Beberapa waktu lalu Menkopolhukam, Prof. Mahfud MD mengeluarkan pernyataan bahwa ada pergerakan uang mencurigakan di Kementerian Keuangan yang sebagian besar berada di Ditjen Pajak dan Bea Cukai, sebesar 300 triliun rupiah. Pernyataan ini sukses menuai polemik. Sorotan mata masyarakat pun tertuju ke kementerian yang dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani tersebut.
Pernyataan tersebut tidak lepas dari tereksposnya LHKPN (yang dinilai janggal) salah satu pegawai kementerian keuangan pasca kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai kementerian tersebut. Kasus ini menjadi perhatian khalayak karena anak si pegawai kerap memamerkan barang-barang mahal di media sosialnya.
Angka 300T yang disebut Pak Menko pun dikonotasikan masyarakat sebagai angka tindak pidana kejahatan keuangan oleh oknum-oknum di lingkaran Kementerian Keuangan. Sejumlah warganet kembali menyebut-nyebut nama Gayus Tambunan yang kasusnya juga fenomenal pada masanya. Pun ajakan untuk tidak lapor pajak (mengingat bulan ini adalah tenggat waktu pelaporan SPT tahun 2022) juga bergulir. Singkat kata, Kemenkeu benar-benar jadi bulan-bulanan.
Sebagian masyarakat jadi menilai Sri Mulyani kurang becus memimpin Kementerian Keuangan. Malah percakapan mengenai desakan kepada Sri Mulyani untuk mundur beberapa kali jadi trending topic di lini masa Twitter.
Untunglah Menkeu dan PPATK bergerak cepat melakukan klarifikasi. Ivan Yustiavandana, Ketua PPATK, pada konferensi pers mengungkapkan 300T tersebut bukanlah korupsi atau TPPU pegawai Kemenkeu.
PPATK melaporkan kepada Kemenkeu setiap kasus yang terkait dengan perpajakan dan kepabeanan. Nah, akumulasi kasus-kasus tersebut yang mencapai 300T. Data oknum pegawai Kemenkeu yang melakukan TPPU atau korupsi juga disampaikan ke Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal. Tapi nilai uangnya pada kisaran ratusan miliar rupiah, tidak sampai triliunan. Dan ini pun sudah ditangani oleh Kemenkeu dalam koordinasi dengan PPATK.
Apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini?
Pengelolaan komunikasi publik para pejabat teras pemerintahan sangat penting dan krusial. Pada peristiwa di atas, misalnya. Jika saja sejak awal Pak Mahfud MD melakukan konsolidasi dengan kemenkeu dan PPATK terlebih dahulu, pernyataan yang kemudian muncul di publik mungkin bisa lebih lengkap dan kondusif. Â
Bagaimanapun juga seorang menteri adalah representasi dari negara. Kemudian selain merupakan jabatan yang sifatnya manajerial, menteri juga adalah jabatan politis, sehingga pernyataan yang diucapkan seorang menteri, apalagi menko, bisa berimplikasi besar bagi situasi dan kondisi masyarakat.
Belajar dari pernyataan Pak Mahfud MD yang terkesan offside tersebut, ini dampak negatif yang bisa terjadi akibat komunikasi publik yang kurang baik dari pejabat negara.
Masyarakat Bisa Salah Persepsi
Penyampaian Informasi yang tidak utuh dapat menyebabkan terjadinya kesalahan persepsi di masyarakat sebagai penerima informasi. Seperti contoh di atas, seluruh nilai 300T itu bisa saja ditafsirkan sebagai kejahatan keuangan (TPPU atau korupsi) dari oknum-oknum pegawai Kemenkeu. Jadi wajar saja masyarakat sebagai pembayar pajak bereaksi keras. Siapa yang tidak geram jika uang pajak dari hasil kerja keras mereka ternyata diselewengkan oleh oknum-oknum yang harusnya mengawal uang pajak tersebut.
Bukan itu saja. Selentingan-selentingan bernada negatif lainnya muncul. Masyarakat bertanya-tanya, apa ya maksud Pak Mahfud menyampaikan pernyataan yang cenderung offside seperti itu? Apakah sebatas memberi notice kepada masyarakat? atau ada maksud lain? Bahkan ada yang mulai menghubung-hubungkan dengan ajang politik, pilpres 2024 nanti. Benar atau tidak, demikianlah opini yang sudah berkembang liar di masyarakat. Â
Jadi memang mestinya para pejabat teras pemerintahan lebih bijak dalam berkomunikasi publik. Segala informasi khususnya menyangkut isu-isu sensitif harus disampaikan dengan perencanaan yang baik sebelumnya.
Informasi harus disampaikan secara utuh untuk menghindari bias informasi yang sampai ke masyarakat. Jika ada sebagian informasi yang harus dirahasiakan untuk tujuan tertentu, pemerintah harus memberikan konteks mengapa informasi tersebut dirahasiakan. Saya yakin dengan komunikasi yang baik, masyarakat dapat memahaminya.
Jadi paling tidak masyarakat mendapat pemahaman yang benar terlebih dahulu dulu terhadap informasi  yang disampaikan. Masalah respons dari masyarakat, itu persoalan berikut yang juga harus dikelola dengan baik.
Berpotensi mengganggu Stabilitas Nasional
Nah, kesalahan persepsi dari masyarakat ini dapat berkembang sedemikan rupa sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik tanah air. Contohnya, desakan dari warganet agar Ibu Sri Mulyani mundur dari jabatan menteri keuangan yang sudah disampaikan di atas. Terlepas dari percakapan yang trending tersebut muncul secara organik atau by design, ini hal yang harus jadi perhatian para pejabat negara.
Selama ini juga kerap terjadi pernyataan antara satu kementerian dan kementerian lain tidak berjalan sinkron. Akibatnya muncul kegaduhan di tengah masyarakat. Kegaduhan-kegaduhan seperti ini rawan ditumpangi pihak-pihak lain yang mencoba memancing di air keruh untuk kepentingan sendiri. Imbasnya bisa melebar ke mana-mana. Bukan saja kondisi sosial dan politik, kalau para investor yang tidak suka ribut-ribut sampai hengkang dengan menarik investasinya, perekonomian kita pun ikut terkena dampaknya.
Demikian hal-hal yang membuat perencanaan dalam komunikasi publik oleh para pejabat negara begitu penting dilakukan. Apalagi kita ketahui bersama masyarakat kita begitu plural. Ini membuat isu atau informasi yang disampaikan harus jelas, gamblang serta mudah dipahami oleh publik yang beraneka ragam. Jika ada informasi yang sifatnya teknis sebaiknya dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.
Dengan komunikasi publik yang baik, para pejabat negara dapat meminimalkan hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi karena kesalahpahaman masyarakat. Semoga di masa-masa mendatang para pejabat negara lebih memperhatikan lagi komunikasi publik mereka. (PG)
