Nah, bagi Prabowo cara mengembalikan kembali hak rakyat adalah dengan mengambil uang dan sembako saat masa Pilkada.
Narasi rakyat susah dan pemerintahan gagal yang kerap dibawanya memang kontras bila dihadapkan oleh fakta kegagalan dirinya mensejahterakan karyawan pabriknya. Di tahun 2014 lalu, sejumlah karyawan pabrik yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kertas Nusantara (SKPN) dan Serikat Perkayuan dan Kehutanan PT Kertas Nusantara, mengadukan belum adanya pembayaran gaji selama beberapa bulan.
Hingga 2018, permasalahan ini bahkan masih terus ada, sebab beberapa karyawan sampai menyatroni DPR untuk menyampaikan protes. Protes yang diajukan berubah, bukan lagi beberapa bulan gaji mereka tersendat, tetapi sudah empat tahun lamanya. Kontras antara isi pidato dan perilaku yang dijalani soal kesejahteraan rakyat ala Prabowo, memang bisa dipahami. Dan oleh karena itu, makin kuat pula untuk tak dibenarkan sama sekali.
Bila kembali dalam konteks politik uang dan kekuatan kapital dalam politik, Bradley A. Smith dalam The Power of Political Money is Overrated secara tegas menyatakan uang sangatlah penting dan perlu. Uang dapat memuluskan calon kandidat menjaring massa lebih banyak dan meluaskan komunikasi. Bradley tak menampik bahwa kekuatan kapital-lah, salah satu indikator yang menyebabkan Trump menang sebagai Presiden AS.
Tetapi tentu saja, konteks 'uang' yang dimaksud oleh Bradley dan Prabowo berbeda. Uang yang dimaksud Bradley memang kekuatan kapital yang berasal dari kantong kelompok kandidat dan penggalangan dana, sementara Prabowo sudah 'melenceng' pada politik uang berupa sogokan yang jelas dilarang dalam Undang-Undang.
Jika demikian, Prabowo makin menguatkan saja mitos Pilkada adalah sama dengan bagi-bagi uang, yang salah satunya diistilahkan dengan serangan fajar. Pria berusia 66 tahun tersebut juga tak bisa menjamin, bila masyarakat yang menerima 'serangan' politik uang, mampu mempertahankan pilihan kandidat politiknya dan tidak terpengaruh atas serangan fajar tersebut.
Prabowo Ajak Rakyat Pragmatis?
Tak bisa dipungkiri memang, pragmatisme menjadi salah satu cara membaca dinamika politik dalam negeri. Kacamata ini tak hanya bisa melihat bagaimana partai politik yang terpolarisasi sengit di DKI Jakarta, malah asyik bergandengan di Pilkada daerah, tetapi juga menelisik motif 'saran' Prabowo untuk menerima uang dan sembako kampanye, yang jelas merupakan bentuk pelanggaran.
Dalam tradisi pemikiran filsafat, pragmatisme memang dipahami sebagai bentuk pemikiran yang menolak gagasan bahwa pikiran manusia dapat menjelaskan, merepresentasikan atau memotret realitas secara objektif dan apa adanya. Pemahaman atas realitas atau fenomena hanya bisa dibenarkan bila menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Bila pengertiannya direduksi, pragmatisme memang lekat dengan keuntungan atau manfaat yang didapat seseorang.
Nah, bila dikerucutkan kembali ke ranah politik, sikap pragmatisme ini tidak mengenal fanatisme ideologis apapun. Menurut Yeremia Jena, akademisi dan filsuf dari Universitas Atma Jaya, pragmatisme politik membuka ruang sebesar-besarnya bagi tiap individu untuk memahami dinamika politik berdasarkan manfaat, terutama manfaat jangka pendek.
