Menalar Ide Nonaktifkan Kapolri agar Penyelidikan Berjalan Objektif

Selain itu, tetap ada sekat birokrasi jika mengamini ide Benny K Harman untuk menonaktifkan Kapolri dan menunjuk Mahfud MD mengambil alih penanganan kasus. Pak Mahfud tetap harus didampingi petinggi Polri yang akan mengawal kasus secara internal. 

Jika Kapolri dinonaktifkan, maka otomatis posisinya diganti Wakapolri. De facto, saat ini tim khusus yang menyelidiki kasus kematian Brigadir J memang ada di bawah komando Wakapolri, Bapak Gatot Eddy Pramono. Strategi ini sudah sesuai untuk menjaga objektifitas Kapolri dan membantu Kapolri bisa tetap menjaga fokus pada masalah-masalah yang lain. Jadi ide untuk menonaktifkan Kapolri sudah tidak relevan lagi.

Kasus Sudah Mulai Terang Benderang

Penetapan 5 tersangka utama yaitu FS, E, KM, RR dan Ibu PC pada akhirnya menjawab rasa penasaran masyarakat yang menggebu-gebu. Setelah drama yang panjang, proses pengungkapan kasus yang diakhiri dengan penetapan ibu PC sebagai tersangka bisa dianalogikan sebagai klimaks sebuah episode kisah misteri. Memang pengungkapan motif pembunuhannya masih simpang siur, bahkan cenderung ditutup-tutupi. 

Tapi tidak apa. Motif pembunuhan cepat atau lambat pasti akan terungkap dan biarlah itu menjadi bagian dari episode berikutnya yang akan mencapai klimaksnya lagi pada saat proses peradilan berlangsung.

Ini menurut saya sebuah prestasi. Jadi alih-alih diberhentikan atau dinonaktifkan, kita justru harus memberi support kepada Kapolri agar tetap kuat dan tegar mengawal kasus ini dan menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk bersih-bersih di institusi Polri.

Ide yang kurang Etis 

Posisi Bapak Listyo Sigit bisa diibaratkan seperti telur di ujung tanduk saat ini. Dia mendapat sorotan dan tekanan dari berbagai arah. Bagaimana menyingkap kasus kematian Brigadir J, bagaimana membereskan mabes dalam mabes (meminjam istilah Prof. Mahfud MD), bagaimana bersikap terhadap stakeholder dan bagaimana memberi kepastian kepada rakyat yang sudah kadung gemes terhadap institusi yang dipimpinnya. 

Salah mengambil langkah sedikit, posisinya langsung jatuh bebas.

Bayangkan, di tengah-tengah perjuangan tersebut dia harus diberhentikan atau dinonaktifkan. Bukankah semuanya akan jadi ambyar? Tidak heran ada warganet yang curiga, jangan-jangan ide tersebut justru muncul karena ada pihak-pihak yang tidak ingin kasus ini dituntaskan dengan baik.

Lain cerita jika kasus pembunuhan sudah melewati proses pengadilan dan sudah ada keputusan hukum final terhadap para tersangka. Saat kasusnya sudah tuntas benar, silakan saja mengevaluasi kinerja Kapolri. Pak Listyo Sigit pun saya rasa akan melepaskan jabatannya dengan ksatria jika memang itu keputusan yang terbaik.

Untungnya ide tersebut tidak dibahas berkepanjangan dalam rapat dengar pendapat kemarin. Anggota DPR yang lain tidak setuju dengan ide tersebut, termasuk Desmond Mahesa, Wakil Pimpinan Komisi III. 

Saya amati mayoritas komentar warganet juga tetap mendukung Kapolri Listyo Sigit melanjutkan perjuangannya menuntaskan kasus ini.