Pada pilpres 2014, Saiful terbukti membagikan uang kepada warga, membayar gedung pertemuan dan menanggung seluruh dana untuk kegiatan tersebut. Sementara yang tak kalah penting adalah Saiful membagi-bagikan atribut kampanye untuk pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla.
Kegiatan yang dilakukan Saiful Mujani jelas merupakan bentuk kampanye. Hal ini dianggap melanggar ketentuan yang berlaku karena Saiful tercatat sebagai PNS di UIN Syarif Hidayatullah. Selain itu Saiful juga dianggap melanggar kode etik dan fatsun di bidang survey politik, karena Saiful adalah pemilik sekaligus pendiri Saiful Mujani Research & Consulting, Pendiri Indikator Politik Indonesia dan pernah memimpin di Lembaga Survey Indonesia.
Sebagai PNS dan dosen, seharusnya Saiful mengerti peraturan. Hal mana seorang pegawai negeri sipil tidak boleh melakukan kampanye untuk kemenangan pasangan tertentu dalam pemilu, walau tetap memiliki hak pilih. Namun keserakahan selalu membuat orang tak pernah hilang dahaga dan tak pernah kenyang.
Peneliti Senior LIPI(Asvi Warman Adam) :
[caption id="attachment_366263" align="alignleft" width="223" caption="Asvi Marwan Adam (foto : RMOL)"]
Meski peniliti senior di LIPI tapi tak dikenal publik, menyebabkan Asvi benar-benar menggunakan kesempatan politik ini. Masa dimana nama Jokowi sedang di atap opini dan berita media. Sejumlah pengamat ayam sayur seperti Asvi numbrung tenar. Sebab dimusim intelektual melacur ini, semakin terkenal semakin besar bayaran. Maka semua mereka (intelektual ayam sayur), ramai-ramai menjadi gila dan narsis. Lagi pula, dimusim politik Jokowisme ini, semu orang termasuk Asvi, ramai-ramai mendeklarasikan diri sebagai loyalis Jokowi. Paling tidak pernyataan-pernyataannya menggambarkan itu
Tak ketinggalan Asvi dengan komentar-komentar nylenehnya; bubarkan koalisi merah putih ! Suatu pernyataan profokatif dan tak menggambarkan wibawa keilmuan seorang peneliti senior. Lagi pula apa manfaatnya komentar semacam itu? Pernyataan Asvi secara telak mengkonfirmasi kita, bahwa ia tak melek konstitusi, bahwa kebebasan berkumpul dan berserikat adalah hak setiap warga negara, apapun bentuknya. Selama itu tidak mencederai Negara dan konstitusi.
Sebagai Ilmuan senior, mestinya Asvi lebih objektif dan wise dalam komentarnya di media tentang konstelasi politik mutakhir. Ia mampu membikin demarkasi, antara profesi dan komentar berimpresi sainstik dan mana bumbungan dahaga ingin tenar.
Lagi pula di LIPI asvi adalah sejarawan. Cukuplah ia membatasi diri pada content sastra dan sejarah. Karena kedua bidang inilah basis akademik Asvi. Merambah sebagai analis politik bukan membuatnya tajam dalam memprediksi kemungkinan-kemungkinan kejadian politik nasional ke publik, atau mentransformasikan sesuatu yang postif ke publik, malah sebaliknya, tak beda jauh sebagai provokator jalanan. []
