I.PENDAHULUAN
Gerakan reformasi yang terjadi pada Tahun 1998 adalah merupakan salah satu bentuk perubahan sosial politik yang kemudian memunculkan agenda baru serta gerakan dan pengelompokan politik yang baru pula. Gerakan reformasi ini menuntut terjadinya perubahan pada berbagai dimensi kehidupan sosial maupun politik di negara ini.
Gerakan reformasi 1998 menuntut adanya perbaikan hubungan politik dalam empat aspek, yakni Pertama; transformasi hubungan antara penyelenggara negara dengan rakyat; dimana praktek kedaulatan negara harus dialihkan menjadi kedaulatan rakyat. Kedua; rekonstruksi hubungan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menciptakan mekanisme chek and balance dalam proses politik. Ketiga; pergeseran landasan hukum bagi aktivitas politik, dari rule by using menjadi rule of law. Keempat; mengeliminasi dasar hubungan politik dan ekonomi yang membuka peluang bagi bekerjanya praktek pemerintahan yang kolutif dan koruptif [1].
Sebenarnya gerakan yang terjadi pada Tahun 1998 telah memberikan peluang yang sangat besar bagi perkembangan partai politik yang ada di tanah air, untuk dapat lebih memainkan perannya dalam membangun struktur dan mekanisme baru dibidang politik menuju kehidupan yang lebih demokratis, namun yang terjadi malah sebaliknya, partai politik tidak bisa meraih peluang emas tersebut.
Partai politik justeru terjerumus masuk kedalam format politik yang diimajinasikan oleh rezim yang berkuasa setelah gerakan reformasi terjadi, inilah kesalahan mendasar dari partai politik yang seharusnya partai politik merupakan aktor pembentuk rejim dan mediator aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan pemerintah sebagai pelaksanan kedaulatan, dengan fungsi ini seharusnya partai politik sanggup memberi warna tersendiri dalam pembangunan demokrasi di negara ini.
Memahami partai politik harus dimulai dengan memahami historical moment yang melatar belakangi kelahirannya. Kita perlu memperhatikan faktor genetik yang membentuk struktur dan interkasi internal yang menentukan performa partai[2], sedangkan menurut Schumpeter; a party is a group whose members propose to act in the competitive struggle for power….Party and machine politicians are simply the response to the fact that the electoral mass is incapable of action other than in a stampede, and they constitute an attempt to regulate political competition exactly similar to the corresponding practice of a trade association [3].
Berdasarkan kedua pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa partai politik adalah merupakan perwakilan dari ide-ide masyarakat yang mencerminkan suatu preskripsi tentang negara, yang berjuang bersama-sama dengan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang lebih baik. Oleh karena itu partai politik dapat juga dikatakan sebagai media atau sarana partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam proses penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara.
Dengan negara yang besar dan sangat pluralis ini, partai politik di Indonesia memikul takdir yang unik, karena partai politik di Indonesia diidentifikasi sebagai sebuah lembaga yang sedang dalam kritis, ibaratnya orang yang sedang sakit dengan berbagai macam penyakit yang sedang dideritanya, obat yang diberikanpun tidak manjur, serta dokter yang merawatnya tidak mencoba untuk melihat efek sampingnya [4].
Dari keunikan tersebut, partai politik dapat dibagi berdasarkan tipenya masing-masing, berdasarkan logika pembentukannya, yakni [5]:
1.Logika representasi pendukung
Logika ini menjelaskan tingkah laku partai yang dipengaruhi oleh keinginan partai untuk memenangkan pemilihan umum. Ikatan dengan pendukung menjadi penting sepanjang itu ada hubungannya proses pemenangan pemilihan umum. Kemana arah pasar pemilih kesanalah partai diarahkan. Logika ini biasanya terlihat pada jenis partai massa dan partai kader.
2.Logika kompetisi partai
Logika ini mengharuskan partai politik memikirkan kemenangan pemilihan umum.
Sedangkan identitas nilai partai politik berdasarkan ideologi atau platform partai, karena itu derajat identitas nilai suatu partai politik berkaitan erat dengan hubungannya dengan kelompok populis tertentu seperti kelompok buruh, petani atau etnik tertentu dan pengaruh klientilisme tertentu dalam partai politik tersebut.
