga mengancam ketenangan hidup warga sipil yang selama ini mereka jalani.
Langkah Pemerintah Indonesia menempuh cara diplomasi harus diapresiasi Masyarakat Indonesia, bukan saling debat kusir berbalas pantun. Merasa paling pintar, paling benar, dan paling besar. Hanya Alloh SWT yang berhak menyandang gelar maha pintar, maha benar dan maha besar. Mari wujudkan kemerdekaan dan penghormatan atas Hak Azasi Manusia (HAM) Etnins Rohingya di Myanmar.
Makassar, 8 September 2017
