Dampak Ekonomi dan Bisnis akibat Pengawasan Obat dan Makanan yang Tidak Optimal

Beban Ekonomi dari Pengawasan Obat dan Makanan yang tidak optimal

Meskipun mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan bisnis, pengawasan obat dan makanan ternyata juga memiliki potensi dampak negatif dan beban ekonomi bangsa. Potensi dampak negatif tersebut terjadi apabila Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan dengan tidak optimal di Indonesia. Dari kajian dan literatur, setidaknya terdapat beberapa potensi dampak negatif Pengawasan Obat dan Makanan, seperti kenaikan biaya ekonomi yang disebabkan keracunan obat atau makanan di masyarakat, meliputi biaya yang diperlukan untuk penyembuhan penyakit akibat keracunan, juga biaya tidak langsung terkait kehilangan kesempatan kerja atau sekolah bagi masyarakat yang sakit. 

Dampak negatif lainnya adalah kerugian ekonomi yang disebabkan peredaran obat illegal yang berpotensi mengurangi market share produk Obat dan Makanan. Khusus untuk produk farmasi, dari kajian yang dilakukan BPOM menyatakan bahwa peredaran obat ilegal berpotensi menggerus pendapatan perusahaan farmasi yang menjual produknya secara legal, serta potensi kerugian industri farmasi akibat peredaran obat ilegal mencapai 2,36 triliun rupiah, penurunan output perekonomian Indonesia sekitar 5,5 triliun rupiah, potensi penurunan PDB Indonesia sekitar 2,39 triliun rupiah, potensi pengurangan pajak sebesar 22 miliar rupiah, dan potensi menghilangkan kesempatan kerja bagi 11.000 orang masyarakat Indonesia.

Selain itu, Pengawasan Obat dan Makanan yang tidak optimal berpotensi memberikan beban ekonomi bagi Negara. Beberapa beban ekonomi antara lain disebabkan makanan yang terkontaminasi tetapi tetap beredar di masyarakat. Beban ekonomi meliputi biaya pengendalian dan pemantauan bahaya keamanan pangan oleh Pemerintah, biaya penarikan produk oleh produsen, dan biaya penanganan penyakit yang disebabkan kontaminasi makanan di masyarakat. Beban ekonomi lainnya terkait dengan dampak Antimicrobial Resistance (AMR) yang disebabkan penggunakan obat, khususnya antibiotik yang tidak rasional. 

Kajian bidang Kesehatan yang dilakukan Bappenas tahun 2019 menunjukkan bahwa hanya 23,93% Kabupaten/Kota di Indonesia yang menggunakan obat secara rasional. Dari jumlah Kabupaten/Kota tersebut, hanya 70% fasilitas kesehatan milik Pemerintah yang benar -- benar menggunakan obat secara rasional. Kegagalan dalam melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan obat untuk mengatasi masalah ini berpotensi menjadi beban ekonomi di masa depan. 

Dari kajian yang dilakukan oleh Ahmed dkk tahun 2018, diperkirakan pada tahun 2050 kegagalan mengatasi AMR akan berpengaruh terhadap penurunan PDB Global sebesar 1,1% s.d 3,8%. Negara-negara berpenghasilan rendah diperkirakan akan berdampak lebih parah, dengan penurunan lebih dari 5% dari potensi PDB Negaranya.

Dari uraian tersebut, disimpulkan bahwa kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan berpotensi memberikan dampak terhadap dunia bisnis dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. 

Disisi lain, pengawasan obat dan makanan yang tidak optimal berpotensi memberikan dampak negatif terhadap dunia bisnis dan menjadi beban ekonomi bagi Indonesia di masa depan, antara lain terkait biaya penanganan penyakit akibat keracunan makanan, biaya pengawasan yang lebih besar akibat kontaminasi pada produk obat dan makanan, potensi penurunan PDB akibat kejadian Antimicrobial Resistance (AMR), serta potensi kerugian industri farmasi akibat peredaran obat ilegal di Indonesia. Peran nyata melalui kebijakan dan program pengawasan oleh BPOM dalam hal ini dibutuhkan untuk mencegah berbagai potensi negatif terhadap dunia kesehatan, bisnis dan ekonomi di Indonesia.