Karut-Marut Pilkada Raja Ampat, KPU dan Panwaslu Harus Bertanggung Jawab

Karena itu pihak keamanan dan pemda Raja Ampat akan mengawasi pelaksanaan pemikukada yang berlangsung hari ini (Rabu 09 Desember 2015) di Raja Ampat secara ketat.

Undangan Tidak dibagikan

Sementara itu sampai dengan pagi ini (pkl 7.45 WIt) ribuan warga Waisai Kabupaten Raja Ampat tidak mendapat undangan untuk menghadiri acara pencoblosan. Padahal aturan KPU jelas mengatakan bahwa terkait undangan menghadiri pencoblosan KPUD harus membagi undangan 5 hari sebelum pelaksanaan pemikada. 

Karena itulah maka sejak kemarin sore hingga pagi ini Warga Waisai masih mengelilingi TPS-TPS untuk mencari tempat dimana dia melakukan pencoblosan. 

Panwaslu berdiam diri

Sejumlah warga mengaku bahwa ini sebenarnya pelanggaran namun pihak panwaslu selaku pengawas jalan pemilu di Raja Ampat  tetap berdiam diri. Seolah-olah tidak ada persoalan. Diduga kuat KPUD dan Panwaslu Raja Ampat tengah bermain dengan pihak-pihak tertentu. 

Karena ada kekhawatiran warga bahwa undangan yang tidak diserahkan tersebut akan diserahkan atau dipakai pihak lain untuk melakukan pencoblosan. Oleh karena itu Warga meminta agar pihak keamanan dan KPU Pusat atau Provinsi segera mengambil tindak tegas terhadap KPU dan Panwaslu Raja Ampat.

Sebenarnya apa yang dialami saat ini tidak saja merugikan masyarakat tetapi juga merugikan keempat kandidat yang bertarung dalam pilkada di Raja Ampat. Sebab antusisme warga untuk coblos dipasung jelas-jelas oleh penyelenggara pemilu yang sangat-sangat tidak berkompotent. (Waisai, Rabu 09 DESEMBER 2015)