Masalah malnutrisi atau gizi buruk/busung lapar masih menghantui perjalanan bangsa Indonesia. Data-data Kementerian Kesehatan dari tahun ke tahun selalu saja ada kasus-kasus gizi buruk yang melandai anak bangsa di berbagai daerah.
Memerangi masalah gizi buruk memang bukan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat tetapi yang paling pokok dan menjadi garda terdepan adalah kepala daerah dan seluruh jajarannya.
Bagi saya munculnya berbagai gizi buruk di berbagai daerah akhir-akhir ini mengindikasikan kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam hal ini seluruh pemangku kepentingan termasuk kepala daerah dan seluruh jajarannya dalam mencegah dan mengatasi masalah-masalah yang menimpa bayi dan anak-anak sebagai pemilik masa depan bangsa.
Azumzi saya bukan tak beralasan. Situs Gizinet.co yang membuka akses laporan terkait gizi buruk melalui mekanisme SMS Gizi ditemukan bahwa hampir setiap bulan selalu saja ada laporan terkait kasus gizi buruk masuk ke situs yang dikelola Kementerian Kesehatan tersebut. Laporan itu pun datang dari berbagai daerah di tanah air.
Saya juga pastikan bahwa laporan-laporan yang tersaji tersebut hanyalah sebagian kecil dari kasus gizi buruk yang melanda daerah di nusatara, mengingat tak semua orang bahkan masih ada sebagian besar masyarakat indonesia melek huruf dan gagap teknologi. Saya perkirakan masih banyak kasus-kasus serupa yang terjadi dipendalaman dan daerah terpencil tapi tidak dilaporkan. Dan banyak daerah tidak  melaporkan kasus-kasus busung lapar karena terkait pencitraan dan nama baik.
Kebijakan Anggaran
Hal serupakan juga terjadi di daerah. Kepala Daerah selaku penanggungjawab penggunaan anggaran daerah  sangat minim mengalokasikan anggaran bagi perbaikan gizi bagi anak-anak dan balita. Di beberapa daerah sudah jarang dijumpai program pemberian makanan tambahan atau mendistribusikan makan sehat bagi anak dan balita sehingga tak jarang dijumpai kasus-kasus busung lapar atau gizi buruk, ditambah lagi dengan jarangnya sosialiasi pola hidup sehat bagi ibu dan anak.
Perlukah Award/Penganugerahan?
Memberi penghargaan khusus, penganugerahan atau "award" bagi kepala daerah yang konsen dengan program penanganan masalah malnutrisi/gizi buruk sebenarnya tak mesti dilakukan, karena meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menjadi tugas pemerintah dalam hal ini para kepala daerah.
![ilustrasi: tribunews.com](https://assets.kompasiana.com/items/album/2018/02/04/images-5a76a7c2dcad5b59f5258582.jpg?t=o&v=770)
Namun disisi lain hal ini penting juga dilakukan mengingat tidak semua kepala daerah memberikan perhatian khusus pada masalah gizi dan kesehatan bayi, anak dan balita di daerahnya. Diharapkan dengan adanya "award" khusus pada kasus menangani malnutrisi ini memberikan motivasi dan spirit bagi kepala daerah. Tetapi juga menjadi contoh/teladan bagi daerah lain dalam mengatasi masalah ini.
Akhirnya "award" bagi kepala daerah yang konsen menangani masalah gizi buruk tidak mutlak dilakukan. Mengatasi dan mengurangi masalah gizi buruk didaerah sangat bergantung pada kemauan, komitmen dan keberpihakan politik kepala daerah dalam mengatasi masalah ini. Kalaupun ada itu hanya dorongan dan motivasi. "Award" sejati itu ada setelah kehidupan ini atau didunia akhirat. Maka berbuatlah sebaik mungkin selagi kita diberikan kepercayaan karena jabatan adalah amanah.
#salam