“Kami juga mendorong pada daerah untuk membuat Perda Lingkungan. Kami menghimbau agar Perda yang dibuat tidak sekedar copy paste, karena setiap daerah punya karakteristik masing-masing”.
Kepala Pusat P3E Suma, Ir. Darhamsyah, M.Si, menghimbau agar pemerintah daerah sensitif dalam penggunaan air. Menurutnya, hampir semua daerah, misalnya di Kawasan Mamminasata mengalami defisit air yang cukup memprihatinkan. “Karena itu, Pemerintah Daerah harus sensitif dan harus sadar bahwa kita sedang diambang krisis air. Jangan sampai terlena dengan kondisi kita yang sedang defisit air. Kita masih diuntungkan dengan penggunaan konsumsi air mineral kemasan yang sesungguhnya diperoleh dengan biaya tinggi.
Itu kalau masih tersedia, bayangkan bila suatu saat nanti juga sudah mengalami kelangkaan. Oleh sebab itu, kota-kota di Indonesia harus menjadi “water sensitif city” atau kota yang sensitif terhadap air,” jelasnya. Menurut Darhamsyah, berdasarkan simulasi ketersediaan air yang dilakukan P3E Suma misalnya, menunjukkan bahwa ancaman krisis air akan terjadi di Kawasan Maminasata pada tahun 2035. “Ancaman Krisis air di Mamminasata bahkan bisa lebih para dari Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu, kami telah memberikan arahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar kita bisa membalikkan keadaan dengan surplus air di tahun 2035,” katanya. Jadi, pemerintah daerah harus mensinergikan agenda pembangunannya dengan kajian lingkungan yang ada.
Menurutnya, kajian lingkungan tidak untuk menghambat pembangunan. “Sebaliknya, dengan dokumen ketersediaan air yang kami berikan, itu dapat membantu suatu perusahaan. Sebab dengan begitu, ada jaminan bahwa bila investor itu meletakkan usahanya di titik yang tepat, maka bisa membuat usahanya berkelanjutan,” tegas Darhamsyah. Untuk mensosialisasikan dokumen ketersediaan air yang telah dibuat tersebut, Darhamsyah mengaku telah melakukan sosialisasi ke berbagai pihak. “Dokumen itu juga sudah kami serahkan kepada Gubernur Sulawesi-Selatan. Dan beliau sangat respek dan berjanji akan mempelajari dan menindaklanjutinya dengan SKPD terkait,” tambahnya.
Selain itu, kata Darhamsyah, pihaknya juga terlibat dalam “advokasi kebijakan’, dengan mengikuti Musrenbang provinsi maupun forum-forum asosiasi pemerintah kabupaten dan kota. Hal itu dilakukan, katanya, dalam rangka mensosialisasikan hasil kajian ketersediaan air. “Kami juga mendorong pada daerah untuk membuat Perda Lingkungan. Kami menghimbau agar Perda yang dibuat tidak sekedar copy paste, karena setiap daerah punya karakteristik masing-masing. Tetapi melalui kajian secara mendalam. Yang paling penting adalah bagaimana mengatur agar setiap penyelenggara usaha tidak mengganggu kualitas lingkungan hidup,” jelasnya.
Dalam upaya menjaga ketersediaan air, Darhamsyah menyarankan agar daerah dapat mengoptimalkan air hujan. Jadi, harus ada penampungan air hujan, katanya, baik itu dengan membuat cekungan air atau memperbanyak biopori. “Selain itu, harus ada kerja kolaboratif dari semua pihak untuk mengurangi penggunaan air tanah yang berlebihan,” paparnya.