Selain itu, jika pemimpin perusahaan adalah jabatan manajerial, gubernur adalah jabatan manajerial sekaligus jabatan politis. Oleh karena itu, kita lihat belakangan ini parpol mulai melakukan manuver-manuver untuk memajukan jagonya masing-masing. Tentu ada kepentingan partai dibalik setiap deal-deal politik yang terjadi.
Tidak banyak pejabat publik yang pandai mengatur irama kerja antara dua kutub jabatan tersebut. Antara fungsi manajerial yang mestinya profesional dan jabatannya sebagai simbol-simbol politik. Kita masih ingat Presiden Jokowi juga pada awal pemerintahannya nampak agak sukar keluar dari bayang-bayang PDI-P. Seorang Ahok bahkan sampai meninggalkan parpol yang telah ikut membesarkan namanya karena tidak sesuai lagi dengan idealismenya sebagai seorang pemimpin masyarakat.
Ini yang diulas baru aspek manajerialnya saja, belum aspek lain-lain yang seringkali saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu Dhani mesti banyak belajar jika memang berniat tulus maju menjadi pemimpin publik apalagi kancahnya tidak main-main, Daerah Khusus Ibukota. (PG)
