Problematika Kenaikan Harga BBM

Kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak menjadi langkah jangka panjang dalam menanggulangi guncangan ekonomi yang sedang di hadapi dunia. perlu diketahui bahwa kenaikan harga BBM memang menambah beban bagi masyarakat terutama bagi para kaum yang tidak mampu. 

Namun ini adalah langkah yang telah dipikirkan matang-matang oleh pemerintah sebagai upaya terakhir yang dapat dilakukan. memang tidak mudah untuk menaikan harga BBM karena bangsa Indonesia sedang pemulihan dari pandemi covid, namun ini adalah hal perlu dilakukan. 

Oleh sebab itu presiden Joko Widodo bersama para mentri menetapkan bahwa pada tanggal tiga september  harga BBM dinaikan serentak di Indonesia. Hal ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai upaya terakhir untuk menanggulangi pergolakan ekonomi dunia disebabkan karena terjadinya perang di ukraina serta sanksi terhadap rusia yang merupakn salh satu produser minyak dunia. 

Dengan adanya hal itu harga Indonesia Crude Petroleum (ICP) meningkat di atas $100/barrel. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus menaikan harga BBM untuk menanggulangi hal tersebut dan masyarakat harus menerima tersebut.

Tentu ini adalah pilihan yang beresiko bagi pemerintah karena benar-benar akan membebankan masyarakat, ditambah dengan kegiatan perekonomian yang mulai berjalan kembali, seperti sekolah, pasar, mall, hingga pariwisata. 

Seiring dengan berkurangnya orang yang terpapar Covid-19 menambah intensitas penggunaan BBM, ditambah harga pangan yang naik membuat masyarakat menelan ludah. 

Perlu diketahui bahwa harga pangan naik karena jarak yang dibutuhkan untuk pendistribusian pangan cukup jauh sehingga harga yang dibutuhkan cukup tinggi ditambah harga BBM naik jelas akan membuat harga pangan semakin naik.

Maka pemerintah berkewajiban untuk membantu meringankan beban yang dipikul oleh masyarakat, dengan begitu masyarakat setidaknya merasa diperhatikan karena ini merupakan program pemerintah maka pemerintah juga harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan.

Bantuan yang diberikanpun harus terarah serta tepat sasaran, yang artinya pemerintah harus benar-benar memberikan bantuan ini kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, jangan sampai bantuan itu diterima justru oleh masyarakat yang sebenarnya mampu, seperti orang-orang yang mempunyai kendaraan pribadi. 

Karena jika yang tidak mampu tidak mendapat bantuan maka mereka semakin kesusahan untuk hidup, mencari makan saja sudah kesusahan bagaiman jika harga-harga semakin tinggi bukankah mereka akan semakin kesusahan.  

Kemudian jangan sampai bantuan yang diberikan diselewengkan oleh pihak-pihak yang mencari kesempatan dalam kesempitan  Oleh sebab itu pemerintah harus turun langsung dalam mengawasi pemberian bantuan tersebut kepada masyarakat yang kurang mampu.

Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah adalah menaikan anggaran subsidi BBM yang awalnya Rp152 triliun pada APBN 2022 menjadi RP502,4 triliun, yang artinya pemerintah telah menaikan 3,4 kali lipat dari anggaran awal. 

Dalam hal ini kenaikan subsidi untuk BBM dan LPG dari Rp77,5 triliun menjadi Rp149,4 triliun, kemudian untuk listrik Rp18,5 triliun menjadi Rp252,5 triliun dan kompensasi untuk listrik dari semula  RP 0 menjadi RP 41 triliun. Angka angka tersebut dihitung berdasarkan dari rata rata ICP yang bisa mencapai US$105/barel dengan kurs Rp14.700/US$, serta volume pertalite yang diperkirakan mencapai 29 juta kilo liter  dan volume solar bersubsidi Rp17,44 juta kilo liter.

 Tentu hal itu bukanlah jumlah yang sedikit demi menanggulangi inflasi. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan berupa menaikan anggaran bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun. 

Dari jumlah ini 12,4 triliun digunakan sebagai bantuan langsung tunai (BLT)  bagi 20,65 keluarga penerima manfaat.masing masing mendapat Rp 150.000 per bulan. Selain itu para pekerja yang bergaji maksimal 3,5 juta diberi bantuan sebesar RP600.000. Pemerintah juga memberikan bantuan pada sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan dan perlindungan sosial tambahan.

Namun selain hal ini kenaikan BBM akan berdampak pada naiknya inflasi, seperti yang telah diperkirakan bahwa perekonomian akan mengalami penurunan akibat inflasi, menurut proyeksi Kementrian Keuangan inflasi pada akhir tahun ini akan mencapai 6,6-6,8 persen, naik 1,9 persen dari hasil inflasi tahun per Agustus 2022 sebesar 4,69 persen. Karena kenaikan harga BBM sudah mulai mempengaruhi kenaikan harga pangan di sejumlah pasar tradisional, seperti harga cabai di DKI Jakarta masing-masing naik. 

Untuk cabai merah kriting naik Rp3.500 per kg sedangkan cabai merah besar Rp 2.500. Ditengah kenaikan harga BBM dan inflasi yang mulai merebak upah buruh justru tidak mengalami kenaikan. 

Padahal seharusnya buruh juga diperhatikan, karena jika harga BBM meningkat kemudian disusul kenaikan harga pangan jelas sedangkan upah buruh akan tetap stagnan jelas akan membuat buruh tercekik, karena kebutuhan hidup yang meningkat sedangkan upahnya tidak bertambah. 

Jelas hal ini akan menghambat kesejahteraan para buruh serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Maka sebaiknya pemertintah juga perlu memperhatikan para buruh dengan menaikan upah para buruh agar mereka setidaknya dapat sejahtera.

Disamping pemerintah yang harus mengurus para buruh yang meminta kenaikan upah,  pemerintah juga harus senantiasa memantau pergerakan dari kenaikan harga BBM ini akankah inflasi itu dapat dengan cepat diatasi atau hanya akan memperburuk keadaan, selain itu pemerintah juga harus  memantau pemberian subsidi agar tepat sasaran serta teralokasikan dengan baik. Maka baik bila pemerintah melakukan pendataan yang valid mengenai masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan. 

Seperti yang dilakukan Tri Rismaharini yang bersama kementriannya terus memperbarui Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan  pada 8 Agustus diperkirakan kurang lebih 56 juta data penerima yang tak sesuai telah di coret setelah diverifikasi. 

Kemudian Pemerintah Kota Tanggerang Banten mengratiskan ongkos angkutan umum yang akan diterapkan hingga 5 November, hal ini dilakukan demi membanttu masyarakat. selain itu pemerintah juga perlu menyelidiki para oknum-oknum yang melakukan kecuarangan dengan menimbun minyak kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih mahal sehingga mereka untung sedangkan masyrakat akan sengsara.

Tidak dipungkiri bahwa kenaikan harga BBM memberikan banyak dampak bagi  kehidupan masyarakat Indonesia, mungkin sekarang ini belum terlalu muncul dampak baik yang diberikan dari kenaikan harga BBM sedangkan dampak negatif terus saja berdatangan maka pemerintah harus menemukan cara agar dampak negatif dari kenaikan harga BBM ini dapat teratasi maka pemerintah serta masyarakat harus bertahan dalam gejolak kenaikan harga BBM ini, sehingga dapat memperoleh manfaat dari kenaikan harga BBM ini.