Ekonomi Intervensi: Siapa Peduli Papua

Nusantara sudah berdagang secara ekonomi bebas sejak zaman bahuela.  Pedagang India, China, Arab, Bugis dan suku-suku asli Nusantara sudah berdagang dengan cara seperti itu.

Tetapi dagang bebas itu hadirkan ketimpangan, karena survival of the fittest, hukum rimba siapa kuat dia menang. Maka terbentuklah kerajaan-kerajaan yang berusaha mengontrol pengaruh dan mempertahankan kepentingan masyarakatnya.

Tapi pikiran ekonomi telah jauh berkembang, pemikir sadar akan pentingnya intervensi kekuasaan pada ekonomi, dengan cara penguasa memaksakan suatu tata dagang yang tidak berdasarkan kekuatan permintaan penawaran. 

Tapi konsekuensinya jika penawaran sedikit dan permintaan banyak maka harga akan tinggi. Ini kasus di Papua dan daerah terpencil di Nusantara lainnya. masalah penawaran adalah jarak sehingga ongkos angkut mahal. Otomatis penawaran menjadi sedikit. Jika pemerintah paksakan penawaran jadi banyak dengan tujuan menurunkan harga, dimana tujuan akhir sejatinya adalah menaikkan permintaan masyarakat, maka satu-satunya yang dikorbankan untuk keuntungan permintaan rakyat pada harga rendah adalah si pemasok barang.

Dalam kasus minyak, maka yang dirugikan atau lebih tepat bersedia rugi adalah PT Pertamina. Jadi dengan harga minyak di Papua sama atau setidaknya mendekati harga di wilayah lainnya, maka Pertamina harus mengeluarkan uang yang sangat banyak dan tidak mendapat imbal hasil karena harga rendah. Beli pada harga pokok 6+ angkut pada harga mahal, jual pada harga normal = RUGI.

Itu tak terhindarkan. Dengan demikian ekonomi Papua menjadi ekonomi bersubsidi. Sekarang Pemerintah setelah aksi Presiden Jokowi kemarin itu harus siap-siap menyediakan anggaran negara dan siap-siap ke DPR untuk soal ini. 

Saya salut dengan Pak Presiden Jokowi. Jika sampai kebijakan di Papua ini diterima dengan sukacita oleh seluruh rakyat Papua, dan usulan itu naik m,inta persetujuan anggaran di DPR maka DPR seperti kena fait acompli dari Pemerintah cerdik. Menyetujui berarti tambahan anggaran negara untuk Papua, menolak sangat berisiko Papua bergejolak, dan DPR terlihat tidak pro rakyat.

Maka menurut saya yang menang sekali lagi Pemerintahan Jokowi dan rakyat Papua.

Senang punya Presiden seperti Jokowi ini. Wah jika Indonesia punya Presiden seperti Jokowi sejak 10 tahun lalu, Indonesia mungkin sudah 1/3 jalan jauh lebih maju dari sekarang. 

Ayo semua kerja, kerja, kerja demi rakyat. jangan debat kosong mulu.