Deal-deal antara Pengusaha Pengembang dan Pemerintah seperti strategi Gubernur Ahok memang TIDAK MENGASUMSIKAN KEBOCORAN, tetapi mereka mengasumsikan CSR untuk Fasilitas Kota. Apakah ini berarti "korup pada anggarannya" ? tentu saja tidak, karena pengusaha juga memiliki faktor yang disebut "keuntungan bersih". Nah CSR adalah valid dan sah dianggarkan dari faktor keuntungan ini.
Apa Manfaat Strategi Ini ?
Strategi ini sangat bermanfaat terutama dalam soal KONTROL KUALITAS PROYEK. Karena ketika pihak Pengusaha sebagai pelaksana proyek, tidak lagi memiliki ikatan emosional dengan Pemerintah, melainkan ikatan formal dalam kaitan dengan proyek, maka Pengusaha tidak memiliki mental dan lalu tindakan untuk "membagi keuntungan dengan siapa saja", karena pembagian keuntungan sudah jelas yaitu kepada Fasilitas Kota secara langsung. Dengan demikian "komponen biaya" sudah berhasil dilokalisir demi masyarakat kota dalam bentuk fasilitas publik, maka TIDAK ADA ALASAN UNTUK MENGKORUPSI kualitas proyeknya sendiri. Artinya Proyek Pemerintah dibangusn dengan spesifikasi sebaik-baiknya. Bangunan yang dirancang berumur 100 tahun akan bertahan 100 tahun. Jalan yang dirancang berumur 25 tahun akan berumur 25 tahun. (Kayak bangunan Belanda di kawasan Kota Tua Jakarta yang masih kokoh sampai detik ini).
Inilah strategi Gubernur Ahok.
Sekali lagi berandai-andai, bercita-cita. Ohhhh sekalian Gubernur, Bupati dan Walikota, seandainya "upeti" itu anda tidak terima untuk memuaskan ego anda-anda, tetapi anda salurkan langsung dalam bentuk fasilitas kota, fasilitas masyarakat, maka anda sudah untung pada 2 hal besar : 1) Fasilitas bagi maslahat orang banyak dan 2) Kualitas Proyek anda sesuai dengan spesifikasi dan rancangan, karena tidak digerogoti oleh korupsi.
Cita-cita Indonesia memiliki 100 Gubernur, Bupati, Walikota SEPERTI GUBERNUR AHOK, negara Indonesia bisa sejahtera.
Ya TUHAN semoga saja Engkau mengirim 100 manusia-manusia Gubernur, Bupati dan Walikota yang lurus seperti Ahok ....
Amin
