Presiden Jokowi Serahkan SK Perhutanan Sosial dan 1 Juta Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada Petani Hutan

Usai meresmikan Bandara Jendral Soedirman di Purbalingga, dalam kunjungan kerjanya di wilayah Provinsi Jawa Tengah kali ini, Presiden Jokowi bertemu dengan ribuan petani hutan anggota Kelompok Tani Hutan ( KTH) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan ( LMDH) Jawa Tengah di Kantor Perum Perhutani KPH Banyumas Barat. Dalam kesempatan itu Presiden menyerahkan SK Perhutanan Sosial Kulin KK sekaligus Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada para petani hutan.

"Kita ingin Indonesia Maju. Kita ingin seluruh rakyat Indonesia hidup lebih sejahtera. Termasuk Bapak ibu yang hidup dan tinggal di desa-desa sekitar hutan. Saya paham betul kondisi kehidupan masyarakat desa hutan. Bahkan jauh sebelum saya menjadi Presiden. Karena itu salah satu program saya pertama menjabat Presiden adalah saya berkomitmen untuk memberikan akses kepada masyarakat. Kepada para petani agar bisa ikut memanfaatkan kawasan hutan. Dan saya targetkan 12,7 juta hektar kawasan hutan kita untuk Perhutanan Sosial. Termasuk sebagian diantaranya kawasan hutan di Pulau Jawa. Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen untuk mempercepat impelementasi Perhutanan Sosial. Terutama di Pulau jawa yang jumlah penduduknya sangat besar. Kita ingin para petani hutan yang sudah menerima SK Perhutanan Sosial, betul betul dan sungguh-sungguh bisa memanfaatkan program ini dengan baik. Sehingga bisa mengurangi pengangguran di desa hutan, juga yang terpenting Bapak Ibu bisa memanfaatkan kawasan hutan untuk menanam berbagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga petani hutan sejahtera dan desa hutan juga menjadi desa yang maju" Kata Presiden mengawali sambutannya

"Tadi, saya juga menyerahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan petani hutan di Banyumas dan Cilacap. Saya menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah yang mempelopori kolaborasi yang sangat baik antara Perum Perhutani, BPJS Ketenagakerjaan dan masyarakat yang bergabung di Asosiasi LMDH Indonesia  (ALMADHINA) dan sekaligus memberikan nilai lebih manfaat yang di terima para petani. Ini, programnya menarik ini.... MESRA dengan GANJAR. Ini bukan prolitik. Mesra dengan Ganjar adalah singkatan dari Mencegah Kemiskinan Warga dengan Gerakan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.  Dengan kartu BPJS Ketenagakerjaan ini, maka bapak ibu bisa lebih nyaman dan aman dalam bekerja di hutan. Karena apabila bapak ibu yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, apabila mengalami kecelakaan kerja saat di hutan, termasuk saat dalam perjalanan menuju dan atau kembali dari hutan, maka bapak ibu bisa berobat di seluruh rumah sakit baik negeri maupun swasta yang sudah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Ibu tidak usah khawatir njih... seluruh biaya pengobatan akan di tanggung oleh BPJS Ketenegakerjaan. Tapi jangan di coba ya.... " Canda Presiden Jokowi yang di sambut tepuk tangan hadirin.

"Kemudian, ini juga penting di ketahui, bahwa seluruh petani hutan juga seluruh pekerja di Indonesia yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, apabila meninggal dunia, maka keluarga dan ahli warisnya akan mendapatkan santunan dari Negara sebesar Rp. 42.000.000,-. Dan apabila pekerja yang meninggal memiliki anak, maka 2 (dua) anaknya akan memperoleh beasiswa mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi dengan total beasiswa maksimal sebesar Rp. 174.000.000,-.. Dan untuk mendapatkan hak perlindungan itu, bapak ibu petani hutan memang harus menyerahkan iuran. Tadi saya di bisiki sama Pak Gubernur, untuk para petani hutan ini iurannya hanya Rp. 20.000,- perbulan. Ini sangat murah. Coba bandingkan dengan manfaat yang di terima. Tolong sampaikan informasi kepada para tetangga, sahabat dan kerabat. Intinya bapak ibu sekalian, Negara Hadir untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga juga untuk membuat warga hidup sejahtera, terutama warga desa di pinggiran hutan sehingga tercapailah apa yang kita cita-citakan yaitu Hutan subur rakyat pinggiran hutan hidup makmur" Tegas Presiden Jokowi.

(Ini belum menjadi peristiwa... tapi yakinlah akan menjadi ada dan nyata, karena sudah berproses  bersama Pemerintah Daerah, ALMADHINA, Perum Perhutani dan BPJS Ketenagakerjaan sejak ahir tahun 2017 bukan hanya di Jawa Tengah tetapi di seluruh desa hutan Jawa)