Menimbang-nimbang Kabinet "Gemuk" Prabowo-Gibran

Hari ini, Minggu 20 Oktober 2024, adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari ini kita resmi dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden baru periode 2024-2029, setelah Prabowo-Gibran dilantik di gedung MPR RI siang tadi menggantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, Jokowi - Ma'ruf Amin.

Ada presiden dan wakil presiden baru, berarti juga ada susunan kabinet baru. Sudah beberapa hari ini topik mengenai siapa saja gerangan yang akan mengisi posisi menteri dan pemimpin lembaga negara setingkat menteri ramai diperbincangkan. 

Sejumlah prediksi wajah baru kabinet beredar di masyarakat, seiring pemberitaan mengenai para tokoh dari berbagai latar belakang yang diundang untuk melakukan pertemuan dengan Bapak Prabowo.

Malam ini rasa penasaran seluruh bangsa Indonesia terpuaskan setelah Presiden Prabowo mengumumkan susunan kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih usai jamuan makan malam bersama sejumlah tamu negara. 

Dalam kabinet baru ini sejumlah nama masih dipertahankan, seperti Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, tapi sebagian besar nama-nama menteri di kabinet diisi oleh nama-nama baru.

Di luar wajah lama dan baru, ada hal menarik dari kabinet baru ini yaitu jumlah menteri dan menko yang lebih banyak dari kabinet sebelumnya. Jumlah total menko dan menteri sebanyak 48 orang, di luar para wakil menteri yang ada di kementerian-kementerian. Pada kabinet Indonesia Maju (2019 -- 2024), jumlah total menko dan menteri hanya sebanyak 34 orang. 

Penambahan kementerian pada kabinet Merah Putih ini disebabkan pemisahan bidang tugas pada beberapa kementerian seperti misalnya kementerian Koperasi dan UMKM menjadi kementerian koperasi dan kementerian UMKM, juga pemisahan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Jumlah menko juga menjadi 7 orang setelah pada kabinet sebelumnya hanya berjumlah 4 orang.  

Seberapa Efektif Kabinet Gemuk?

Struktur kabinet yang lebih gemuk ini sudah sering jadi pembahasan sebelumnya, seiring ramainya jumlah tokoh yang dipanggil bertemu Pak Prabowo. Pertanyaan lanjutannya adalah seberapa efektif kabinet gemuk ini membantu kepemimpinan Presiden-Wakil Presiden baru kita?

Jika berbicara dalam ruang lingkup manajemen strategis sebuah organisasi, seberapa efektif jumlah orang yang dilibatkan dalam struktur manajemen sangat ditentukan oleh visi, misi dan tujuan strategis organisasi tersebut. 

Struktur organisasi dan pengalokasian sumber daya manusia di setiap level manajemen baik manajemen puncak, menengah dan bawah, juga bidang-bidang kerja atau divisi, harus mengacu pada visi, misi dan tujuan strategis organisasi tersebut.

Idealnya, semakin kompleks permasalahan yang dihadapi organisasi dan semakin luas sektor usaha organisasi tersebut, semakin besar pula SDM yang harus dialokasikan. Hal ini berguna untuk memastikan setiap bidang kerja dikawal dengan baik oleh PIC yang telah ditunjuk. Isu dan pekerjaan yang dikelola dengan fokus penuh, tentu akan berbeda hasilnya jika dikelola dengan fokus yang terbagi-bagi.

Tapi melibatkan semakin banyak sumber daya termasuk SDM tentu punya konsekuensi bagi organisasi, yaitu birokrasi yang semakin panjang kali lebar dan biaya yang meningkat. Oleh karena itu setelah perencanaan strategis, pemangku kepentingan organisasi pada umumnya akan menghitung dengan teliti pengalokasian sumber daya untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis organisasi melalui perencanaan bisnis. 

Harus ada keseimbangan antara kiat mencapai target-target kinerja organisasi dan kemampuan organisasi untuk membiayai dirinya.

Harapan pada Kabinet Baru

Kembali ke kabinet baru. Tentu saja ilustrasi manajemen organisasi di atas tidak bisa disamakan begitu saja dengan manajemen negara. Apalagi kita sama-sama tahu, jabatan menteri di negara ini bukan saja jabatan manajerial tapi juga jabatan politis. Ada faktor-faktor lain, selain kapasitas, yang memengaruhi penilaian dan pertimbangan presiden dalam memilih menteri-menterinya.

Tidak usah heran sebagian masyarakat jadi menganggap kabinet gemuk ini hanya akan jadi ajang bagi-bagi kue kekuasaan saja tanpa banyak menghasilkan kinerja yang dibutuhkan masyarakat.

Memang ada sebagian menteri atau wakil menteri yang benar-benar berasal dari profesional murni, tapi banyak juga yang berlatar belakang politisi dari kader parpol. Kita tidak bermaksud meragukan kapasitas dan profesionalitas mereka, hanya saja ada risiko konflik kepentingan bagi para menteri yang berlatar belakang politik. 

Tidak jarang dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya para menteri harus mengambil kebijakan-kebijakan yang krusial. 

Pada saat inilah para menteri berlatar belakang politik sering dihadapkan pada pilihan sulit, antara kemaslahatan masyarakat luas atau kepentingan elite parpol yang bersangkutan.

Bagaimanapun juga kita tetap berharap para menteri akan bekerja optimal membantu presiden dan wakil presiden terpilih menjalankan program-programnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam pidato perdananya sebagai presiden siang tadi, Prabowo sebenarnya sudah mengungkapkan misi dan visinya serta memberi penegasan mengenai kompleksnya masalah-masalah bangsa dan negara yang harus kita hadapi bersama-sama. Dari sudut pandang tersebut, mungkin kita memang butuh pasukan pembantu presiden yang lebih banyak.

Biaya untuk menggaji para menteri (dan wakil menteri) dan pejabat negara menjadi lebih besar alokasinya, ini sudah konsekuensi yang harus terjadi. Yang paling penting, kabinet gemuk benar-benar bekerja sesuai harapan untuk membawa bangsa kita lebih baik. Pidato presiden yang cukup "menggebrak" siang tadi mudah-mudahan diikuti dengan kinerja yang optimal dan "menggebrak" juga dari para menteri dan wakil menteri kabinet yang baru. Jika sebaliknya yang terjadi, kabinet gemuk memang mungkin hanya ajang bagi-bagi kue belaka. (PG)

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H