[caption caption="Dokumen Pribadi/Subhan"][/caption]Pembantu presiden satu ini rupanya tak pernah jera membuat sensasi. Sebelumnya telah membekukan aktivitas PSSI, saking keukehnya seorang Jendral Agum Gumelar dibuat patah arang oleh Menpora, kekolotan hati pembantu presiden satu ini cukup konsisten, figure sensasional sering menjadi tranding topic sosial media ini bernama Imam Nahrowi.
Kini, berulah tingkah bak “pahlawan” kesiangan demi pembalap Rio Haryanto. Menpora meminta gaji PNS di Indonesia dipotong, ini kan akal bulus Menteri. Bagaimana dengan olahraga lain seperti sepakbola, tinju, angkat besi, atletik dan sebagainya, mendapat perlakuan serupa dong pak, jangan pilih kasih justru hal konyol ini akan menimbulkan kesenjangan sosial akut. Bukan hanya Rio Haryanto masih banyak cabang olahraga membutuhkan “uluran tangan” dari pemerintah, termasuk bencana alam nasional.
Kiprah Rio Haryanto di ajang F1 memang cukup diakui membanggakan nama besar Indonesia, dengan adanya wacana Menpora memotong gaji PNS guna mendanai Rio tidak sedikit keikutsertaan Rio dalam seri balapan Formula F1 tahun 2016 membutuhkan dana sebesar 15 juta euro (sekitar Rp226 miliar). Terlalu berlebihan, Menteri pemuda dan olahraga Imam Nahrawi tetap meminta agar gaji setiap pegawai negeri di Indonesia dipotong untuk membantu pembalap Rio Haryanto di ajang Formula 1.
Sebagai PNS/ASN dengan gaji tiap bulan terpotong untuk cicilan kredit, kini diwacanakan “pemotongan gaji" untuk balap F1, saya dan mungkin pegawai lain yang senasib tentu sangat keberatan dengan ide sensasional tersebut, bahkan diluar logika sebagai manusia. Sejauh ini Pertamina selaku sponsorship telah menyediakan 5 juta euro, sehingga pemerintah harus menambal kekurangannya yaitu 10 juta euro yang akan ditambal dari APBN dan sumbangan masyarakat.
Masya Alloh betapa mirisnya melihat “kekayaan” alam negeri kita diambil oleh perusahaan asing sebesar-besarnya, apalah daya untuk kemakmuran rakyat saja sudah sekarat, kemana larinya tuh pajak. Menurut saya dengan mengumpulkan "KOIN BUAT RIO" lebih realistis pak Nahrowi.
Harapan Menpora agar masyarakat “jangan melihat angka 50 miliar tapi pada dampak keikutsertaan Rio Haryanto dalam ajang seri balapan F1,” sama halnya jangan melihat angka yang di KORUPSI tapi lihat dampak KORUPSI, terhadap kesejahteraan ASN/PNS justru menciptakan orang miskin baru, sama kan?
Bagaimana seorang Menpora sebagai publik figure mengambil kebijakan sangat tidak bijaksana, merangsang kesenjangan dengan memaksa pemotongan “gaji” setiap pegawai negeri untuk kegiatan ajang F1 justru 'tidak etis'.
Sampai dimana kekuatan langkah Menpora mampu “meminta-minta” agar pejabat dan pegawai negeri dilingkungan kementeriannya untuk secara sukarela menyisihkan gajinya. Baru di Kabinet Kerja terjadi keganjilan demi keganjilan terjadi, hingga perang urat syaraf sesama menteri ramai dipemberitaan, bisa “dipertanyakan” kapasitas, kapabilitas, elektabilitas mereka sebagai “pejabat publik.”
Hai!!! masyarakat laki-laki maupun perempuan mengaku cinta sepakbola nasional sejati, mana ekspresi kalian, lantangmu dinanti. Mari berjuang bersama-sama, Rio saja bisa dapat kucuran dana, masak sepakbola “dianiaya”, apa tega, kalian melihat generasi emas sepakbola musnah tanpa perlawanan, hingga mengharuskan pemain tim nasional indonesia seperti Tibo dan Patrck “invasi” ke Timor Leste demi mengasah keterampilan menggocek si kulit bundar, keberlangsungan layak hidup. Ini realita mengenaskan depan mata bukan talkshow atau sandiwara.
Fenomena lain bagi khalayak ramai perlu ditunggu SESUMBAR Menpora akan "melepas gajinya" untuk membantu agar Rio Haryanto dapat berkiprah di ajang seri balapan F1.
Kata Kepala Komunikasi publik Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto,"Pak menteri akan melepas gajinya, yang akan diumumkan minggu depan," layak kita apresiasi “kejantanan” Menpora. Salut pak!!!
Hanya karena seorang Pembalap F1 Rio Gaji PNS mau dipotong. Apa korelasinya Rio, terhadap kesejahreraan PNS. Urusan dengan PSSI saja belum kelar mau main potong memotong gajinya PNS belum tentu rela, buat sandang-papan-pangan saja susah kok mau jadi “Pahlawan Kesiangan.”
Masih banyak pengusaha kaya indonesia untuk dimintai “dana” baik itu berdomisili di dalam negeri maupun luar negeri, bisa juga dana tersebut diambil dari hasil “tangkap tangan” KPK atas tindak pidana KORUPSI nominal sudah dipastikan mencukupi kok wi, bahkan lebih rasional pundi amal Rp. 200,- hasil “plastik berbayar” dimanfaatkan untuk F1, ketimbang “nyunat” gaji PNS.
Blusukan beliau memang dianggap “kakap” malah cari muka di dewan segala, agar mendapat restu mendanai Rio dengan niat “baik" memotong gaji seluruh PNS, sungguh keputusan mengada-ngada terlalu berlebihan. Tidak manusiawi. Ini sama halnya judi. Parah, Pak Presiden tolong jangan restui, agar tercipta gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertoraharjo di negeri yang kekayaan alam nyaris punah ini.
Sebagai alat modal seorang pejabat berdedikasi tinggi terhadap olahraga bahwa beliau sudah berbuat banyak bagi negeri ini. Bisa juga dikatakan sekedar memamerkan dengan sikap naif bahwa apa yang dikerjakannya tidak relevan dengan jabatannya, “menjual diri” menjadi “pahlawan” agar namanya dikenang orang sebagai modal untuk meraih popularitas.
Tidak ada yang berani melarang wacana menteri, tidak ada yang bakal menghalanginya, tapi perlu diingat jika ingin menyumbangkan sesuatu yang urgens dan memberi manfaat bagi insan olahraga. Adakah kekuatan individualistis yang dominan dipancarkan dari balik kebaikan itu, untuk mengajak orang banyak berbuat baik itu penting, tapi jauh lebih baik menjadi orang yang penting di mata masyarakat. Kalau tidak, semua itu hanya cerminan ambisi pribadi untuk memuaskan diri sendiri, bukan audiens.
Hmm... Semoga saja dengan wacana Menpora tersebut, tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan ujian ini semoga menjadikan PNS sadar, bahwa keberadaan PNS masih dibutuhkan, termasuk mendanai Rio pada ajang balap F1, harus lebih mensyukuri kedudukannya sebagai abdi negara yang profesional, integritas dan amanah dalam menjalankan fungsi, peran dan tugas serta menjadikan dirinya lebih produktif tanpa merugikan orang lain, kecewa dengan kebijakan yang tidak populer tersebut.
Makassar, 04 Maret 2016
