Sehingga Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ini merupakan satu siklus dari hulu sampai ke hilir. Seluruh tahapan mulai perencanaan sampai dengan evaluasi pelaporan dilakukan secara sinergi disesuaikan dengan bidang tugas pokok dan fungsi kewenangan masing-masing demi keadilan dan kesetaraan gender.
Kementerian Keuangan merupakan salah satu National Gender Driver berkomitmen sebagai perumus kebijakan penganggaran nasional yang responsif gender telah dimulai sejak lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L yang didalamnya juga mengatur terkait kebijakan responsif gender yang melekat pada siklus perencanaan dan penganggaran nasional.Â
Hal ini dimaksudkan agar alokasi pembangunan nasional memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan termasuk didalamnya mengatur kebutuhan dan aspirasi kelompok masyarakat rentan.
Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator dalam peningkatan kualitas SDM.Â
Upaya dalam kesetraan gender di berbagai bidang pembangunan salah satunya dilaksanakan dalam sektor keuangan, dimulai dari upaya mengintegrasikan persepsi gender pada siklus keuangan nasional yaitu APBN sebagai rencana keuangan pemerintah nasional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan sarana yang efektif dalam mengarahkan negara untuk mencapai tujuan.
Definis Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PRRG) adalah upaya mempercepat implementasi PUG dengan cara mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran di sektor-sektor pembangunan.
Urgensi dengan diterapkannya Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PRRG) adalah:
- Perencanaan dan Penganggaran lebih efektif.
- Pada saat analisis gender dilakukan pemetaan peran kondisi kebutuhan serta permasalahan baik laki-laki atau perempuan. Analisis gender akan menguraikan dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam penetapan program atau kebijakan kegiatan.
- Mengurangi kesenjangan penerima manfaat.
- Dengan melakukan analisis gender dapat diidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan untuk membantu para perencana maupun pelaksana kegiatan dalam menemukan solusi dan sasaran yang tepat dalam rangka menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda sehingga hasil pembangunan dapat bermanfaat secara lebih adil.
Syarat-syarat agar Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dapat diimplementasikan adalah:
- Mendapat dukungan dan adanya  komitmen pimpinan.
- Lebih memfokuskan pada kebijakan prioritas nasional dan pencapaian SDG's serta bersifat pelayanan pada masyarakat.
- Tersedianya data terpilah.
Adapun manfaat dari Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah:
- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan tentang pentingnya akomodasi isu gender sesuai dengan dan fungsi Kementerian/Lembaga.
- Meningkatkan efisisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam mewujudkan kesetaraan gender.
- Menjamin alokasi anggaran pembangunan memberi manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan.
- Menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki, perempuan dan kelompok rentan dalam belanja/pengeluaran.
Hasil dari Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PRRG) adalah menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang melekat pada struktur anggaran (Program, Kegiatan Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output) pada RKA-KL.
Apa yang dimaksud dengan Anggaran Responsif Gender (ARG)?