II.PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN PARTAI POLITIK PADA ERA REFORMASI
Era reformasi membuka peluang bagi pertumbuhan partai politik di tanah air, ditandai dengan makin banyaknya partai-partai politik yang terbentuk pada era ini, pada Tahun 2002 sebanyak 204 partai politik yang telah terdaftar sebagai badan publik pada Departemen Hukum dan HAM, namun apabila kita cermati pada saat ini mungkin hampir sebagian besar dari partai-partai politik tersebut yang hanya tinggal nama saja sedangkan pengurus dan anggota mungkin pindah ke partai lain.
Perjalanan sejarah pertumbuhan partai politik di Indonesia dimulai pada awal abad ke 19 yang diinisiasi oleh Pemerintah Belanda melalui politik etis (Ethisce Politiek) dengan Undang-Undang Desentralisasi 1903 dan pada Tahun 1906 didirikan Volksraad sebagai lembaga perwakilan politik pertama, keanggotaan dari lembaga ini ditunjuk oleh Gubernur Jenderal, melahirkan elit politik yang bergantung pada kekuasaan pemerintah. Namun disisi lain, kebutuhan akan jati diri sebagai wakil rakyat memicu para anggota Volksraad untuk membentuk partai politik[6].
Sejalan dengan peristiwa tersebut, kaum terpelajar Indonesia mulai mengorganisasikan diri kedalam kelompok-kelompok sosial yang dibentuk oleh mereka. Kelompok-kelompok sosial yang dibentuk ini awalnya tidak bergerak pada bidang politik namun karena aktivitas mereka selalu diawasi dan terganjal dengan kebijakan pemerintah pada saat itu, sementara partai-partai politik yang ada pada waktu itu tidak dapat mengakomodir aspirasi dan keinginan rakyat yang kemudian membuat mereka untuk terlibat langsung dalam politik praktis dengan maksud agar dapat melalukan perubahan dari dalam sistem. Logika seperti ini yang kemudian masih tetap dipakai oleh partai-partai politik pada saat sekarang.
Kilas balik sejarah politik ini menyajikan fakta bahwa tradisi berpartai di Indonesia diawali dengan kemunculan partai-partai elit dan pengorganisasian massa kedalam kelompok aktivitas sosial. Partai-partai elit itu dimaksudkan untuk mensukseskan politik desentralisasi pemerintah Hindia Belanda. Jadi ada semacam keharusan bagi partai politik untuk mengakar dimasyarakatnya, untuk melokalisir diri dan secara paradoksal berfungsi sebagai instrumen rezim untuk melaksanakan program kerjanya. Keharusan untuk mengakar dan pada saat yang sama ketergantungan pada rezim inilah yang menjadi penyebab bagi pelaksanaan fungsi yang serba tanggung dari partai politik di Indonesia[7].
Puluhan bahkan ratusan partai dibentuk sejak kejatuhan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Political euphoria yang terjadi pada saat ini adalah merupakan ledakan emosi yang sudah terbelenggu selama lebih dari 32 tahun pada saat rezim orde baru berkuasa, namun euphoria ini tidak secara langsung menghilangkan kecemasan masyarakat politik yang telah terbelenggu selama 32 tahun. Dengan begitu banyaknya kemunculan partai-partai politik baru pada era reformasi ini ditengarai justeru makin membingungkan masyarakat terhadap pilihan politik yang makin beragam serta program-program dan visi yang dijanjikan oleh partai-partai politik baru tersebut.
Kecemasan dan kebingungan masyarakat terhadap munculnya begitu banyak partai politik sangat beralasan karena, hampir dari semua partai politik yang ada tidak mempunyai ideologi yang jelas, hal ini tergambar dari pola koalisi yang sering dimainkan oleh partai-partai politik tersebut baik itu di daerah maupun pusat. Ideologi suatu partai politik adalah merupakan terjemahan dari politik identitas konstituen yang diwakilinya, seperti kelompok agama tertentu akan dengan mudah mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya dan dengan demikian akan mencari dukungan pada kelompok tersebut.
