Mohon tunggu...
Korwil Brigade PII Banten
Korwil Brigade PII Banten Mohon Tunggu... Jurnalis - Dikelola Oleh Pjs. Komandan Brigade PII Banten Hery Yuanda

Akun berita terlengkap seputar kegiatan Brigade Pelajar Islam Indonesia atau PII dan Rilis Resmi kegiatan PII

Selanjutnya

Tutup

Halo Lokal

Kader Pelajar Islam Indonesia se-Nasional Gelar Diskusi Filsafat Hukum

8 September 2024   23:24 Diperbarui: 8 September 2024   23:25 20
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

NASIONAL – Alumni Advance Leadership Training (ALT) dan Pendidikan Instruktur Dasar (PID) Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Barat yang terdiri dari berbagai wilayah di Indonesia, mengadakan Diskusi Filsafat Hukum Virtual dengan tajuk "Supremasi Hukum di Tengah Multidarurat" melalui Google Meeting, Minggu (8/9/2024). 

Diskusi ini dihadiri oleh sekitar 30 peserta dan merupakan bagian dari implementasi ilmu yang diperoleh selama kegiatan ALT dan PID PII Jabar, yang berlangsung dari 3 Agustus hingga 16 Agustus 2024. Acara ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi serta memperdalam pemahaman peserta mengenai isu-isu hukum di Indonesia.

Diskusi dipimpin oleh moderator Nafiatul Rahma yang merupakan Kepala Departemen Ta'lim Kaderisasi PW PII Jakarta dan yang menjadi pemateri atau pemantik pada diskusi tersebut adalah Dede Muhtadin, Ketua Umum Pengurus Daerah PII Kota Surabaya, dan Destu Rizky Syahputra, Pj. Komandan Brigade PII Lampung. Keduanya membahas tantangan utama terkait supremasi hukum di Indonesia yang dianggap mengalami kemerosotan di tengah situasi multidarurat. 

Mereka mengungkapkan keprihatinan tentang bagaimana hukum di Indonesia seringkali tidak dapat diterapkan secara konsisten dan sering dimanipulasi untuk kepentingan tertentu.

Dede Muhtadin menjelaskan bahwa sistem hukum Indonesia saat ini menghadapi krisis relevansi dan integritas. 

“Hukum kita sering tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ada banyak kasus di mana hukum dimainkan oleh berbagai pihak, mengakibatkan penegakan hukum yang tidak adil dan tidak konsisten,” tuturnya. 

Dede menekankan perlunya reformasi yang mendalam untuk mengembalikan supremasi hukum yang sebenarnya.

Destu Rizky Syahputra juga menambahkan bahwa situasi multidarurat yang meliputi berbagai krisis sosial, ekonomi, dan politik memperburuk masalah penegakan hukum. 

“Dalam konteks multidarurat ini, hukum tidak hanya harus adaptif, tetapi juga harus mampu menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Namun, seringkali hukum di Indonesia malah menjadi alat untuk kepentingan tertentu,” katanya.

Pembukaan Diskusi Filsafat Hukum (Foto:Dok) 
Pembukaan Diskusi Filsafat Hukum (Foto:Dok) 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Halo Lokal Selengkapnya
Lihat Halo Lokal Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun