Lembaga Pengelolahan Keuangan publik islam
1. Â Â Â Â Â Â Baitul Maal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusu mengenai segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.
2. Â Â Â Â Â Â Kelembagaan Baitul Maal Rasulullah dibantu para sahabatnya mencatat langsung dan membagikannya yang berhak. Pembagian ini dilakukan sejak masa rasulullah.
Adanya keuangan publik di Indonesia sangat penting bagi tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang masih rendah, seperti banyaknya kemiskinan dengan tingkat penurunan yang rendah, adanya korupsi yang terjadi pada bidang pemerintahan, pendapatan nasional yang tidak merata, pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan penyimpangan anggaran. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan publik yang lebih mendalam. Oleh karena itu pengelolaan keuangan publik sangat penting bagi kehidupan masyarakat untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat.
Pengelolaan keuangan publik di Indonesia seharusnya dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab, apalagi dalam mengelola sistem keuangan negara yang  dimana sistem keuangan negara ini menjadi unsur pokok terselenggaranya pemerintah negara agar tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran negara. Agar arus keuangan jelas dan dipertanggungjawabkan maka dibentuklah satu badan yang bertugas sebagai pemeriksa yang berlandaskan UU yang berlaku dan standar yang ditetapkan. Penyusunan standart pemeriksaan tentu memerlukan sebuah acuan dimana untuk hal ini dibuatkan kerangka konseptual pemeriksaan yang disebut kerangka konseptual. Kerangka konseptual inilah yang mendasari Standart Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN ditujukan sebagai penyusunan standart pembukuan,pengguna laporan hasil pemeriksaan (PLHP), BPK dan pihak lainnya.
Jenis audit keuangan negara ada 3 :
1. Audit Laporan Keuangan
Objek audit Laporan keuangan ini adalah LRA, Neraca, Laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kriteria yang di gunakan yaitu standar akuntansi pemerintah, prinsip-prinsip pengendalian intern, peraturan perundang-undangan.
2. Audit Kinerja
Objek audit kinerja ini adalah kegiatan,program dan sistem pengendalian intern pemda. Aspek-aspek kinerjanya dilihat dari segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Kriteria dari audit kinerja berupa standar pelayanan minimal, key performance indicators, standar jinerja, best practice, dll. Laporan hasil audit ini berupa kinerja memuat temuan,kesimpulan dan rekomendasi
3. Audit Tujuan Tertentu