Kemunculan partai-partai berdasarkan kebangsaan seperti Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia (PDI-P), serta PAN dan PKB yang mengambil posisi di tengah sambil berpotongan dengan dua aliran besar, agama dan kebangsaan dan juga berada di tengah potongan kelas. Dalam keadaan sekarang belum kita ketahui apakah itu the golden middle atau the radical middle atau the intelligent middle. Posisi yang sama dipegang berdua dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keduanya bukan partai agama, tetapi dengan kuat mendasarkan dirinya pada konstituensi agama. PAN menganut kombinasi dari semua empat aliran yang ada. Disana juga ada unsur sosialis dan kebangsaan. Mereka tentu tidak menganut statisme versi Golkar dan dengan demikian peran agama akan mendapat modifikasi yang berarti. Mereka tidak anti modal tetapi modal harus diolah demi kepentingan sosial, kepentingan rakyat banyak. Suatu paham yang lebih mirip social market hidup dalam PAN. Kalau semua yang disebut-sebut di atas benar – kelas yang terbuka, agama yang tertutup, kebangsaan yang membuka dirinya secara sungguh-sungguh tanpa membedakan ras, agama dan suku – maka semuanya berada dalam posisi sama terhadap pengaruh internasional dalam bentuk globalisme[8]. Bila ditinjau dari sejarah ideologi kepartaian di Indonesia sesungguhnya jumlah partai politik yang memiliki basis pendukung paling banyak antara 5 sampai 10 partai politik, yaitu partai-partai politik yang mempunyai basis ideologi keislaman dari berbagai spektrum, ideologi nasionalisme dari berbagai spektrum, ideologi sosialisme dari berbagai spektrum, ideologi kekristenan dari berbagai spektrum dan ideologi kedaerahan[9].
III.PEMBENAHAN MANAJEMEN INTERNAL PARTAI POLITIK
Manajemen pengelolaan sebuah partai politik tidak terlepas dari ideologi atau platform partai itu dibentuk, karena ideologi suatu partai politik diibaratkan sebagai napas kehidupan partai tersebut yang melalui itu aspirasi masyarakat sebagai konstituennya diperjuangkan ataupun untuk merespon berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara.
Katz dan Mair menggunakan istilah wajah organisasi partai untuk menunjukkan tiga konteks yang dihadapi partai. Wajah pertama adalah partai pada akar rumput. Pada level ini partai menghadapi konteks lokal, partai lokal, pendukung, serta masyarakat pemilih. Wajah oganisasi partai yang kedua adalah partai pada level pusat. Pada level ini partai menghadapi konteks nasional, partai-partai lain, dan negara. Wajah organisasi partai yang ketiga adalah partai pada level pemerintahan. Pada level ini partai menghadapi konteks dalam pemerintahan, fraksi-fraksi lain, komisi, dan negara[10].
Dari ketiga wajah partai tersebut sangat penting untuk segera dibenahi karena partai politik memilik peranan yang penting dalam memajukan kehidupan berdemokrasi bangsa. Pertama; Wajah yang pertama yakni partai pada akar rumput; pada dasarnya hubungan partai politik dengan masyarakat sangat sederhana, partai politik membutuhkan suara pemilih dalam pemilihan umum, artinya partai politik harus lebih responsif serta mempunyai kemampuan mendengar dan menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat sebelum partai politik tersebut mengeluarkan program-program dan kebijakan partai. Ruang ini merupakan ruang yang penting bagi tumbuh kembangnya suatu partai politik karena pada akar rumput inilah seharusnya pengkaderan anggota partai dimulai sehingga partai tidak kewalahan dalam memilih kader untuk saling berkontestasi pada pemilihan umum.
Kedua;wajah partai yang kedua adalah partai politik pada level pusat; pada level ini partai dalam membuat rencana kerja ataupun kebijakan tetap harus berkoordinasi dengan partai pada level akar rumput karena partai pusat merupakan payung pendukung aktifitas dan koordinator berbagai kepentingan. Ketiga; wajah partai politik pada level pemerintahan; manuver-manuver politik yang dilakukan partai politik pada level ini dimaksudkan agar daerah lebih mempunyai bargaining power terhadap pemerintah pusat guna mengedepankan kepentingan daerah.
Sedangkan komunikasi yang terbangun antara partai politik dengan konstituennya haruslah merupakan komunikasi dua arah, dengan demikian akan terbangunya hubungan yang erat antara partai politik dengan konstituennya, karena anggota partai yang berada ditengah-tengah masyarakat berfungsi sebagai sensor yang dapat mengetahui masalah dan kebutuhan masyarakat dan pada umumnya mereka berusaha mengkomunikasikan program partai kepada masyarakat luas walaupun tingkat loyalitas dari mereka bukan merupakan jaminan terhadap eksistensi partai politik tersebut.
Cara lain untuk membenahi partai politik yaitu melalui penekanan terhadap tingkat pelembagaan partai politik itu sendiri baik itu secara struktural maupun kultural. Yang dimaksudkan disini adalah pelembagaan secara struktural melalui cara mempolakan perilaku partai politik dan secara kultural dengan mempolakan sikap atau budaya.
