Film drama Korea memang sedang 'booming' sekarang ini. Kayaknya, hampir semua kaum hawa di Indonesia, tak terkecuali di belahan dunia, mulai dari remaja sampai dewasa, mengagung-agungkan romantika cinta dari negeri gingseng tersebut.
Bicara soal film Korea, hari ini pada Selasa (21/2) Indonesia kehadiran tamu besar asal negara tersebut. Tapi, tujuannya bukan untuk tinjau lokasi menggelar konser K-Pop (Korean Pop) di Jakarta. Bukan juga sekedar survey lokasi ‘shooting’ lho.
Tamu ini bukan sutradara film. Lalu siapa? Dia adalah Ki Tack Lim. Tapi jangan cari namanya di deretan pemain film ngetop Korea ya, sebab, pria ini adalah Sekjen International Maritime Organisation (IMO), sebuah badan khusus di PBB (Persatuan Bangsa-bangsa).
IMO adalah organisasi yang menangani masalah kemaritiman, spesifiknya di bidang keselamatan, keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut. Jadi, ini resmi urusan kenegaraan.
Sekjen IMO ini melakukan kunjungan resmi pertama kali ke Indonesia sejak menjabat pada 2015. Kedatangannya ke Indonesia merupakan kunjungan balasan atas kehadiran Presiden RI di London pada April 2016 lalu di Sidang IMO.
Dimana, ketika itu orang nomor satu di Indonesia, Joko Widodo, menjadi pembicara soal Marine Environment Protection Committee (MEPC) ke-70 terkait kebijakan maritim Indonesia.
Ki Tack Lim tiba di Jakarta pada Senin, (20/2) kemarin. Ia rencanannya akan bersama Presiden RI menghadiri Fourth World Ocean Summit yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 s.d. 24 Februari 2017 di Nusa Dua Bali. Lalu kemana Sekjen IMO hari ini?
Sebelum ke Pelabuhan Tanjung Priok, Ki Tack Lim bertemu dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta pukul 08.00 pagi tadi. Kalau kata Menhub Budi, kunjungan ini sangat strategis terkait pembangunan transportasi laut.
"Ini kesempatan Indonesia menunjukkan eksistensi dan komitmennya dalam upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim," tambah Budi.
Indonesia, seperti kita ketahui bersama, sejak era Pemerintahan kabinet kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, memiliki terobosan visi kemaritiman yang sangat ideal untuk negara kepulauan seperti Indonesia.
Pak Presiden ingin mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Yakni sebuah negara maritim yang maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.
Makanya, sistem transportasi laut mulai dikembangkan. Istilahnya, Tol Laut. Program ini memang dirancang untuk kebutuhan nasional negara kita. Agar ada keseimbangan harga antara barat dengan timur Indonesia. Selama ini perkembangan ekonomi kita hanya terpusat di Jawa, kan?
Tak salah kalau Sekjen IMO Ki Tack Lim sendiri mengapresasi pidato Presiden Joko Widodo di London kemarin, ia salut atas apa yang menjadi perhatian Indonesia sekarang ini.
Pertanyaan kenapa IMO? Eits, jangan salah. Indonesia pertama kali mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota dewan kategori C (negara kepulauan) pada tahun 1973 - 1979. Kemudian berlanjut lagi pada 1983 sampai sekarang ini. Begitu sejarahnya.
Kita juga menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang paling banyak meratifikasi Konvensi IMO, serta telah memperoleh banyak manfaat dalam rangka menjaga keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia.
Hingga saat ini Indonesia telah meratifikasi 27 konvensi yang merupakan aturan di bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut. Terdiri dari 6 konvensi utama dan 21 konvensi turunan. Hasil konvensi ini juga diadopsi sebagai aturan perundang-undangan kita.
Pada tahun ini, masa keanggotaan dewan di IMO akan habis, pun Indonesia salah satunya. Makanya, Menhub Budi Karya menyatakan, pentingnya pencalonan kembali Indonesia, karena erat kaitannya dengan implementasi program konektifitas negara kita sebagai poros maritim dunia.
