Tanggal 17 Februari 2015 menjadi tonggak sejarah dengan grand launching MPN G2 oleh Menteri Keuangan. Bersamaan itu, ditargetkan pula penggunaan MPN G1 akan berakhir di tahun 2015 dan sepenuhnya penerimaan negara dilakukan dengan MPN G2 pada tahun 2016. Ditjen Perbendaharaan secara intens menyosialisasikan MPN G-2 untuk dapat mencapai target ini.
Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual
Sebagaimana lazimnya suatu organisasi, Negara Republik Indonesia sebagai organisasi yang besar juga menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan hasil produk yang dikerjakan oleh Ditjen Perbendaharaan.
Ditjen Perbendaharaan, dalam usahanya mengaplikasikan basis akrual, telah menyiapkan aplikasi khusus bernama SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual). Aplikasi ini disosialisasikan secara intensif kepada seluruh satuan kerja pemerintahan melalui diklat, bimbingan teknis, sosialisasi pada tahun 2015 ini. Peraturan mengenai kebijakan, basis, dan standar juga telah disediakan sebagai payung hukum dalam implementasi akuntansi berbasis akrual.
Dengan laporan berbasis akrual, informasi mengenai keuangan negara dapat tersaji secara komprehensif. Laporan juga dapat diperbandingkan dengan laporan negara lain yang sudah mengadopsi basis akrual terlebih dahulu sebagai international best practise.
***
Tahun 2015 bagi Ditjen Perbendaharaan dapat disebut sebagai Treasury Milestone Year (tahun tonggak perubahan) jika ketiga program ini sukses diterapkan. Ke depannya, pengelolaan perbendaharaan negara akan tampil lebih modern, canggih, dan memberikan banyak kebermanfaatan pada pembangunan Negara Indonesia. Pengelolaan keuangan negara yang baik menjadi faktor krusial dalam suksesnya program-program pemerintah lainnya.
Mari kita bersama sukseskan program Ditjen Perbendaharaan dengan SPAN, MPN G-2, dan Akuntansi Berbasis Akrual. Viva Treasury Indonesia!
Â
Disclaimer
Tulisan merupakan opini pribadi dan tidak mewakili pandangan organisasi
