Jahatnya Politik Uang

Bagaimana politik uang menghancurkan akal sehat kita? Bisa dilihat dari pengalaman mereka yang berjuang menggalang suara rakyat demi mendapatkan kedudukan politik. Ada yang bertahan menggunakan cara bersih, ada pula yang bermain kotor. Namun kedua cara tersebut tentu sudah mempunyai akhir yang berbeda pula. 

Ada yang bermain bersih berakhir pada kemenangan, sedangkan yang bermain kotor berakhir pada kemalangan. Atau sebaliknya, yang bermain bersih berakhir pada kemalangan, sedangkan yang bermain kotor berakhir pada kemenangan.

Apa pun cara yang dipakai, jejak itu tercatat di buku kehidupan, dan memberikan efek masing-masing; baik efek buruk maupun efek baik. Berpolitik bersih pastinya memberikan dampak yang baik bagi demokrasi. Tetapi berpolitik kotor akan memberikan dampak yang buruk bagi demokrasi.

Kejadian pembagian amplop berisi uang senilai Rp250.000 baik perkepala mau pun per rumah, misal, yang dilakukan oleh para aktor politik agar memilih kandidat tertentu sungguh menginjak-injak demokrasi. 

Praktik politik uang lebih aman dilakukan pada saat malam hari, dengan berkunjung ke rumah yang ditarget maupun di tempat tersembunyi untuk membeli suara mereka. Kejadian ini memperlihatkan bagaimana hak rakyat dan harapan rakyat telah tuntas terbayarkan saat transaksi itu dilakukan.

Kalau kita baca berita, baik di kompas, tempo, detik, media Indonesia, suara pembaharuan, dan media massa lainnya, ternyata sudah puluhan kasus politik uang yang ditemukan oleh masyarakat, maupun para petugas keamanan dan pengawas pemilu. 

Para pembaca bisa melihat sendiri besar uang yang bervariasi, modus yang dipakai, serta kandidat dari partai mana saja yang berpolitik uang itu di pemilu 17 April lalu melalui mesin pencarian google.

Membaca berita praktik politik uang tersebut membuat penulis mengingat kembali jumlah praktik politik uang di masa silam. Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ada 600 laporan terkait politik uang pada pilkada 2017, yang terjadi pada masa kampanye hingga pemilihan. Ini merupakan peningkatan karena pada 2015 tercatat 493 laporan politik uang (Kompas, 27 Januari 2018). 

Sedangkan pilkada 2018 Bawaslu menerima laporan terkait praktik politik uang sebanyak 40 laporan (Suara.com, 30 Juni 2018). Menurunnya jumlah laporan praktik politik uang di pilkada tahun 2018 pun karena pada tahun itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap banyak koruptor baik para wakil rakyat maupun para calon kepala daerah yang sedang mencalonkan diri. Data tersebut di atas menandakan politik uang bukan "barang baru" lagi dalam konstelasi politik, dan bahkan mungkin sudah membudaya.

Dampak Politik Uang

Maraknya politik uang di setiap pesta demokrasi memperkuat prasangka buruk rakyat terhadap para wakil rakyat. Rakyat akan selalu beranggapan bahwa tidak ada lagi calon wakil rakyat yang tidak berpolitik uang. Kalaupun ada yang tidak berpolitik uang tetapi opini rakyat tetap tergiring ke arah prasangka buruk atau merasa ketakutan dan berkata dalam hati: "... jangan sampai yang memenangi kontestasi itu adalah mereka yang berpolitik uang ...".