Sekjen IMO Ki Tack Lim menegaskan, Indonesia adalah negara anggota IMO yang sangat penting dan aktif, dan para anggota IMO dan Sekretariat IMO memandang, kontinyuitas keanggotaan Indonesia sebagai anggota dewan IMO akan sangat diperlukan oleh organisasi.
Indonesia disarankan juga terus melakukan presentasi di berbagai kesempatan pertemuan IMO guna mempromosikan kelebihan dan keunikan kebijakan maritimnya. Sebab, pada pemilihan tahun ini diperkirakan jumlah calon akan lebih banyak empat negara dari 20 lowongan kursi yang tersedia.
Tapi, kok rasanya saya optimis Indonesia bisa bergabung lagi di keanggotaan IMO. Sebab, saat melangsungkan pertemuan tadi, Menhub Budi Karya sempat berbincang-bincang banyak dengan Sekjen Ki Tack Lim. Apa aja sih omongan mereka?
Menhub mengusulkan adanya kerjasama Indonesia dan IMO untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, penguatan penetapan regulasi serta bantuan teknis untuk penguatan standar keselamatan kapal rakyat. Ini masih jadi tumpuan utama konektifitas antardaerah kepulauan.
Pembantu Presiden di bidang perhubungan ini juga meminta dukungan IMO atas upaya Indonesia dalam peningkatan daya saing pelabuhan Indonesia.
Beberapa pelabuhan tersebut misalnya, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak (Jawa Timur) Kuala Tanjung (Sumatra Utara) dan Bitung (Sulawesi Utara), khususnya dalam peningkatan jasa transshipment dan peningkatkan fungsi sebagai pelabuhan HUB.
"Pihak Indonesia juga telah berbicara dengan Malaysia dan Singapura tentang upaya kami untuk meningkatkan jasa pelayanan, pemanduan untuk keselamatan pelayaran Internasional di Selat Malaka," ujar Budi saat berbincang dengan Ki Tack Lim.
Sekjen IMO jelas menyambut baik sejumlah usulan dari Menhub Budi ini. Ia langsung meminta direktur terkait di IMO untuk membantu Indonesia dalam meningkatkan regulasi keselamatan pelayaran kapal rakyat.
Ia juga mendukung upaya peningkatan jasa pelabuhan agar mampu bersaing. Menjadi penting penguatan tata niaga jasa logistik dalam penguatan daya saing pelabuhan.
Pun atas upaya Indonesia untuk memperkuat kerjasama dengan Malaysia dan Singapura (sebagai littoral states) untuk penyediaan pelayanan pemanduan untuk keselamatan pelayaran di Selat Malaka, Ki Tack Lim dengan senang hati siap memberikan dukungannya.
Bukan hanya dari perwakilan Indonesia, pun Sekjen IMO punya permitaan agar Indonesia berpartisipasi aktif dalam pertemuan IMO membahas pengurangan emisi CO2 dalam pelayaran.
Menhub Budi Karya menegaskan, sesuai dengan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Paris Agreement mengenai Perubahan Iklim, maka Indonesia akan senantiasa mendukung program IMO untuk mengurangi emisi CO2 dalam pelayaran Internasional.
Bila sudah ada suasana positif dan saling memberi dukungan seperti, apa betul Indonesia gagal masuk menjadi anggota dewan IMO? Tapi, benar. Indonesia pernah gagal dua periode di tahun 1979 – 1981 dan 1981 – 1983. Semoga tidak untuk kali ini.
Agar, apa yang menjadi visi misi pemerintah dan harapan kita semua sebagai bangsa, bisa segera terwujud. Indonesia menjadi poros maritim dunia.
Tak mengapa rasanya bila para ‘ladies’ kekinian di Indonesia tergila-gila dengan drama Korea, selama tak sampai kehilangan jati diri dan identitas bangsa. Tapi, untuk masalah satu ini, semua negara, termasuk Korea harus berpusat ke Indonesia dalam bidang kemaritiman, setuju?
