Debat Gagasan IKN, Isu Konstitusi dan Logika Terbalik (Bagian 2)

6) Terbatasnya pemahaman makna dan peran profesionalisme, belum menjadi senjata pamungkas keberhasilan pembangunan nasional. Terlihat pada dokumen Visi Indonesia 2045. 

7) Belum terdengar adanya formula kerjasama unsur pendidikan dan asosiasi profesi tentang pengakuan kualifikasi profesional. Mengatur tentang jenis-jenis pekerjaan ketenagaahlian yang diakui dengan rujukan pendidikan dan asosiasi profesi terkait. Itu merupakan the best practices dalam penguatan profesionalisme yang dilakukan Parlemen Eropah dengan regulasi The EU Directive 2005/36/EC.

8) Rendahnya produktivitas tenaga kerja kita, ranking ke 115 pada 2019 menurut ILO. Indikasi masih terbatasnya usaha pelatihan keahlian dan rendahnya ketersediaan standar teknis pekerjaan/profesi.

Diantara 5 sektor agenda pencerdasan bangsa (pendidikan, riset, profesionalisme, ketenagaahlian dan perencanaan), kondisi profesionalisme yang paling memprihatinkan saat ini. 

Dari sisi alokasi anggaran dan pembinaan teknis, terkesan kebijakan negara belum menjadikan profesionalisme sebagai titik balik kemajuan bangsa. Padahal Jepang, China dan Korea Selatan mempunyai perhatian besar pada tahap awal transformasi bangsanya. Mereka menyadari profesionalisme merupakan prasyarat kemajuan bangsa. 

The Japanese Engineering Standard telah berdiri sejak 1921. Ketersediaan dan implementasi standar nasional dan standar teknis ke-3 negara ini jauh lebih solid dari kita.

Berdasarkan interpretasi penulis atas 9 fase kebangkitan peradaban Barat, semangat profesionalisme lahir dengan terbentuknya asosiasi profesi American Society for Standard Testing and Material pada 1898. 

Cikal bakal profesionalisme itu terkait dengan 3 peristiwa sejarah yakni: sumpah kedokteran Hipokrates, terbentuknya the Academy of the Lynx-Eyed dimana Galileo Galilei dikenal sebagai tokoh sentralnya utamanya dan the Royal Society of London dimana Isaac Newton sebagai tokoh utamanya.

Esensinya semangat profesionalisme itu adalah terjaganya kemanfaatan sains teknologi bagi kepentingan publik.

e. Sudah saatnya kita bangun budaya akuntabilitas peran kelembagaan. Atas hasil 76 tahun pembangunan nasional. Termasuk terjadinya krisis 97/98 dan masih tertinggalnya kondisi pembangunan SDM tersebut. 

Ketika membaca Visi Indonesia 2045 terbitan Bappenas 2019, terkesan bobot slogan politiknya lebih dominan daripada telaahan ilmiah. Terbatasnya data-data kajian. Disana tidak disebutkan data-data pendukung tentang bagaimana status akhir pengembangan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya pembangunan nasional. Termasuk isu hilirisasi sumber daya alam. Juga tidak mengemukanya komitmen kemandirian bangsa.