Proses pelembagaan ini mengandung dua aspek, yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka akan tampak sebuah tabel empat sel, yaitu (1) derajad kesisteman (systemness) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural, (2) derajad identitas nilai (value infusion) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural, (3) derajad otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (decisional autonomy) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural, dan (4) derajad pengetahuan atau citra publik (reification) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural[11].
Dalam mengelola sebuah partai politik membutuhkan dana yang tidak sedikit, baik itu dana yang berasal dari iuran para anggota maupun sumbangan dari para simpatisan untuk membiayai operasional partai maupun kampanye pada saat pemilihan umum dilaksanakan, oleh karena itu pengelolaan sumber keuangan partai juga merupakan hal yang penting untuk dibenahi dengan cara tetap memberikan laporan keuangan secara transparan kepada seluruh anggota partai maupun konstituennya secara rutin, karena salah satu sumber terjadinya konflik internal didalam tubuh partai politik adalah sumber dana serta penggunannya yang tidak jelas, jadi untuk meminimalisir konflik tersebut cara yang dilakukan yaitu melakukan audit keuangan partai politik dengan jujur dan hasilnya diumumkan kepada seluruh anggota dan konstituen partai.
IV.KESIMPULAN
Pertumbuhan sebuah partai politik sangat dipengaruhi oleh ideologi atau platform awal partai tersebut dibentuk, maka dari itu aktualisasi nilai-nilai partai yang terkandung dalam ideologi partai sangat perlu dilakukan guna menghilangkan kecemasan masyarakat terhadap makin menjamurnya pertumbuhan partai politik di tanah air.
Ideologi sebuah partai politik adalah merupakan pijakan dari partai tersebut untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang merupakan konstituennya. Agar partai politik dapat menjaring suara pemilih pada pemilihan umum maka, pembenahan manajemen internal partai harus segera dilakukan, karena dengan kuatnya partai dari dalam tubuhnya akan dapat memberikan pendidikan politik dengan baik kepada masyarakat demi terwujudnya kehidupan berdemokrasi yang lebih baik.
DAFTAR PUSTAKA
Imawan, Riswandha; Partai Politik di Indonesia : Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri; Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 4 September 2004.
Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan, Encyclopedia of Government and Politics, Volume I, London
I Ketut Putra Erawan, Mission Possible : Reformasi Kepartaian di Indonesia, Draft Materi Pengantar Diklat Penguatan Kapasitas Partai Politik
Herbert Kitschelt, The Logics of Party Formation : Ecological Politics in Belgium and West Germany, Ithaca, New York, Cornell University Press, 1989
Kahin, G, Mct., Nationalism and Revolution in Indonesia, Ithaca, New York, Cornell University Press, 1952
Dhakidae, Daniel ; Partai-Partai Politik di Indonesia, Ideologidan Program 1999-2004; KOMPAS 1999.
Surbakti, Ramlan ; Perkembangan Partai Politik di Indonesia, Makalah.
Vicky Randall dan Lars Svasand, dalam jurnal Party Politics, Vol. 8, no 1. Januari 2002
[1]. Imawan, Riswandha; Partai Politik di Indonesia : Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri; Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 4 September 2004.
[2]. Panebianco dalam Imawan, Riswandha; Partai Politik di Indonesia : Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri; Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 4 September 2004.
[3]. Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan, Encyclopedia of Government and Politics, Volume I, London
[4].I Ketut Putra Erawan, Mission Possible : Reformasi Kepartaian di Indonesia, Draft Materi Pengantar Diklat Penguatan Kapasitas Partai Politik
[5]. Herbert Kitschelt, The Logics of Party Formation : Ecological Politics in Belgium and West Germany, Ithaca, New York, Cornell University Press, 1989
[6]. Kahin, G, Mct., Nationalism and Revolution in Indonesia, Ithaca, New York, Cornell University Press, 1952
[7].Imawan, Riswandha; Partai Politik di Indonesia : Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri; Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 4 September 2004.
[8]. Dhakidae, Daniel ; Partai-Partai Politik di Indonesia, Ideologidan Program 1999-2004; KOMPAS 1999.
[9]. Surbakti, Ramlan ; Perkembangan Partai Politik di Indonesia, Makalah.
[10]. I Ketut Putra Erawan, Mission Possible : Reformasi Kepartaian di Indonesia, Draft Materi Pengantar Diklat Penguatan Kapasitas Partai Politik
[11]. Vicky Randall dan Lars Svasand, dalam jurnal Party Politics, Vol. 8, no 1. Januari 2002
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H