Yakin Masih Mau Pungli? Tak Ada Kompromi Lho!

Pria berkacamata dengan kemeja putih turun dari mobilnya. Rombongan lain di belakangnya kemudian mengikuti. Ia berjalan menelusuri peti-peti kemas yang berbaris tersusun rapih. Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi atau akrab dipanggil Pak BKS ini mendatangi pelabuhan peti kemas di Samarinda.

Bukan kunjungan biasa, kedatangan Menhub BKS ingin melihat langsung kondisi pascaperistiwa operasi tangkap tangan (OTT) Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli kepolisian atas dugaan pungutan liar (pungli) pelabuhan. Praktik ilegal ini mengakibatkan biaya bongkar peti kemas melambung sangat tinggi. Ini yang membuat pengusaha menjerit.

“Saya sangat menyesali kondisi ini,” kata Menhub BKS saat berkunjung ke sana.

Pantas kalau Pak BKS kecewa dengan dugaan aksi premanisme tersebut. Bagaimana tidak, ternyata modus dari pungli tersebut adalah dengan cara memeras pada pengusaha yang hendak melakukan bongkar muat barang. Pelaku-pelaku ini menetapkan tarif buruh secara sepihak. Pun nominalnya tak tanggung-tanggung.

Sebelumnya, Polri melakukan penggeledahan pada hari Jumat (17/3) di beberapa titik antara lain Kantor TKBM Komura, PT PSP, dan Pelabuhan Palaran. Hasilnya, uang tunai senilai Rp 6,1 miliar. 

Kalau berdasarkan keterangan sementara pihak kepolisian, pungli tersebut untuk membayar buruh. Faktanya berbeda, pekerjaan di sana lebih banyak menggunakan mesin ketimbang tenaga manusia sehingga tak ada toleransi lagi.

“Saya mengapresiasi tindakan Bareskrim Polri terhadap OTT di Pelabuhan Palaran dan saya minta agar tidak segan-segan menindak segala bentuk pungutan liar,” ujar pak menteri.

Sejumlah demonstran melakukan unjuk rasa menolak pungutan liar. Sumber: Tempo.co

Polisi mengamankan 13 pelaku atas praktik liar ini. Di sana, BKS menyatakan akan melakukan tindakan tegas jika terdapat pegawai Kementerian Perhubungan yang ikut terlibat dalam OTT di pelabuhan tersebut. Ini menjadi komitmen Menhub dalam memberantas pungli, karena hal ini memiliki dampak besar, dan jelas merugikan pengusaha.

Pungli bisa berakibat pada competitiveness bongkar muat dan angkutan logistik barang. Kalau kata BKS, bisa melemahkan perekonomian Indonesia. OTT ini tentu menjadi pelajaran bagi semua pihak. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatiannya terhadap kejadian OTT dan meminta agar kejadian seperti ini tidak terulang.

“Bapak Presiden selalu mengingatkan agar kita dapat meng-improve diri menjadi lebih baik agar tidak ada peristiwa OTT lainnya. Oleh karenanya kita support Polri untuk menindaklanjuti kasus ini sampai tuntas,” jelas Budi Karya Sumadi.

Dengan lebih mengoreksi diri, tentunya kata BKS akan tercipta pelayanan good governance sehingga iklim investasi bangkit tak tanggung-tanggung. Ke depan, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan menyusun aturan baru agar kepabeanan lebih mudah dan murah. Angka Rp 6,1 miliar ini baru yang ketahuan, bagaimana selain itu?

Terminal Peti Kemas Tanjung Priok. Sumber: Antarafoto.com

“Masih banyak pelabuhan lain yang mungkin melakukan tindakan yang tidak layak dan efisien. Uang tunai Rp 6,1 miliar hasil OTT itu belum terhitung dengan total kerugian negara yang diakibatkan karena pungli semacam ini,” tambah dia

BKS memang sangat berkomitmen memerangi penyimpangan-penyimpangan semacam ini. Belum lama ini, Menhub era Kabinet Kerja Jokowi mendatangi KPK. Kalau kebanyakan pejabat dan elite di negeri ini datang ke sana saat ketiban ‘sial’, Budi Karya malah berbeda. Ia ingin mengantisipasi nasib buruk terjadi atas proyek-proyek instansinya.

Mungkin sebagian orang menghindari bertemu dengan KPK, BKS malah berkomunikasi dengan Ketua KPK, orang nomor satu di lembaga tersebut. Ia justru banyak cerita tentang pengerjaan pembangunan infrastruktur yang nilainya triliunan rupiah seperti, MRT (Mass Rapid Transit), LRT (Light Rapid Transit) sampai jembatan timbang.

Untuk jembatan timbang di beberapa daerah, menurut Pak BKS, sudah terlalu banyak pungli. Misal saja, truk yang membawa muatan dengan tonase di luar standar dibolehkan melintas dengan hanya membayar sejumlah uang kepada oknum petugas di sana. Itulah mengapa, ia ingin mengambil alih tugas pemerintah daerah tersebut.

“Itu bisa diberikan kepada BUMN atau swasta yang jelas memiliki kapasitas serta mampu bekerja dengan disiplin untuk menghindari masalah-masalah ini,” ujar dia.

Bukan tanpa solusi, Menhub melalui jajarannya tengah menggarap secara optimal layanan transportasi laut. Dengan mengangkut barang lewat jalur tersebut, maka ongkos pengusaha angkutan logistik peti kemas semakin terjangkau. Namun, masalah di Kaltim ini tentu menjadi bahan pertimbangan masak-masak mereka.

Aksi premanisme memang di mana-mana. Bukan hanya di laut, tapi juga di darat. Untungnya Menhub bersikap tegas. Pun Polri bersama Tim Saber Pungli Samarinda benar-benar sigap. 

Hal ini tentu membuat para oknum pelaku pungli berpikir ulang bila ingin berbuat macam-macam. Awas. Mata telinga orang-orang yang ingin membagun birokrasi bersih, ada di mana-mana.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan Tanjung Perak Surabaya. Sumber: Pelindo.co.id

Tak perlu lagi takut mengadu. Pemerintah sekarang lebih cekatan. Mereka langsung bergerak saat mendapat laporan. Belum lagi, Menhub BKS benar-benar punya komitmen. Ketahuan pungli, sikat. Ini bukan lagi waktunya bermain-main dengan proyek pemerintah. Penyimpangan-penyimpangan, biarpun receh, pasti kena sanksi, baik moral dan pidana.

Ingat apa kata Presiden RI Jokowi ketika di Singkawang Sabtu (18/3) kemarin? “Hati-hati yah,” memberikan peringatan kepada para oknum pelaku pungli. “Saya ingatkan agar semuanya hati-hati, layani dengan baik, layani dengan cepat karena yang namanya saber pungli itu bekerja,” tambah Presiden. Yakin masih mau melakukan pungli?