Penyampaian Informasi yang tidak utuh dapat menyebabkan terjadinya kesalahan persepsi di masyarakat sebagai penerima informasi. Seperti contoh di atas, seluruh nilai 300T itu bisa saja ditafsirkan sebagai kejahatan keuangan (TPPU atau korupsi) dari oknum-oknum pegawai Kemenkeu. Jadi wajar saja masyarakat sebagai pembayar pajak bereaksi keras. Siapa yang tidak geram jika uang pajak dari hasil kerja keras mereka ternyata diselewengkan oleh oknum-oknum yang harusnya mengawal uang pajak tersebut.
Bukan itu saja. Selentingan-selentingan bernada negatif lainnya muncul. Masyarakat bertanya-tanya, apa ya maksud Pak Mahfud menyampaikan pernyataan yang cenderung offside seperti itu? Apakah sebatas memberi notice kepada masyarakat? atau ada maksud lain? Bahkan ada yang mulai menghubung-hubungkan dengan ajang politik, pilpres 2024 nanti. Benar atau tidak, demikianlah opini yang sudah berkembang liar di masyarakat. Â
Jadi memang mestinya para pejabat teras pemerintahan lebih bijak dalam berkomunikasi publik. Segala informasi khususnya menyangkut isu-isu sensitif harus disampaikan dengan perencanaan yang baik sebelumnya.
Informasi harus disampaikan secara utuh untuk menghindari bias informasi yang sampai ke masyarakat. Jika ada sebagian informasi yang harus dirahasiakan untuk tujuan tertentu, pemerintah harus memberikan konteks mengapa informasi tersebut dirahasiakan. Saya yakin dengan komunikasi yang baik, masyarakat dapat memahaminya.
Jadi paling tidak masyarakat mendapat pemahaman yang benar terlebih dahulu dulu terhadap informasi  yang disampaikan. Masalah respons dari masyarakat, itu persoalan berikut yang juga harus dikelola dengan baik.
Berpotensi mengganggu Stabilitas Nasional
Nah, kesalahan persepsi dari masyarakat ini dapat berkembang sedemikan rupa sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik tanah air. Contohnya, desakan dari warganet agar Ibu Sri Mulyani mundur dari jabatan menteri keuangan yang sudah disampaikan di atas. Terlepas dari percakapan yang trending tersebut muncul secara organik atau by design, ini hal yang harus jadi perhatian para pejabat negara.
Selama ini juga kerap terjadi pernyataan antara satu kementerian dan kementerian lain tidak berjalan sinkron. Akibatnya muncul kegaduhan di tengah masyarakat. Kegaduhan-kegaduhan seperti ini rawan ditumpangi pihak-pihak lain yang mencoba memancing di air keruh untuk kepentingan sendiri. Imbasnya bisa melebar ke mana-mana. Bukan saja kondisi sosial dan politik, kalau para investor yang tidak suka ribut-ribut sampai hengkang dengan menarik investasinya, perekonomian kita pun ikut terkena dampaknya.
Demikian hal-hal yang membuat perencanaan dalam komunikasi publik oleh para pejabat negara begitu penting dilakukan. Apalagi kita ketahui bersama masyarakat kita begitu plural. Ini membuat isu atau informasi yang disampaikan harus jelas, gamblang serta mudah dipahami oleh publik yang beraneka ragam. Jika ada informasi yang sifatnya teknis sebaiknya dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.
Dengan komunikasi publik yang baik, para pejabat negara dapat meminimalkan hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi karena kesalahpahaman masyarakat. Semoga di masa-masa mendatang para pejabat negara lebih memperhatikan lagi komunikasi publik mereka. (PG)
