Pelajaran dari Kasus Tanah untuk Rumah DP 0%

Untuk memastikan semua orang dalam organisasi bekerja dengan baik sesuai aturan dan sesuai perencanaan, dibutuhkan controlling atau pengawasaan. Jika ada deviasi (penyimpangan) maka para pemimpin, mulai dari pemimpin pada level manajemen terkait, harus mencari solusi sesegera mungkin. 

Manajemen puncak memiliki peran krusial pada proses planning dan organizing, tapi semakin panjang struktur manajemen, harus semakin terpadu pula proses controlling dijalankan.

Pentingnya Peran Pengawasan

Memang pada setiap level manajemen, ada pemimpin yang mengemban fungsi pengawasan ini. Hanya saja jika manajemen puncak tidak mampu memastikan fungsi pengawasan berjalan dengan baik di setiap level, akan muncul celah pelanggaran baik yang kecil maupun besar. Pelanggaran-pelanggaran inilah yang merupakan penyebab kerugian organisasi. Di atas kertas bisa saja semuanya ideal, tetapi di lapangan segala kemungkinan pelanggaran bisa terjadi.

Apalagi orang-orang se-tim akan cenderung saling menutupi menutupi kesalahan. Semakin jauh jaraknya dari level manajemen puncak, kemungkinan pelanggaran seperti ini juga semakin besar terjadi.

Oleh karena itu, pada umumnya setiap organisasi memiliki sistem untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan dengan baik. Selain analisis laporan secara berkala dari bawah, manajemen puncak juga bisa "turun langsung". 

Bentuk kegiatannya bisa berupa monitoring, kunjungan kerja, menurunkan tim SPI (Sistem Pengendalian Internal), menurunkan tim audit baik internal maupun eksternal dan berbagai macam kegiatan lainnya. Tujuannya: untuk memastikan aturan dijalankan dengan baik, memetakan masalah dan mencari solusi terbaik jika terjadi deviasi antara apa yang seharusnya terjadi dengan realita di lapangan.

Berkaca dari kasus tanah untuk rumah DP 0% ini kita melihat masalah manajemen juga ternyata bisa berimbas pada masalah yang lebih rumit dengan kerugian yang lebih besar. Sekalipun proses pengadaan tanah ini sudah masuk wilayah teknis dan diserahkan sepenuhnya kepada BUMD, Gubernur Anies semestinya memiliki sistem controlling yang baik meminimalkan terjadinya celah penyalahgunaan wewenang. Apalagi program rumah DP 0% ini merupakan salah satu program unggulannya.

Anies tidak sendiri. Banyak pemimpin di sekitar kita yang piawai membuat planning juga (mungkin) organizing, tetapi lemah dalam membangun dan menerapkan sistem controlling.

Untunglah organisasi pemerintah sedikit berbeda dari organisasi partikelir yang pengawasannya dilakukan di bawah arahan manajemen puncak. Pada organisasi pemerintah, lembaga pengawasan seperti KPK memiliki otoritas untuk mengakses setiap level organisasi secara langsung. Otoritas seperti ini penting untuk menelisik pelanggaran demi pelanggaran yang biasanya bersembunyi di balik tebalnya birokrasi. (PG)