Sikap pragmatis inilah yang juga mendasari pernyataan Prabowo supaya masyarakat menerima uang dan sembako sebab itu adalah hak rakyat yang harus dikembalikan kepada rakyat pula. Pragmatisme untuk mendulang manfaat 'citra' dekat dengan rakyat ini, bahkan berani dikeluarkan Prabowo, walau sudah jelas melanggar UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berisi penerima dan pemberi uang gelap sama-sama diganjar hukuman penjara dan denda minimal Rp. 200 juta.
Pragmatisme pula yang membuat Fadli Zon, kader Gerindra, berteriak politik uang adalah penodaan demokrasi di tahun 2017 namun berubah menjadi apologis dan membingkai partainya sebagai korban, saat Prabowo mengeluarkan ajakan menerima 'serangan' politik uang dalam kampanye.
Dengan demikian, jauh lebih tepat untuk menyebut penerimaan uang dan sembako dalam kampanye politik sebagai penyelewengan alih-alih mengembalikan hak rakyat. Rakyat seharusnya disarankan untuk melaporkan penyelewengan, dan tidak melaksanakan saran Prabowo.
Arikel ini pertama kali tayang di Pinterpolitik.com
