Mohon tunggu...
Petra Sembilan
Petra Sembilan Mohon Tunggu... -

terus menulis :\r\nhttp://seputarankotajakarta.blogspot.com

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Negeri Energi yang Kekurangan Energi

15 Oktober 2014   19:00 Diperbarui: 17 Juni 2015   20:55 49
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bisnis. Sumber ilustrasi: PEXELS/Nappy

Dalam perjalanan bisnis ke Sumatera Selatan disampaikan informasi oleh Bupati di Lahat bahwa sumber daya energi yaitu batubara di dalam tanah Sumatera Selatan membutuhkan ratusan tahun untuk habis. Masalahnya sekarang adalah bahan bakar tersebut "is locked" alias terkunci di daerah pedalaman Sumatera, terkendala jalur transportasi. Selama ini ada 3 moda transportasi utama, melalui Sungai Musi, jalan raya dan jalur kereta api PT KAI.

Kapasitas angkutan tersebut dirasakan tidak memadai untuk meningkatkan kapasitas produksi ke tingkat yang optimal. Padahal dari sisi permintaan tetap besar.

Sebagai data, pada tahun 2013 total produski batubara sebanyak 422 juta ton dan ekspor mencapai 317 juta ton, yang meraup keuntungan bagi negara sebesar total 112 triliun pajak dan 28 triliun bukan pajak. Ini angka yang fantastis padahal masih menggunakan jalur transportasi yang belum optimal itu.

Memang tahun 2014 ada penurunan tajam dalam produksi dan ekspor batubara karena faktor ekonomi internasional terutama penurunan permintaan komoditi energi oleh importir energi China.

Secara rata-rata, pertumbuhan produksi batubara sejak tahun 207 s/d 2013 adalah 12% per tahun. Ini suatu angka yang menggembirakan.

Sebenarnya Sumatera dan juga Kalimantan boleh dikatakan "NEGERI ENERGI INDONESIA", sayangnya infrastruktur energi penggunanya yaitu PLTU dengan kapasitas besar di bangun mayoritas di P. Jawa. Strategi ini sangat tidak tepat dan berbiaya mahal, karena selama jangka panjang faktor transportasi bahan bakar batubara yang notabene porsinya cukup besar dari harga produksi listrik akan ada terus selama power plant itu beroperasi. Belum juga faktor lain yang sensitif terhadap transportasi yaitu harga bahan bakar kapalnya sendiri.

Strategi yang tepat adalah memfokuskan semua sumber energi listrik, infrastruktur listrik bebrbasis batubara harusnya dibangun di Sumatera Selatan atau Lampung, dan distribusi listrik menggunakan transmisi kabel bawah laut.

Masalahnya bukan pada soal teknis, karena PLN memiliki kesanggupan untuk melakukannya. Politik energi Indonesia yang entah bagaimana selalu disusupi mafia-mafia yang mengeruk keuntungan sendiri, mengabaikan keuntungan kemaslahatan trakyat, itulah yang membuat strategi energi tidak tepat.

Pernah muncul kabar di media bahwa Provinsi Riau dan Kalimantan Timur bermasalah dengan pengatur energi pusat karena kedua propinsi itu adalah sumber energi minyak nasional, tetapi mengeluh kekurangan listrik. Kasus yang sama dialami negeri energi batubara Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung yang pasokan energinya juga tidak surplus sama sekali, bahkan cenderung kekurangan pasokan. Ironi bukan?

Pemerintah Presiden Jokowi dan JK harus merespon atas fakta ketimpangan energi ini.

Selama ketimpangan energi ini ada, maka selamanya ketimpangan penyebaran faktor produksi akan ada.

Kedua,

Sumatera dan juga Kalimantan adalah sumber energi terbarukan. Lebih dari 85% produksi minyak sawit dipasok kedua pulau tersebut. Indonesia bahkan tidak punya riset yang bagus untuk pengembangan mesin pembangkit energi dengan   bahan baku minyak sawit. Dan berita sedihnya, lebih dari 70% pemilik industri sawit adalah Malaysia dan Singapura. Memang saat ini Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pembatasan pemilikan saham perusahaan sawit, namun perusahaan-perusahaan tersebut masih sanggup berlindung dengan menggunakan entitas Indonesia. Jadi Pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan yang tuntas, bahwa pembatasannya bukan pada "kepemilikan mayoritas entitas usaha Indonesia secara langsung", tetapi juga memasukkan kepemilikan secara tidak langsung melalui pembatasan pemegang sahamnya bukan saja satu level di atas, tetapi beberapa tingkat kepemilikan.

Politik yang pro rakyat dan negara sudah saatnya diterapkan. Hendaknya politik ekenomi yang bersifat korup yang menghasilkan ketentuan perundangan yang merugikan negara harus segera direvolusi.

Kembali ke Negeri Energi, mayoritas PLTU harus dibangun di lumbung batubara yaitu SUmatera dan Kalimantan.

Industri Logam Dasar sebagai tulang punggung berbagai industri harus segera dikembangkan di Sulawesi dan Papua sebagai negeri dengan sifat geologis tertua, yaitu mengandung berbagai bahan baku industri logam. jadi koneksi listrik SUmatera-Sulawesi sudah harus diterapkan dengan segera.  Smelter Nikel dan pabruk peleburan besi baja harus dikembangkan di SUlawesi, akrena disanalah bahan baku itu ditemukan sangat melimpah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun