Jhon Al Norotow: Gubernur Lukas Enembe Keluar Jalur Resmi Negara, Sebaiknya Letakkan Jabatan

Bagaimana mau memimpin daerah ini kalau mekanisme pemerintahan saja tidak paham? Kapasitas seorang Gubernur hanya melapor kepada presiden melalui Mendagri, bagaimana mau melapor ke PBB? Ujar Norotow yang banyak mengamati masalah sosial politik di tanah Papua penuh tanda tanya.

Mungkin saya perlu ingatkan Bapak Gubernur, bahwa dalam mengemban tanggung jawab negara sebagai Gubernur, sebaiknya Sumpah Jabatan Gubernur harus dijadikan sebagai panutan atas kesetiaan kepada Negara sehingga tidak dipandang bahwa Bapak Gubernur menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumpah ini mengikat Bapak Gubernur sebagai penguasa tertinggi di Provinsi Papua untuk bertanggung jawab penuh terhadap segala situasi dan kondisi di wilayah kekuasaan di Provinsi Papua dan sehingga kelihatan Gubernur Papua mencuci tangan dengan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat. Sebagai seorang negarawan Bpk Lukas Enembe harus mampu menjamin Kedaulatan Negara untuk tetap aman dan tegak di wilayah kekuasaan Provinsi Papua.

Saya juga sangat menyayangkan bahwa LE terpilih menjadi gubernur karena didukung oleh Partai-Partai Politik besar. 

Ini menunjukkan bahwa fenomena politik Negara saat ini secara umum Partai-Parati pemangku kepentingan dalam memilih dan menentukan kader tidak lagi berorientasi pada kepentingan Negara, tetapi bagaimana orang tersebut dapat dijadikan sebagai lahan untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya guna mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. 

Tidak peduli apakah kader tersebut setia pada kepentingan Negara atau sebaliknya justru berpotensi akan merongrong kedaulatan NKRI.

Peran Partai-partai politik yang mendukung keterpilihan LE menjadi Gubernur hanyalah simbol-simbol politik kekuasaan yang tidak mampu menciptakan kondisi aman dan damai di Provinsi Papua. Partai-partai hanya mengejar kekuasaan, uang dan popularitas, sedangkan kondisi buruk yang dihadapi masyarakat di Provinsi Papua tidak menjadi prioritas partai.

Saat ini sangat sulit menemukan pejabat atau Negarawan yang rela mengorbankan kepentingannya, mengorbankan jabatan dan kekuasaanya demi untuk menegakkan kebenaran dan kedaulatan Negaranya. Sebaliknya mereka tega mengorbankan kebenaran dan menjual kepentingan Bangsa dan Negara demi untuk merebut, mempertahankan jabatan dan kekuasaannya, Norotow menuturkan.