Patok Batas Camar Bulan, Dicaplok atau Sengaja Dipindah?

[caption id="" align="aligncenter" width="500" caption="Ilustrasi. Patok batas di Jagoi Babang, Bengkayang. (Foto: dok pribadi Feb 2007)"][/caption] Soal patok batas, lagi-lagi menjadi persoalan. Saya sedikit penasaran dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi I Mayjen TB Hasanuddin soal dokumen rahasia yang diterimanya soal wilayah dusun Camar Bulan, Desa Temajo, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Darimana ya data itu? *boleh share donk pak TB, hehehe* Lagi-lagi saya penasaran soal daerah ini. Saya pun bertanya kepada ibunda saya soal daerah Temajo. Ibu memang tidak tahu persis. Dia hanya bilang, ayahnya (baca: kakek saya) yang tahu daerah sana, karena sejak turun temurun kerap berniaga ke Sematan, Serawak, Malaysia. Yang menarik perhatian saya adalah saat ibu cerita soal penumpasan PGRS-Paraku dan membuat Kalimantan Barat bagian utara menjadi daerah operasi militer. Sebenarnya, sejarah PGRS tak lepas dari peristiwa konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. (Catatan: PGRS "Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak" dan Paraku "Pasukan Rakyat Kalimantan Utara"). Ibu saya menceritakan, saat penumpasan PGRS banyak yang lari ke dusun Camar Bulan. Di situ ada sungai yang biasa digunakan oleh PGRS untuk memancing tentara datang dan diberondong senjata. "PGRS biasanya ngumpan dengan amoy-amoy yang mencuci di sungai. Saat tentara datang, amoy itu bersembunyi, PGRS pun tembak tentara. Banyak tentara mati di sungai," ceritanya sore ini, sambil menonton dialog di TVOne soal sengketa perbatasan. Ibu menambahkan, dari dulu saja Malaysia benar-benar telah membangun wilayah perbatasan dengan menyediakan petugas kesehatan dan sarana pendidikan. Kata ibu, dia lebih hapal pejabat menteri Sarawak dan Perdana Menteri Malaysia. Beliau pun lebih hapal lagu kebangsaan Negaraku daripada lagu Indonesia Raya. Masyarakat di Paloh lebih sering mendengarkan siaran Radio Sarawak daripada siaran RRI yang timbul tenggelam. Menarik juga sejarahnya. Sejak berhenti jadi jurnalis, saya memang tertarik untuk menulis soal daerah Temajo. Awalnya berniat untuk tinggal bersama adik-adik sepupu saya di Temajo, sambil menulis soal kegiatannya sebagai petugas kesehatan di perbatasan. Namun sepertinya, saya akan kembali ke sana dan melakukan penelitian di sana. Keterbatasan infrastruktur perbatasan Sudah menjadi rahasia umum jika masyarakat di sepanjang perbatasan sengaja memindahkan patok batas agar desa mereka masuk dalam wilayah Malaysia. Hal itu disebabkan faktor kesejahteraan rakyat yang termaktub dalam sila kelima Pancasila: KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA. Sila kelima yang tak terpenuhi ini, akhirnya membuat warga di sepanjang perbatasan melupakan bunyi sila ketiga: PERSATUAN INDONESIA. Jika disebutkan, beberapa warga di Dusun Camar Bulan ingin menjadi warga negara Indonesia, harus ditelusuri lagi asal usul tanah kelahirannya. Pasalnya, warga di Desa Temajo memiliki kekerabatan yang sangat erat dan banyak dari mereka yang memang memiliki saudara di Kabupaten Sambas. Jika Malaysia keukeuh mempertahankan wilayah Dusun Camar Bulan yang disebutkan ada sungai, patut dicari tahu potensi alam di sekitarnya. Kalau wilayah Tandjung Datu memang lautnya dikenal kaya akan hasil laut. Alhamdulillah, pantai Selimpai yang dikenal sebagai daerah ternak penyu jelas masuk ke wilayah Kabupaten Sambas. Kembali ke soal infrastruktur, saat ini pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sudah lebih baik.  Untuk akses sampai ke Kecamatan Paloh, sekarang sudah lebih baik. Begitu juga sampai ke Selimpai. Karena setiap akhir pekan, warga biasa berwisata ke daerah pantai yang dikenal karena penyunya itu. Saat ini, pemerintah kabupaten mulai membangun wilayah Temajo dengan serius. Pemkab juga mulai membangun daerah ini sebagai obyek wisata. Bagaimanapun, pembangunan wilayah perbatasan tidak serta merta diserahkan hanya kepada pemerintah kabupaten saja. Pemerintah provinsi lewat Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP) juga mendukung. Nah, pemerintah pusat juga JANGAN LUPA untuk terus mengawasi dan jangan angot-angotan yaaaaa. Sebuah kritik ingin saya berikan kepada media massa. Saya menilai media massa masih belum memahami arti beranda depan negara Indonesia. Padahal Presiden telah menetapkan perbatasan darat sebagai beranda depan negara bernama Indonesia ini. Pekan lalu saya bilang ke dosen, "percuma rasanya kita mendengungkan betapa pentingnya perbatasan kepada pemerintah, jika media massa baru kebakaran jenggot jika ada kabar wilayah Indonesia dicaplok Malaysia." -- yah, kenyataan deh!